Pemekaran Daerah: Logika Main-Main Elite Politik

Bisnis Indonesia, 8 Juni 2013

Pemekaran Daerah: Logika Main-Main Elite Politik

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Akhir April lalu, pada Senin (29/4) malam, terjadi bentrokan warga di Kabupaten Musi Rawas. Empat orang tewas tertembak aparat, dan korban luka dari kedua pihak. Bentrokan terjadi sebab tuntutan pemekaran daerah tidak segera dipenuhi. Esoknya, warga membalas dengan membakar dua kantor Polsek. Awal tahun ini, pada (5/2), sejumlah warga berdemo di kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk membentuk Provinsi Madura. Awal 2009, tercatat sejarah tentang insiden Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, tewas dikeroyok warganya sendiri karena dinilai tidak aspiratif yang lagi-lagi sebab pemekaran daerah.

Melihat banyaknya kasus, soal pemekaran agaknya telah diidentikkan sebagai “demokrasi di daerah”. Pertumbuhan jumlah daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia sendiri paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam 10 tahun pasca Reformasi, 205 DOB telah dibentuk. Data Kemendagri menunjukkan, hingga tahun 2013, total daerah di Indonesia  adalah 538 daerah, yang terdiri dari 34 provinsi, 411 kabupaten, dan 93 kota.

“Cara Main” Baru

Pasca Reformasi, pemekaran daerah dianggap sebagai salah satu wujud paradigma desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Walaupun kemudian pemerintah pusat pada akhirnya mengatakan otonomi daerah harus dibatasi karena evaluasi yang selalu mengecewakan, namun pada kenyataannya pemekaran dan otonomi ala Indonesia ini tetap dijalankan. Buktinya, tidak ada regulasi yang diaturkan sebagai pengetatan otonomi daerah. Moratorium pada 2011 tidak membawa dampak apapun, karena “masa rehat” pemekaran daerah tersebut tidak dimaksimalkan sebagai waktu pembenahan sistem.

Pada umumnya, pemekaran dilihat sebagai solusi masalah daerah, terutama soal pengembangan dan kemandirian. Paling tidak, terdapat tiga motif umum tren pemekaran daerah di Indonesia. Pertama, terkait dengan aspirasi akar-rumput. Melepaskan diri dari wilayah lama dan mengembangkan daerah baru berarti memiliki daerah untuk dikelola menurut potensi daerah dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, pada motif ini, seringkali isu berkembang luas dan justru jadi kurang relevan lagi dengan persoalan potensi daerah, seperti masalah identitas dan sebagainya. Provokasi sering menjadi kemarahan massa yang mudah diarahkan elite politik lokal.

Kedua, adanya ide mengenai demokrasi dan desentralisasi. Hal ini terutama berkaitan dengan masa Reformasi. Munculnya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, maka otonomisasi menjadi kecenderungan politik lokal. Pasca lepasnya segala keterpusatan Orde Baru, desentralisasi menjadi “proyek utama”.  UU Pemerintahan Daerah yang terbilang cepat perumusan dan pengesahannya, berimbas pada semacam cultural shock di daerah.

Daerah dilimpahi kewenangan besar, namun kapasitas daerah belum dipertimbangkan dengan baik untuk implementasinya. DOB yang dibentuk pada akhirnya membengkakkan anggaran, karena kebanyakan tidak mempu membentuk Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sendiri. Hingga yang paling baru, regulasi yang dibentuk lebih bersifat politis daripada didasari pertimbangan-pertimbangan rasional.

Ketiga, pembentukan modal ekonomi, sosial, dan politik yang akan lebih leluasa pada arena baru DOB. Inilah sebenarnya motif paling utama pemekaran daerah. Jika desentralisasi dilakukan sebagai pelimpahan kewenangan DOB untuk mengembangkan daerahnya, maka seharusnya prasyarat wajib dalam usulan pembentukan DOB adalah tersedianya data potensi daerah. Karena, tidak mungkin mengukur potensi daerah tanpa ada data yang jelas. Namun, laporan Kemendagri pada 2009 menunjukkan bahwa dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran 1999-2009, hanya 2 daerah yang mendapat nilai di atas 60 (nilai tertinggi 100), yaitu Kota Banjarbaru (64,61) dan Kota Cimahi (60,43). Hingga akhir 2012, masih banyak ditemui daerah yang berangka nol dalam indikator evaluasinya karena tidak punya data daerahnya sendiri.

Hingga kini, daerah memang terbilang sangat mudah untuk memekarkan diri. Persyaratan yang diatur tidak lebih dari pemberkasan. Dalam UU No 32/2004 dan PP No. 78/2007, syarat fisik untuk mengajukan pemekaran daerah meliputi minimal 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, serta 4 kecamatan untuk pembentukan kota. Hal selain ini tidak ada aturan secara jelas.

Hal yang terjadi kemudian adalah logika top-down dan prosedural (bukan substansial). Bersifat top-down, karena wacana pembentukan DOB digulirkan oleh elite, baru kemudian menyiapkan persyaratan minimal kewilayahan. Pembentukan 5 kabupaten/kota atau 4 kecamatan sebagai syarat kewilayahan, dengan logika ini, mengesampingkan dasar substansial dan “hanya syarat”. Jika proses pemekaran kemudian menjadi alot, maka politisasi massa itulah yang sering kita lihat. Sederhananya, “pokoknya dimekarkan”.

Politik Keras Daerah

Desentralisasi menjadi keniscayaan dalam tata negara demokrasi. Pembagian kewenangan merupakan cara negara melayani kepentingan publik dalam masyarakat yang perkembangannya semakin kompleks. Perkembangan birokrasi pemerintah di tingkat daerah sendiri perlu diapresiasi dengan memberikan beberapa kewenangan pada saat kemampuan birokrasi tersebut telah dianggap mampu. Dengan kewenangan yang lebih luas, kebutuhan masyarakat di daerah—yang asumsinya akan lebih dikenal oleh pemerintah daerah setempat—akan lebih bisa dipenuhi dengan tepat dan sesuai. Oleh karena itu, desentralisasi adalah salah satu wujud demokrasi sebab tidak menghalangi perkembangan di birokrasi pemerintahan daerah, sekaligus memenuhi kebutuhan publik dan perkembangan sosial masyarakat di daerah.

Persoalannya adalah, kebutuhan publik yang disuarakan dalam bentuk tuntutan pemekaran agaknya merupakan kebutuhan yang “hiper-artifisial” (terlalu buatan dan tidak alamiah). Soal identitas, potensi ekonomi, dan tuntutan warga menjadi alasan yang dipaksakan. Dengan maraknya konflik yang terjadi, pemekaran sulit untuk disebut sebagai kebutuhan demokrasi dalam pemerintahan. Hal yang lebih tampak adalah masalah politik yang sangat keras di tingkat daerah.

Melihat ketiga “motif” pemekaran di atas, sangat mungkin untuk melakukan upaya meminimalisir konflik akibat tuntutan pemekaran, sekaligus membangun pemekaran yang sehat. Hal ini kembali terkait erat dengan regulasi. Revisi UU dan peraturan di bawahnya sangat perlu untuk diadakan, dengan beberapa catatan.

Pertama, selain syarat yang sudah ada mengenai jumlah minimal kewilayahan, data potensi ekonomi dan analisis sosial adalah “syarat substansial” dalam pengajuan DOB. Dengan tersedianya data tersebut, paling tidak telah menunjukkan bahwa calon DOB telah memiliki pemahaman tentang daerahnya sendiri dan kesiapan untuk mengelolanya. Jika “syarat pokok” (yang substansial) diperhitungkan, tentunya syarat dalam regulasi pemerintahan daerah yang telah ada juga harus dipertegas. Wilayah harus bisa membuktikan kemandiriannya dan rancangan target pencapaian pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan dengan standar tertentu. Jika bukti terukur mengenai, paling tidak, kondisi ekonomi yang potensial, maka usulan DOB layak dipertimbangkan.

Kedua, adanya skema yang diperjelas mengenai penggabungan kembali DOB jika tidak mencapai target kinerja dalam rentang waktu. Dengan adanya pengetatan ini, tentunya bukan hanya proses penyetujuan DOB saja yang akan diperbaiki, namun ini merupakan upaya reformasi birokrasi yang lebih luas bagi Indonesia. Bagaimanapun, reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan bagian per bagian, namun serentak dan menyeluruh. Paling tidak jika yang pertama saja bisa dipenuhi, maka pemekaran daerah tidak menjadi main-main para elite politik lagi.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: