Revitalisasi Peran Perhutani

Berdikari, 16 Februari 2015

Revitalisasi Peran Perhutani

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Lahan merupakan persoalan mendasar dalam segala aspek kehidupan. Urusan ekonomi, politik, bahkan sosial-kemasyarakatan dalam banyak sisinya menjadi turunan dari perihal lahan. Namun, dengan begitu banyaknya aspek kepublikan (publicness) dari sektor lahan tersebut, lahan kerapkali juga menjadi sumber konflik.

Begitu strategisnya fungsi lahan, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan adanya 30 persen bagian dari Jawa sebagai kawasan hutan. Adanya syarat minimal ini ditujukan sebagai “benteng akhir” konservasi lahan untuk kepentingan publik seperti konservasi, produksi negara, dan pemanfaatan publik.

Pemanfaatan Kawasan

Posisi Perum Perhutani sudah sejak lama dikritik dalam persoalan manajemen lahan dihadapkan dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya aturan mengenai kehutanan, Perhutani diserahi tugas sebagai pengelola hutan dan produksi-produksi turunannya. Untuk fungsi menjaga, mengelola, dan menjalankan bisnis produk hutan, Perhutani mendasarkan pada PP No. 72/2010.

Melihat kondisi yang ada, luas lahan yang dikelola oleh Perhutani hanya seluas 2.566.889 ha, yang terdiri dari hutan produksi (1.454.176 ha atau 57 persen), hutan produksi terbatas (428.795 ha atau 16 persen), dan hutan lindung (683.889 ha atau 27 persen). Jika dilihat dari seluruh luasan Jawa, wilayah kerja Perhutani hanya mencakup ketersediaan 19 persen.

Terdapat dua masalah utama yang dialami Perhutani, yaitu manajemen perusahaan dan tugas sosial. Hal ini tidak bisa serta-merta dianggap sepenuhnya sebagai kesalahan yang disebabkan oleh Perhutani. Dengan sifatnya sebagai BUMN yang memiliki fungsi akumulasi kapital (profit), Perhutani dengan konteks kerja yang terkait dengan lahan menimbulkan implikasi peran sosialnya.

Pertama, masalah manajemen perusahaan. Bentuk BUMN dari Perhutani mengidealkan adanya manajemen perusahaan yang baik untuk memaksimalkan produksi kayu dan olahannya. Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012 menunjukkan bahwa kegiatan Perhutani belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip bisnis yang berlaku. Trading dari Usaha Hutan Rakyat (UHR) berpotensi merugikan Perhutani Rp 33,9 milyar dan penyimpanan persediaan kayu dan olahannya senilai hampir Rp 52 milyar di Unit I Jawa Tengah tidak memadai sehingga terjadi penurunan kualitas dan berpotensi merugikan.

Di samping adanya kebocoran potensi keuntungan perusahaan lain karena borosnya biaya produksi (data BPK 2012), luasan vegetasi di kawasan hutan yang kurang dari standar minimal itu pun mengalami pengurangan setiap tahunnya.

Kedua, pada tugas sosial Perhutani. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik. Publik menuntut Perhutani tidak mengesampingkan peran sosialnya. Di sinilah yang kemudian menjadi “beban tambahan” Perhutani yang memiliki domain kehutanan, di mana hutan seringkali menjadi sumber perekonomian masyarakat.

Jawa yang memiliki luasan wilayah hanya 6 persen dari luas Indonesia (60 persen dari total penduduk). Oleh karena itu, potensi konflik lahan memang cukup besar. Kasus konflik fisik di lapangan yang melibatkan Perhutani menempati posisi teratas dalam data konflik sektor kehutanan yang berada di Jawa. Hal ini menyangkut pula aspek ekonomi-politik lokal, di mana pada kawasan pengelolaan Perhutani terdapat sekitar 5.617 desa yang 60 persennya masuk dalam kategori desa miskin. Sumber daya hutan merupakan aset warga miskin sebagai sumber ekonominya.

Pada 1972, Perhutani mengubah pola pengelolaan hutan dari pedekatan pengamanan kawasan (security approach) pada pendekatan kesejahteraan lokal (prosperity approach). Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi konflik lahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan pemberdayaan ini pada kenyatannya tidak mampu untuk mengubah kesejahteraan masyarakat—yang dianggap sebagai sebab konflik lahan. Oleh karena itu, pada 1994 terdapat program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT) sebagai bentuk kemitraan dengan Pemda dan tahun 1998 dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMHD) sebagai penyempurnaan program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat masih dianggap sebagai akar konflik dan belum mampu ditangani dengan program yang telah dilancarkan tersebut. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sendiri pada 2001 diadakan dengan tujuan merangkul masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus sebagai instrumen legal bagaimana masyarakat lokal dapat memanfaatkan lahan hutan.

Bentuk Perhutani sebagai badan usaha—yang berimplikasi pada prinsip perusahaan sekaligus pelayanan—sudah tepat dalam kerja pengelolaan hutan.

Mengubah “Wajah”

Cara pandang yang dipakai Perhutani dan publik tidak sinkron dalam melihat perannya masing-masing dalam pengelolaan hutan. Di satu pihak menganggap pengelolaan kawasan hutan yang dilakukannya telah dilindung payung hukum (logika birokrasi), di pihak lain melihat bahwa hutan telah menjadi sumber penghidupannya sejak lama (logika tuntutan publik).

Sampai kapan pun, jika kacamata yang digunakan untuk saling bersikap kedua belah pihak tidak diubah, konflik lahan akan selalu menjadi potensi tinggi di lapangan. Perlu kearifan kedua belah pihak dalam bersikap. Namun, dengan posisi Perhutani sebagai bagian dari wajah negara, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai pertimbangan sosialnya.

Pertama, melakukan perubahan persepsi (perception building) di internal dan eksternal Perhutani. Sebab dari selalu munculnya masalah dalam pelaksanaan program Perhutani hingga pada setiap konflik yang terjadi adalah kurang dipahaminya posisi, peran, dan kinerja kelembagaan Perhutani. Publik menilai, Perhutani adalah lembaga birokrasi. Padahal, Perhutani pada dasarnya adalah badan usaha.

Di sinilah kemudian, “lumrah” pada saat publik melakukan tuntutan “ini-itu” dengan adanya wajah kelembagaan Perhutani yang lebih mirip seperti “dinas kawasan hutan” di Pemda. Karakter internal pegawai Perhutani dan program-programnya pun tak ubahnya seperti birokrat pada umumnya.

Kondisi semacam ini memunculkan akibat bahwa masyarakat selalu melihat diri mereka sebagai objek dari program yang sifatnya top-down.

Perception building dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti lebih mendorong image, gaya dan etos kerja pegawai sehingga semakin ke arah standar kerja korporasi; dan memperkuat brand baru Perhutani dengan menambah porsi dan ragam advertensi media sosial, media elektronik, media massa, media populer yang relevan dengan masyarakat desa hutan.

Hal yang paling penting dalam perception building adalah mengubah sifat kemitraan dengan masyarakat, LSM, dan pihak kampus; dari yang bernuansa birokratis menjadi profesional perusahaan. Program yang dibuat jangan lagi hanya bersifat pemberdayaan, pendampingan, dan sejenisnya. Di situlah salah satu wajah birokrasi, dalam karakter program-programnya. Akan lebih produktif bagi kedua belah pihak (Perhutani dan masyarakat) jika program berupa kemitraan profesional. Warga diajak bekerja bersama, dengan pembagian hasil proporsional sesuai peran dan sumber daya yang dikeluarkan.

Kedua, Perhutani perlu merancang roadmap bisnisnya. Perhutani tidak lagi hanya berlandaskan regulasi negara yang mengatur. Sebagai BUMN, cara demikian terlihat sangat “mencari aman”. Perhutani perlu merancang rencana periodik dengan target profit tertentu.

Sehingga, dengan adanya penguatan kembali peran strategis Perhutani, akan mengarah pada pembenahan kondisi dalam konteks yang luas. Perhutani dan masyarakat akan lebih tepat dan konsekuen dalam mendefinisikan posisinya masing-masing. Di satu pihak, Perhutani akan menjadi sebenar-benarnya badan usaha strategis. Di pihak lain, masyarakat tidak hanya menjadi kelompok penuntut tanpa peran proporsionalnya.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: