Indonesia-Afrika Bukan Hanya Romantisme Sejarah

Majalah Bienalle (2014)

Indonesia-Afrika Bukan Hanya Romantisme Sejarah

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Membincang kaitan Indonesia dengan negara-negara di Afrika, menjadi terlalu sederhana jika dikaitkan hanya dengan adanya pertemuan sejarah yang pernah dilakukan di antara keduanya. Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KAA)—beberapa menyebut “Konferensi Bandung”—yang diadakan pada 18-24 April 1955 memang menjadi tonggak sejarah yang memunculkan hubungan erat di masa lalu secara “legalistik”. Hal ini punya arti penting dalam hubungan sesudah-sesudahnya hingga sekarang. Namun, KAA sebagai sebuah pilihan politik, memiliki alasannya sendiri untuk diadakan dalam konteks masa dulu.

Secara momentual, KAA menjadi kejadian besar dalam sejarah dengan konferensi terbuka yang memiliki implikasi politis dalam konstelasi dunia saat itu. Momen sejarah ini dapat dianalogikan sebagai sebuah status kekeluargaan di atas kertas. Selain itu, hubungan antara negara-negara Asia (yang Indonesia di dalamnya) dengan Afrika menjadi “hubungan darah”, dengan “status kekeluargaan” yang dilandaskan karena kesamaan nasib.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebuah hubungan antarnegara harus dipertahankan hanya karena adanya latar sejarah semacam itu, atau perlu sebuah alasan lain dengan melihat kondisi kontekstual?

“Hubungan Darah” Indonesia-Afrika

Pada saat itu, beberapa negara di Asia (Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan)[1] mengadakan sebuah langkah politis menunjukkan eksistensi negara-negara baru. Asia dan Afrika, yang memiliki kesamaan latar sejarah sebagai negara yang sedang/pernah terjajah, melakukan sebuah komitmen ekonomi dan kebudayaan sebagai perlawanan kolonialisme dan neokolonialisme yang sedang ditampilkan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara industri lainnya. KAA sendiri dalam periode sejarah dunia pada saat itu menjadi sebuah momen besar, di mana 29 negara yang secara kuantitas memiliki jumlah penduduk setengah dari total dunia.

Adanya masa Perang Dingin menjadi alasan utama diadakannya KAA, dengan tujuan selain menjalin hubungan dan kekuatan yang tidak memihak Barat atau Timur adalah mencoba untuk menjadi penengah di antara kedua blok tersebut. Bagi beberapa negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme sebagai negara baru, KAA menjadi payung pengakuan kemerdekaan mereka.[2] Di sini, Indonesia sendiri menjadi negara yang diuntungkan dalam konteks melepaskan diri dari negara kolonial, yaitu Belanda yang masih ingin melakukan klaim terhadap Irian Barat.

Implikasi politik dari adanya KAA ini adalah terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961. Aliansi politik antarnegara ini menjadi sebuah blok besar tersendiri dengan jumlah anggota 120 negara. Keputusan politik diplomasi non-blok (tidak memihak/non-alignment) inilah yang pada akhirnya membawa gaya politik diplomasi Indonesia kelak, hingga hari ini.

Dengan adanya “hubungan darah” tersebut, tentunya komunikasi antarnegara menjadi lebih mudah. Secara diplomatik “formal”, Indonesia telah membuka diplomasi dengan 40 negara Afrika dan 17 perwakilan RI di negara Afrika.

Hal yang menjadi persoalan, justru apa yang akan dilakukan dengan telah adanya “hubungan darah” tersebut? Pada kenyataannya, keterkaitan Indonesia dengan negara-negara Afrika bukan hanya soal latar sejarah sebagai “hubungan darah”. Namun realisme politik memperlihatkan adanya kesamaan nasib, karakter relatif, posisi dalam relasi kuasa dunia secara ekonomi dan politik, dan kondisi faktual domestiknya. Dengan adanya kesamaan ini, pertanyaan mengenai sebab Indonesia seharusnya membuka kembali kegairahan sejarah 1955 di Bandung terjawab. Keterkaitan Indonesia dan Afrika bukan hanya romantisme sejarah. Hingga kini, nasib keduanya masih relatif sama dalam penekanan skema pasar global.

Refleksi Ulang Diplomasi

Melihat fakta yang ada, diplomasi antara Indonesia dengan dunia Barat lebih ditampilkan oleh pemerintah. Sedangkan, di sisi lain, Indonesia dan negara selatan pada dasarnya lebih memiliki alasan untuk membentuk sebuah kedekatan jika bicara konteks keseimbangan global (seperti pada era KAA dan GNB) dan perekonomian. Jika kemudian mempersoalkan apakan relevan untuk memiliki pemikiran bahwa masih perlukah keseimbangan global dibentuk dengan penguatan wilayah selatan, tentu jawabannya masih sangat urgen untuk diupayakan. Hal ini bukan berarti bahwa mempersoalankan hal itu dalam kondisi damai sekarang adalah pengeruhan suasana. Namun, sistem pasar bebas yang dilakukan oleh negara industri lama telah memposisikan banyak negara sebagai konsumen.

Posisi asimetris antara negara selatan dan utara, bagaimanapun masih tetap menjadi gambar besar perekonomian dunia, walaupun beberapa negara telah tampak dapat mengatasi keterbelakangan mereka dan menjadi negara industri.[3] Dalam konteks Asia-Afrika, belakangan kembali muncul gairah untuk memunculkan lagi suasana keakraban “ala 1955” dengan mengadakan Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP). Dalam kegiatan ini, Indonesia telah melaksanakan 26 program kerjasama untuk pembangunan Afrika.

Namun, melihat kenyataan yang ada, diplomasi yang diadakan Indonesia kepada Afrika merupakan hubungan yang belum lebih dari tataran simbolik. Pada akhirnya, diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih tampak sebagai sebuah diplomasi dalam pilihan irasional (irrationality diplomacy) dan dengan cara yang tidak rasional (irrationally diplomacy). Sedangkan, realisme politik dalam hubungan internasional merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang mengutamakan nasib bangsanya, selalu memilih jalan yang realistis untuk penduduk negaranya.

Lewatnya masa kolonialisme kuno tergantikan dengan skema pasar bebas, yang artinya aspek ekonomi menjadi instrumen dalam menduduki kawasan tertentu. Dan, secara ekonomi, negara-negara Afrika menjadi potensi kekuatan besar jika dilakukan diplomasi dan kerjasama ekonomi dengan kegairahan “ala 1955”. Sehingga, hubungan antara Indonesia dan Afrika bukan sekadar kegiatan dan diplomasi selebrasi 50 tahun KAA Bandung.

[1] KAA diadakan di Gedung Merdeka, Bandung (Indonesia). Beberapa perwakilan dari negara yang menginisiasi KAA adalah: Ali Sostroamijoyo (Indonesia), U Nu (Myanmar), Sir John Kotelawala (Sri Lanka), Jawaharlal Nehru (India), dan Mohammad Ali Bogra (Pakistan).

[2] Paling tidak, pada saat KAA diadakan, hanya terdapat 9 negara yang sudah merdeka. Mayoritas negara yang hadir masih dalam suasana kolonialisme.

[3] Misalnya kemunculan BRICS, yang merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Konferensi Tingkat Tinggi pertamanya diadakan pada 2009 di Rusia.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: