Selamat Datang, RUU Ormas; Selamat Datang, Keteraturan…

Majalah KONGRES, Mei 2013

Selamat Datang, RUU Ormas; Selamat Datang, Keteraturan…

Sayfa Auliya Achidsti

 Perancangan peraturan mengenai organisasi masyarakat (dalam bentuk RUU Ormas yang kemudian diproyeksikan sebagai UU Ormas) dicetuskan oleh karena beberapa hal. Dasar pemerintah dalam RUU ini adalah asumsi mengenai ketidakamanan yang semakin tidak bisa dikontrol oleh negara. Secara umum, RUU Ormas dilatar-belakangi oleh dua hal yang dianggap sebagai ancaman, yaitu ancaman kekuatan asing dan kekerasan ormas-ormas ekstrem di internal negara.

Mengenai jumlahnya di Indonesia, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pada acara penutupan Munas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta pada 25 November 2011, bahwa terdapat sedikitnya 15.000 ormas. Jumlah tersebut, yang tercatat di Pusat (melalui Kemendagri) sebanyak 2.227, di tingkat provinsi lebih dari 6.000, dan sisanya tersebar dalam perijinannya di kementerian lain.

Banyak  Ormas?

Pada tahun 2013, Kemendagri melansir jumlah yang menakjubkan secara pelipatan angka. Sejumlah 65.577 ormas di Indonesia; meliputi 9.058 di Pusat (melalui Kemendagri), 14.413 di provinsi, dan 42.106 di kabupaten/kota. Pemerintah sendiri selalu menjelaskan bahwa, semakin ke sini, perkembangan ormas asing yang ada dan melakukan aktivitasnya di dalam negeri sudah semakin sulit untuk dikontrol karena tidak ada mekanisme yang jelas dalam payung hukum tertentu. Meningkatnya tangan asing yang masuk dalam bentuk ormas atau bantuannya menjadi alasan kemudian adanya RUU Ormas, untuk menjaga nasionalisme yang ada di Indonesia.

Menguatnya pagar pemisah antarkomunitas yang membuat persoalan identitas yang kaku antarkelompok membuat perbedaan akan berpotensi untuk melahirkan konflik. Hal yang menjadi menarik adalah adanya alasan bahwa terdapat kelemahan institusi keamanan negara untuk mengamankan, menyebabkan masyarakat kemudian diasumsikan bertindak dalam “pengadilan jalanan” seperti beberapa kasus kekerasan ormas ekstrem yang pernah terjadi. Di sinilah kemudian muncul alasan tambahan yang dikatakan pemerintah bahwa aturan serupa yang telah diadakan di negara-negara demokratis lainnya.

Namun, pada dasarnya yang menjadi kekuatiran atas adanya RUU Ormas ini adalah dari sisi substansi, tidak adanya kategorisasi yang jelas ormas seperti apa yang diaturnya. Menilik peraturan keormasan di negara lain, India sebagai contoh, yang diatur sangat jelas kategorisasi ormas yang diatur. India yang memiliki proses politik yang dalam beberapa hal hampir sama (negara bekas penjajahan, negara berkembang, banyak konflik sosial), memiliki beberapa regulasi yang mengatur ormas di sana. Perbedaannya dengan RUU Ormas yang sedang akan disahkan di Indonesia adalah kejelasan kategorisasi, yaitu lembaga amal, yatim-piatu militer; organisasi iptek, sastra, atau seni rupa tertentu; yayasan perpustakaan, museum, galeri seni koleksi sejarah; dan lembaga penelitian (Indian Societies Registration Act 1860).

Lebih lanjut, regulasi yang mengatur mengenai ormas di India sangat terbatas bahkan hingga menjelaskan di wilayah mana ormas yang akan diatur tersebut. Bombay Public Trust Act 1950 mengatur lembaga amal di Maharashtra dan Gujarat, Charitable and Religious Trust Act 1920 kecuali di Jammu dan Kashmir; sedangkan Companies Act 1956 mengatur lembaga non-profit di semua negara bagian, The Income Tax Act 1961 adalah regulasi federal yang berurusan mengenai pajak, dan Foreign Contribution Act 1976 untuk mengatur dana-dana yang masuk dari luar negeri.

Pencetusan dari RUU Ormas oleh negara ini, secara proses munculnya, adalah sikap reaktif dari negara terhadap kondisi tidak terkontrol dari segala hal yang mulai tidak mampu lagi dikontrol oleh negara di masyarakat. Di sini, sudut pandang dari negara adalah pembatasan gerak organisasi masyarakat agar tidak membikin “ketidakamanan” yang akan selalu memiliki potensi untuk terjadi di masyarakat. Namun, jika dilihat dari persoalan ini, sebenarnya negara justru memperlihatkan ketidakmampuan dan ketidakpahaman dari negara itu sendiri mengenai posisi dan fungsinya di dalam hubungannya dengan rakyat.

Kondisi di Indonesia ini hampir sama dengan yang sekarang tengah terjadi di Rusia. Vladimir Putin mendapat protes keras dari masyarakat dengan adanya pengesahan UU Ormas Rusia pada Juli 2012, dengan kekhawatiran “serupa” mengenai “tangan asing”. Putin mengeluarkan kebijakannya tersebut dengan secara terang-terangan mengkategorisasikan ormas yang mendapatkan donor dari luar negeri sebagai agen asing. Pelanggar UU ini sendiri akan dikenai denda 500.000 rubel (sekitar 157 juta rupiah). Namun, agaknya kondisi di Rusia ini lebih “wajar” pada saat posisi politik antarnegara Rusia masih diliputi eksklusivitas terhadap masuknya negara lain dalam internal Rusia. Pernyataan terbuka datang dari salah satu ormas HAM tertua di Rusia, Moscow Helsinki Group, yang mengatakan bahwa mereka memilih untuk menutup kantornya daripada mematuhi UU baru tersebut.

Generalisasi empiris tentang aktivitas ormas yang tidak bisa dikontrol ini secara lambat tapi pasti memperlihatkan pula sudut pandang negara yang melihat bahwa tindakan yang tidak terkontrol di lapangan adalah persoalan kriminal. Oleh karena itu, posisi Negara (yang sekarang) adalah sebagai institusi pencegah adanya potensi tindakan kriminal tersebut.  Jika dilihat dari sisi ini, sebenarnya terdapat anomali yang terjadi di dalam peran dan fungsi negara, serta di mana posisi dari masyarakat ditempatkan. Kebebasan identitas dan aktivitas masyarakat—yang terlembaga secara politik dalam sebuah organisasi masyarakat—dianggap sebagai potensi ketidakteraturan dan ketidakamanan.

Fisibilitas Regulasi

RUU Ormas sendiri seakan hanya menjadi “topik-alihan”, di mana UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengalami kesusahpayahan dalam implementasinya.  Jika melihat soal implementasi, keterbukaan informasi publik, yang mengatur lembaga-lembaga (terutama lembaga pemerintah), pada kenyataannya belum bisa maksimal. Secara lebih luas, keterbukaan informasi dan kebebasan, adalah jalan dari sebuah negara untuk mewujudkan demokrasi. RUU Ormas yang dibentuk dengan sikap reaktif yang menjadi dasarnya tersebut, adalah pemahaman konsep yang agaknya lepas dari dasar kebebasan berpendapat dan jalan demokrasi tersebut.

Keluhan dari mayoritas ormas pun meminta UU No. 8/1985 untuk dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Reformasi. Namun, persoalan kemudian adalah bagaimana “pengganti” dari UU No. 8/1985 tersebut akan dibuat. Hal yang lebih mendasar adalah format dari UU mengenai ormas yang menggantikannya, jika merupakan sebuah pencabutan dan penggantian, apa kemudian UU yang dibuat akan mengatur semua ormas? Jika demikian, tentunya perlu dibuat satu rancangan khusus mengenai program legislatif mengenai UU berkaitan dengan keormasan, karena jumlah, jenis, dan ragam aktivitas dari ormas pun sangat banyak.

RUU Ormas yang oleh negara ini—secara formal—dibentuk untuk mencegah adanya ormas-ormas yang melakukan tindak kriminal, dengan sifatnya yang regulatif dan general, akan menarik seluruh ormas untuk terkena imbas hukumnya. RUU Ormas, yang disebutkan sebagai pencegah tindakan kekerasan, sentimen etnis/agama, dan masuknya pengaruh asing diwacanakan dengan dasar kasus-kasus yang sangat kasuistik. Tidak adanya pemisahan yang jelas ormas yang mana yang sebenarnya ingin diatur, karena terminologi ormas pun sangat luas, dan apa bentuk dan jenis kegiatan yang diatur akan masih tetap menjadi penolakan beberapa ormas.

Dilihat dari fisibilitas regulasi, jika RUU Ormas ini kemudian akan disahkan, maka agak sulit pada saat di lapangan terdapat banyak jumlah dan jenis dari ormas yang ada. Jika RUU Ormas ini memang memiliki semangat untuk mencegah peluang kekerasan, maka sebenarnya KUHP agaknya telah mencukupi untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan adanya banyak pembatasan regulatif, akan menutup adanya perkembangan masyarakat di satu sisi, dan menutup dialog yang akan terjadi dalam dinamika negara yang pada dasarnya bukan diinisiasi oleh satu pihak secara instruktif (negara) melainkan dari masyarakat itu sendiri.

Terdapat dua catatan penting mengenai regulasi pengaturan keormasan di Indonesia ini. Pertama, jika masih ada kemungkinan untuk melakukan revisi atau penolakan RUU, maka rancangan yang sekarang ini memiliki banyak kelemahan baik dari sisi dasar pikir dan kerangka argumen akademis maupun dari fisibilitas pelaksanaannya. Pembatalan RUU atau, paling tidak, penundaan pengesahannya akan menjadi masa koreksi dalam substansi rancangan regulasi tersebut. Kedua, jika kemudian perlu segera disahkan dengan seadanya, perlu diadakan regulasi-regulasi turunannya (dalam bentuk PP, Permen, atau regulasi lain di bawahnya) yang mengatur dan memperjelas batasan-batasan dari UU tersebut.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: