MEA, Jangan Hanya Bertahan di Rumah Sendiri

Solopos, 23 Januari 2015

MEA, Jangan Hanya Bertahan di Rumah Sendiri
oleh Sayfa Auliya Achidsti

Pada 31 Desember lalu, Indonesia memasuki pasar bebas regional, ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan berlakunya MEA, terjadi perdagangan barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja tanpa ada lagi hambatan tarif, regulasi, dan kuota. Secara teoretik, regionalisme dalam bentuk MEA ini tepat untuk memperkecil ketimpangan (levelling) antarnegara ASEAN dalam bersama-sama menghadapi persaingan global.
Namun, masyarakat menanggapi dengan rasa khawatir soal kesiapan Indonesia. Apakah Indonesia telah kompatibel untuk ikut menjadi pemain dalam “pasar tunggal” MEA, mengingat Indonesia adalah salah satu sentral pendukung MEA?

Kesiapan Indonesia
AEC Blueprint 2025 menargetkan capaian integrasi ekonomi, pengurangan kemiskinan, produktivitas SDM, good governance, konektivitas anggota, ketahanan multisektor, dan peguatan posisi ASEAN terhadap global di tahun 2025. Oleh karena itu, diterapkannya MEA sebagai ideal type memiliki dua implikasi.
Pertama, perluasan ekonomi ke luar (uotwards economic) dari ASEAN menuju global. Melalui MEA, ASEAN menghadirkan diri sebagai “pasar tunggal” bagi investor global.
Kedua, kerjasama ekonomi ke dalam (inwards economic) dengan konektivitas antarnegaranya. Asumsinya, jika hambatan aturan (regulation barriers) dikurangi, maka biaya perdagangan anggota ASEAN dapat diperkecil.
Selama ini, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam, Malaysia, dan Myanmar yang lebih dipilih produsen kelas dunia. Mereka mampu beradaptasi dengan rantai pasokan global dalam industri komponen karena ketersediaan infrastruktur. Hingga sekarang, kelebihan Indonesia hanya sebagai pasar terbesar. Jika tidak berhati-hati, ini lebih menjadi kerugian buat Indonesia karena gempuran barang dan jasa dari luar—bukan bertindak sebaliknya. Sebagai contoh, Vietnam mengimpor udang 500 ribu ton per tahun justru dari Ekuador, bukan Indonesia.
Blueprint MEA memiliki kelemahan fundamental, yaitu cenderung menekankan ASEAN sebagai “pasar tunggal” tanpa perhatian pada membangun rantai “basis produksi tunggal” regional. Padahal, outwards economic dari MEA seharusnya menciptakan basis produksi ini.
Inilah yang kemudian memunculkan celah, kondisi yang ada tidak jauh beda dari pasar global: bahwa yang bermodal lebih leluasa memanfaatkan MEA. Dalam daftar Top 100 ASEAN Companies (2014), hanya 10 perusahaan Indonesia yang masuk. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya adalah BUMN (BRI, Bank Mandiri, BNI, Telekomunikasi Indonesia, PGN, dan Semen Indonesia) dan 4 swasta (BCA, Gudang Garam, Kalbe Farma, dan Charoen Pokphand Indonesia).
Perusahaan tersebut (BUMN dan swasta) cenderung menjadi jawara dalam negeri. Khususnya kelompok BUMN—yang mengelola sektor strategis nasional—infrastrukturnya hanya mampu diandalkan di lingkup domestik. Untuk ekspansi keluar, masih butuh proses panjang. Terutama dengan masih menyelesaikan “pekerjaan rumah” dalam negeri, konsolidasi modal, dan komitmen eksekutif-legislatifnya.
Hampir di seluruh aspek fokus MEA, Indonesia masih lemah. IMD World Talent Report 2015 menunjukkan kondisi SDM Indonesia anjlok dari ke peringkat ke-25 menjadi ke-41 (dari 61 negara), jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kondisi infrastruktur pun belum memenuhi standar bahkan dalam persaingan regional. Secara kompetitif, Global Competitiveness Index 2014-2015 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-34 (dari 144 negara) dengan peningkatan yang lambat.

Belum Kompatibel
Pernyataan Presiden Joko Widodo akhir Desember lalu, bahwa MEA adalah kesempatan dan tantangan buat Indonesia, telah memperlihatkan komitmen kepala negara. Namun, Indonesia yang tidak melulu jadi target pasar (bahkan di lingkup ASEAN), hanya akan akan jadi angan-angan jika struktur Indonesia belum cocok (kompatibel) dengan penerapan MEA.
Hal ini disebabkan dua masalah utama. Pertama, mentalitas bertahan (defensif) setiap melakukan kerjasama multilateral. Sejak 2013, penghapusan tarif hingga 80 persen telah diterapkan. Nyatanya, kebijakan Indonesia bukan segera memperkuat komoditas andalan untuk dikirim keluar (ekspansif), melainkan hanya bagaimana membuat produk barang dan jasa dalam negeri mampu bertahan. Pemerintah Indonesia kurang sanggup memposisikan dirinya memaksimalkan peluang pasar bebas MEA.
Rencana MEA yang sudah sejak 2007 belum membuat Indonesia menyiapkan ancang-ancang. Indonesia tetap mengimpor dari mayoritas negara ASEAN. Kecuali ke Filipina, Indonesia mampu mengekspor dengan nilai 3,8 milyar dolar AS dan impor 700 juta dolar AS. Tentunya akan sia-sia adanya MEA jika peluang ekonomis yang dapat dikejar hanya dari sektor Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang pada praktiknya sudah dilakukan jauh sebelum MEA.
Kedua, buruknya komitmen pemerintah menerapkan kebijakan terintegrasi dalam sebuah arah pembangunan. Masalah klasiknya selalu soal hubungan antarlembaga negara. Masing-masing kementerian mengeluarkan kebijakan untuk prestasi kelembagaannya sendiri, bukan sebagai kebijakan integratif.
Misalnya, kebijakan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang sejak dulu selalu ditambal-sulam. Namun, keberlanjutannya selalu nihil sebab tidak terkoneksinya dengan sektor lain. Sebagian besar program Kementerian Koperasi dan UKM adalah bantuan usaha baru atau koperasi tanpa integrasi dengan kebijakan perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai contoh, program bantuan UKM batik di akhir 2015 hanya menggenjot produktivitas batik. Sementara, Kementerian Pariwisata sibuk meluncurkan lokasi wisata baru dan Kementerian Perdagangan belum mampu menciptakan mobilitas produk domestik. Kondisi seperti ini terjadi di seluruh sektor.
Penguatan nasional tidak bisa dirampungkan oleh kebijakan sektoral per menteri. Perlu ada konsolidasi kebijakan. Memang, ada beberapa kebijakan yang telah dilandasi prinsip integratif-konsolidatif. Salah satunya adalah program beasiswa LPDP untuk peningkatan SDM melalui pendidikan tinggi dengan komitmen Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemenag. Namun, tanpa diletakkan dalam rancangan besar (grand design), output kebijakan akan lebih mengesankan prestasi sporadik para menteri.
Grand design kebijakan nasional penting untuk dibuat dalam arah tertentu: apakah industrialisasi, pariwisata, agribisnis, UKM, atau membuka diri sebagai bagian dari sistem global supply chain. Mau tidak mau, sebuah arah kebijakan harus dipilih sebagai prioritas.
Hal yang hampir mustahil bagi sebuah negara menguatkan semua sektor sekaligus. Jepang bangkit dengan memilih industri berat (pada 1950-an), India dengan iptek (sejak 1991), Thailand dengan agribisnis dan wisata (pada 2000-an), atau Malaysia dengan industri bumiputera-nya (1971).
Semoga, di integrasi antarlembaga dan komitmen eksekutif-legislatif segera terwujud. Karena, pada akhirnya pilihan arah kebijakan nasional tergantung dari kesadaran elit pemerintahannya. Jangan sampai pasar bebas sudah dibuka, sementara Indonesia hanya bertahan dari gempuran saja, di rumah sendiri lagi.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: