Pengalaman Habibie dan Logika Jokowi

Solopos, 15 September 2015

Pengalaman Habibie dan Logika Jokowi

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Sehari setelah diumumkan paket kebijakan ekomi pemerintah, nilai tukar rupiah justru melemah. Padahal, respon pemerintah dalam komitmen itu tentu pantas diapresiasi. Sasaran paket kebijakan menembak problem-problem utama perindustrian dan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, semua pihak mengharap ada langkah pemerintah untuk keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi dampak masalah nilai tukar rupiah. Namun, melihat substansinya, paket kebijakan agaknya bukan langkah keluar dari masalah sekarang. Melainkan, paket kebijakan dalam kerangka pembangunan struktural dan jangka panjang.

Cara Pandang

Apa ada yang salah dari paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo tersebut? Perlu kerangka yang pas dalam melihat tepat-tidaknya hal ini diterapkan. Pertama, bagaimana kondisi saat ini (existing condition) dipandang oleh pemerintah. Presiden Jokowi menolak membandingkan kondisi dengan tahun 1998 dan anggapan bahwa ekonomi menuju krisis. Memang, beberapa indikator ekonomi saat ini berbeda dengan krisis 1998. Tingkat inflasi yang “masih terkendali” dan anjloknya rupiah “tidak terlalu” terjun bebas. Namun, dasar rapuhnya rupiah dan potensi dampaknya relatif sama. Besarnya utang luar negeri, minimnya investor, dan fluktuasi bursa saham misalnya. Pengangguran sebab pemecatan pegawai mengantisipasi kebangkrutan perusahaan di tengah anjloknya rupiah sulit dihindari.

Faktanya, reaksi pemerintah memperlihatkan “mengadaptasi” cara pandang era Habibie, yaitu “kondisi khusus” akan diatasi dengan “langkah khusus”. Secara politik, respon semacam ini diperlukan untuk membangun dampak psikologis positif bahwa pemerintah memahami kegelisahan publik dan punya inisiatif penyelamatan. Perbedaannya hanya pada komunikasi politik yang dilakukan: Habibie mengakui terang-terangan bahwa kondisi saat itu krisis, sedangkan Jokowi tidak. Terlepas dari pernyataan mengenai krisis atau tidaknya kondisi saat ini, paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi memiliki platform sebagai “langkah khusus” guna menyelamatkan perekonomian.

Kedua, bagaimana substansi kebijakan yang dikeluarkan. Dengan platform “langkah khusus”, tentunya perlu dilihat apa sasaran kebijakannya. Paket kebijakan direncanakan dilakukan bertahap. Dalam tahap pertama ini, pemerintah mendorong perekonomian nasional dengan dua kerja kelembagaan: pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan pemerintah adalah dorongan daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, hukum, dan kepastian usaha. Langkah lain adalah mempercepat proyek strategis dan peningkatan investasi. Sedangkan, kebijakan Bank Indonesia adalah pengendalian inflasi, pemulihan rupiah, dan pengelolaan valuta asing (valas).

Sepintas, hal ini mengingatkan pada pengalaman era Habibie, mengenai pertentangan antara pendukung kebijakan strukturalis dan prudensialis. Para pendukung strukturalis (Menteri Koperasi, Menteri Pertambangan, Menteri Pertanian, Menteri Pangan, dan Menteri Perdagangan) berpendapat bahwa masalah harus diatasi dengan pembenahan teknis sektor industri dan ekonomi (perijinan, deregulasi, dan subsidi memperkuat daya beli masyarakat). Pendukung prudensial berpendapat sebaliknya. Masalah nilai tukar harus diatasi dengan kebijakan disiplin dan fokus pada jalur (on track) sektor keuangan, alias tidak “bertele-tele” pada pembenahan “ini-itu” lebih dulu. Menurut prudensialis, anjloknya nilai tukar akan mengakibatkan tidak maksimalnya pembenahan industri dan ekonomi. Menariknya, dalam pelaksanaannya, kedua pandangan tersebut berjalan secara paralel dengan kebijakannya masing-masing.

Paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi memang dilakukan pada dua jalur kelembagaan (pemerintah dan Bank Indonesia). Masalahnya, kebijakan Bank Indonesia ditempatkan dalam kerangka struktural. Hal ini tampak dari adanya pentahapan (tahap satu) dan substansi kebijakan. Mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, hukum, dan kepastian usaha adalah kerja jangka panjang. Padahal, “langkah khusus” stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia yang memiliki domain kerja bidang keuangan seharusnya ditempatkan sebagai crisis recovery. Masalah nilai tukar sendiri merupakan kebijakan jangka pendek, karena dampak buruknya yang bersifat langsung.

Dalam pemerintahan Habibie, Tim Ekonomi dibentuk beranggotakan menteri, ekonom, dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam Tim Ekonomi inilah desain kebijakan utama dibentuk, dan menjadi ukuran kerja pemerintah menangani krisis (sektor ekonomi). Mencampur logika struktural dalam kebijakan “langkah khusus” (bentuk paket kebijakan), akan membuat komitmen pemerintah dan kerja kelembagaannya jadi setengah-setengah. Salah satu poin kebijakan valas melalui kemudahan pembukaan rekening dolar, misalnya. Asumsinya, wisatawan asing akan membuka rekening di Indonesia. Sedangkan, hal ini mensyaratkan adanya penguatan sektor pariwisata terlebih dulu.

Terlepas dari pandangan prudensial atau struktural, kerja Bank Indonesia (terlebih dalam “kondisi khusus”) mensyaratkan otoritas dan fleksibilitas. Syarat tersebut dalam paket kebijakan ekonomi menjadi lemah karena Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah dan serta Otoritas Jasa Keuangan dalam hubungannya dengan suplai perekonomian. Logika semacam ini memunculkan konsekuensi langkah penyelamatan keuangan harus menunggu sektor riil. Di sisi lain, membiarkan sektor riil terpaksa beradaptasi dengan kondisi rupiah yang buruk.

Dua Jalur

Melihat kelengkapannya, paket kebijakan ekonomi memang telah menunjukkan bahwa pemerintah memahami masalah. Pernyataan pemerintah bahwa kondisi tidak mengarah kepada krisis juga tidak perlu dipermasalahkan karena setiap pemerintah berhak punya gaya komunikasi politiknya sendiri. Urgensi saat ini adalah bagaimana rupiah menguat dan stabil sesegera mungkin. Walaupun hukum pasar mengatakan bahwa pelaku ekonomi akan selalu menemukan cara bertahan, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memprioritaskan perbaikan kurs.

Tiga sifat utama implementasi kebijakan dalam konsep crisis recovery. Pertama, bersifat sektoral dan berdampak langsung. Kebijakan harus punya indikator yang jelas pada masalah inti yang disasar. Dalam konteks saat ini, indikator tersebut adalah tingkat inflasi, nilai tukar, dan target waktu. Kedua, mempengaruhi sentimen pasar. Di sini, yang dimaksud adalah dampak psikologis kepada pengusaha dan masyarakat. Ketiga, dilakukan oleh lembaga dengan tugas khusus bersifat sementara (ad hoc).

Pembentukan lembaga ad hoc adalah bentuk komitmen pemerintah. Lembaga yang memiliki wewenang khusus tidak hanya memungkinkan kerja antarlembaga pemerintah lebih terkoordinir. Dengan sifatnya (khusus dan sementara), kerjanya akan lebih diawasi publik. Lembaga ad hoc ini secara politik lebih “beresiko” karena memunculkan adanya akuntabilitas hasil. Kegagalannya akan dikritik, namun keberhasilannya akan dipuji.

Substansi paket kebijakan ekonomi lebih tepat dilihat sebagai visi ekonomi oleh pemerintah. Dengan lembaga ad hoc, kementerian dapat lebih fokus membenahi masalah-masalah yang akan dipecahkan. Untuk mewujudkan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, investasi, dan proyek strategis sendiri sudah pekerjaan yang memerlukan tenaga dan waktu. Apalagi dengan tujuan meningkatkan daya saing industri, banyak hal-hal teknis-nonteknis yang memerlukan penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan menghasilkan sistem yang baik.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: