Paradigma Pembangunan Dua Arah

Harian Jogja, 14 Februari 2015

Paradigma Pembangunan Dua Arah

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Telah sejak awal tahun lalu UU Desa disahkan. Hingga setahun pasca pengesahannya, UU Desa sudah mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk kepentingan pelaksanaan lapangan. Regulasi ini menjadi bentuk pintu masuk reformasi pembangunan.

Bukan persoalan sederhana melakukan reformasi dengan subjek desa. Bagaimanapun, hal ini akan mencakup beberapa aspek, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Oleh karena itu, selain dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Desa, Presiden mengeluarkan Perpres No. 11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Perpres No. 12/2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Agen Pembangunan

Pasca terbitnya regulasi, persoalan berikutnya adalah bagaimana payung hukum tersebut dijadikan alat yang benar-benar mendorong desa menerjemahkan perannya. Terbitnya dua Perpres menunjukkan bahwa desa memiliki dua wilayah kerja (administratif dan pembangunan masyarakat).

Sebelumnya, otonomi daerah masih selalu menempatkan desentralisasi sebatas bagaimana daerah memenuhi program dan urusan yang diberikan Pusat. Inilah salah satu bentuk ilusi pembangunan. Wajar jika kemudian desentralisasi sering digunakan sebagai legalitas pemekaran daerah. Sebelum 1999, jumlah daerah otonom sebanyak 319, dan periode 1999-2014 daerah otonomi baru (DOB) bertambah 223. Mendagri mengatakan bahwa 60 persen DOB tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hal ini, pembangunan bukan hanya soal ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan potensi daerah. Pembangunan adalah bagaimana kesejahteraan dapat secara langsung dirancang dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka, pembangunan seharusnya merupakan komunikasi dua arah, kebijakan pemerintah (top-down) dan inisiatif masyarakat (bottom-up). Top-down atau bottom-up tidak bisa lagi diartikan secara usang. Artinya, jika kebijakan melibatkan elemen masyarakat dalam proses formulasinya, hal ini tidak bisa langsung dimaknai sebagai bottom-up. Sifat top-down atau bottom-up mempersoalkan hingga pada siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Adanya UU Desa dan UU tentang dana desa perlu disikapi dengan tepat, sehingga tidak mandeg hanya sebagai pemenuhan tuntutan politik lokal. Regulasi ini menjadi peluang membangun kebijakan bersifat bottom-up, dalam arti bahwa unit pemerintahan terkecil dapat melakukan peran pembangunan masyarakat secara langsung dengan kewenangan dan sumber daya anggarannya.

Pada era pemerintahan Soeharto, negara membentuk berbagai lembaga tingkat desa secara top-down sebagai instrumen Pusat dalam kepentingan stabilisasi. Hari ini, dengan penguatan desa, kelembagaan akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan yang diingini masyarakat setempat.

Mengukur Pembangunan

Pembangunan dua arah yang memaksimalkan potensi tingkat desa merupakan paradigma baru jika digarap serius. Bukan hanya sebagai kebijakan alternatif. Paling tidak, terdapat dua hal utama mengapa hal ini dapat diarahkan sebagai paradigma pembangunan nasional di tengah kondisi kurang bergairahnya pelaksanaan pembangunan nasional paradigmatik.

Pertama, secara teorerik, hal ini terkait dengan pembangunan yang mengupayakan model top-down dan partisipasi masyarakat secara bottom-up. Fungsi pembangunan desa akan melengkapi aspek yang belum ter-cover kebijakan top-down (pembangunan infrastruktur dalam urusan wajib dan pilihan dalam UU Pemerintah Daerah). Ke depannya, model ini akan membentuk model proses formulasi kebijakan, di mana inisiatif berasal dari kebutuhan kontekstual yang lebih tepat sasaran.

Kedua, maksimalisasi kelembagaan pemerintahan desa akan menguatkan aspek sumber daya manusia; bukan hanya membawa prestasi administratif daerah. Terutama di luar Jawa, daerah pemekaran yang mayoritas merupakan daerah tertinggal, desa kesulitan untuk melakukan pembangunan dengan anggaran yang minim.

Dengan digarapnya pembangunan desa dalam dua wilayah kerja—administratif (Kementerian Dalam Negeri) dan kapabilitas pembangunan masyarakat (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi)—perlu ada kelengkapan instrumen bagaimana pembangunan desa diukur ditinjau prosesnya. Selain kuantitatif, perlu pengukuran kuantitatif untuk mendapatkan gambaran proses pembangunan desa yang dilakukan.

Belajar dari pengalaman, pengukuran kuantitatif sering membawa dampak yang justru menjauh dari tujuan pembangunan. Pengukuran dalam berbagai indikator yang rigid dan hasil angka justru menimbulkan kompetisi yang buruk, yaitu pengejaran prestasi administratif. Sehingga pemerintah “cukup tenang” pada saat ukuran pembangunan dan urusan-urusan pemerintahannya secara formal tercapai (administrative formalism).

Dalam banyak kasus, kuantifikasi pembangunan daerah—memakai istilah Mahbub Ul Haq dan Amartya Sen, pencetus IPM—menjadi sebab masalah pembangunan. Laporan Kementerian Dalam Negeri (2009) menunjukkan bahwa dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran 1999-2009, hanya 2 daerah yang mendapat nilai di atas 60 (dari 100), yaitu Kota Banjarbaru (64,61) dan Kota Cimahi (60,43). Hingga akhir 2012, masih banyak ditemui daerah yang berangka nol dalam indikator evaluasinya karena tidak punya data daerahnya sendiri. Penilaian ini pun masih dalam konteks tata kelola, prasyarat jalannya pemerintahan.

Bagaimanapun, pembangunan perlu memiliki instrumen pengawasan dan penilaian. Hal yang perlu dirancang adalah bagaimana kerangka pengukuran tersebut tidak memunculkan penyakit “kuantifikasi pembangunan”.

Pertama, indeks perlu dirancang dengan garis dasar (baseline) yang jelas tujuannya. Dalam pembangunan desa, terdapat tiga aspek yang perlu dijadikan milestone, yaitu penguatan kelembagaan, ekonomi, dan potensi desa. Karena desa adalah unit pemerintahan kecil, penguatan kelembagaan akan menjadi ukuran melihat perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal yang sama berlaku pada aspek ekonomi, di mana ukuran yang digunakan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan kegiatan ekonomi (oleh masyarakat atau BUMDes). Sedangkan, analisis potensi desa bertujuan memberikan gambaran tentang segala hal yang dapat dilihat sebagai potensi pembangunan, baik sumber daya alam, budaya, kewilayahan, dan kependudukannya.

Kedua, indeks pembangunan desa dirancang bukan dalam rangka mencari desa ideal dan peringkat desa. Peringkat dalam pemetaan daerah selalu menjadi ilusi pembangunan paling berbahaya, karena mengakibatkan daerah seperti memakai kacamata kuda. Inisiatif pembangunan yang kontekstual dan genuine (asli) menjadi hal yang langka. Indeks seharusnya tidak menjadi kewajiban desa mencapai target tertentu. Setiap desa memiliki karakter dan inisiatif masyarakatnya masing-masing terkait dengan kondisi lapangannya.

Hasil indeks ditujukan bagi pemerintah (Pusat dan daerah) sebagai informasi mengenai kondisi dan perkembangan desa untuk merancang kebijakan publik (top-down) yang tepat, baik dalam penyelarasan program kebijakan secara hierarkis maupun upaya mengalokasikan anggaran.

Oleh karena itu, indeks pembangunan desa bukan berupa rangkaian indikator rigid serta angka kuantitatif. Penekanan indikator dalam indeks adalah peta kondisi dan perkembangannya. Indeks pembangunan desa merupakan gabungan antara cara pandang kuantitatif dan kualitatif, sehingga arah dan target pencapaian pembangunan diserahkan pada desa dan masyarakatnya sendiri.

Hal yang perlu dipahami adalah, momentum ini perlu segera diarahkan secara terkonsep. Momentum ini bisa menjadi salah satu peletak dasar pembangunan nasional yang sistematis, sehingga pembangunan nasional dapat menemukan arah kebijakannya.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: