Demo Buruh: Isu Elitis Perjuangan Massa

Majalah KONGRES, Mei 2013

Demo Buruh: Isu Elitis Perjuangan Massa

Sayfa Auliya Achidsti

Belakangan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh marak dilakukan dan disoroti oleh berbagai pihak. Menanggapi hal ini, pemerintah mewacanakan adanya fasilitas khusus bagi para buruh, terutama transportasi, yang akan dibangun terutama di kawasan industri untuk proyeksi tahun 2017. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sendiri telah mendukung adanya rencana dari Kementerian Perumahan Rakyat membangun rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) yang dikhususkan bagi para buruh. “Kami dukung rencana yang akan dilakukan oleh Kemenpera,” ujar Jokowi dalam konferensi pers pasca penandatanganan MoU di Hotel Sultan (Jakarta, 15/3).

Selanjutnya, rencana untuk membangun jaringan kereta dengan sistem otomatis di Kawasan Industri Cikarang yang ditargetkan pada 2017 telah selesai. Kereta ini hanya akan beroperasi di sekitar kawasan tersebut (yang terdiri dari 8 kawasan industri) bagi para buruh, dengan rute sepanjang sekitar 20 km.

Bukan hanya karena rangkaian aksi demo yang dilakukan menampilkan skala yang masif dan nasional, namun terdapat juga beberapa hal yang lain yang cukup berbeda dalam dinamika sebelum-sebelumnya. Pertama, demonstrasi buruh yang saat ini dilakukan secara relatif sustain (bertahan) yang memiliki kecenderungan akan terus berlangsung hingga isu yang diusung oleh aksi tuntutan ini terpenuhi. Pada 2012, secara resmi, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurun 60 persen, dengan 3.875 kasus PHK (17.106 buruh) pada 2011 dan 1.916 kasus (7.465 buruh) pada 2012 (data Kemenakertrans).

Kedua, dalam hal format gerakannya yang semakin terkoordinir. Gerakan buruh tampaknya semakin disiplin dalam internal organisasi, serta penguatan modal dan jaringannya, sehingga menimbulkan efek lanjutan berupa mandirinya organisasi buruh yang ada, berikut dengan kenaikan jumlah anggota yang signifikan (Tabel 2).

Isu Elitis Aksi Massa

Di aras atas, aksi yang dilakukan para buruh mengusung tuntutan terhapusnya sistem outsourcing, upah minimum, dan pelaksanaan UU Jaminan Sosial Nasional. Sedangkan di aras bawah, tuntutan yang disuarakan menyebar dalam isu yang lebih luas, yaitu mengenai kesejahteraan buruh. Para aktivis buruh sendiri menyuarakan tuntutan tersebut dalam isu penolakan kapitalisme yang dijalankan oleh industri. Lobi politik yang dilakukan kelompok buruh ini dibarengi dengan adanya tuntutan massa yang mulai bersifat kolektif sebagai gabungan buruh di aras bawah dengan adanya kesadaran yang mulai muncul mengenai kesejahteraan hidup dan ketenagakerjaan.

Gerakan buruh di Indonesia pasca Reformasi sendiri mulai menampakkan puncak-puncak aksi massanya pada pertengahan tahun 2011, di mana terjadi blokade dan pemogokan besar-besaran buruh PT Freeport yang melakukan mogok kerja selama lebih dari 4 bulan. Pada tahun 2012, gerakan buruh melakukan konsolodasi aksi dalam tuntutan yang lebih luas, dengan massa yang lebih besar. Tuntutan upah minimum telah berhasil di beberapa daerah dengan adanya revisi UMR-nya.

Namun, walaupun gerakan buruh yang sedang naik saat ini boleh dibilang sebagai keberhasilan para buruh mengorganisir diri, masih terdapat beberapa persoalan dalam kerangka dasar pergerakannya. Aliansi demo sewaktu menolak kenaikan harga BBM mungkin bisa dibilang tepat karena berkaitan dengan kebutuhan urgen dalam kaitannya dengan kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Namun, tuntutan mengenai sistem outsourcing dan jaminan sosial yang menjadi kerangka gerakan buruh saat ini, agaknya hal tersebut justru memperlihatkan bahwa kerangka pergerakan dari kalangan buruh masih lemah.

Pertama, gerakan buruh yang mulai populer dan menarik simpati kalangan umum buruh dan aktivis dari kalangan ormas dan pemuda ini mengusung isu yang parsial, pada beberapa hal justru lebih tampak sebagai isu yang cenderung elitis. Sistem outsourcing yang membuat lemahnya posisi buruh di mata perusahaan memang memiliki skema ketenagakerjaan yang kurang adil bagi buruh. Namun, tuntutan mengenai penghapusan sistem outsourcing dalam perindustrian akan secara langsung menimbulkan dampak kenaikan biaya produksi perusahaan. Dalam hal ini, bagaimanapun pelaku industri memiliki keterbatasan dalam mengangkat jumlah tenaga outsourcing-nya menjadi pegawai tetap, serta meningkatkan beban kerja pegawai. Pengangkatan pun akan bersifat prioritas, di mana buruh “aktif”-lah yang jadi pilihan pertama perusahaan. Hal ini akan menimbulkan terbatasnya lapangan pekerjaan (tetap) dan menurunnya kualitas hidup dari para pegawai tetap karena pemadatan beban kerja. (Jumlah buruh di Indonesia lihat dalam Tabel 3).

Kedua, menempatkan tuntutan pada pelaksanaan regulasi mengenai jaminan sosial sebagai tujuan utama aksi adalah hal yang kurang tepat pada saat regulasi itu sendiri bermasalah sejak awal. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memiliki banyak kelemahan dan lebih bernuansa obat penenang. UU SJSN tidak mengatur ketentuan bantuan sosial, masalah pada skema kepensiunan, dan pelaksanaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU SJSN, lebih ditampilkan bagaimana negara peduli pada nasib tenaga kerja, namun urusan lembaga penyedia layanan publik (seperti rumah sakit, misalnya) melayani dan bagaimana kaitan antarlembaga tersebut sama sekali tidak diatur. (Tabel 4).

Posisi Gerakan Buruh

Perkembangan gerakan buruh saat ini menjadi harapan bagi demokrasi secara luas. Gerakan buruh adalah penyeimbang, di mana kekuatan modal tidak selamanya bisa untuk menguasai tenaga kerja, sehingga akan terjadi negosiasi dan titik kompromi kepentingan antara kedua belah pihak. Solidnya kelompok-kelompok buruh dan tuntutan berkelanjuan juga menunjukkan bahwa para buruh telah memiliki kesadaran politik.

Namun persoalannya, tuntutan dan isu yang mengkonstruksi gerakan buruh agaknya kurang bisa tersambung dengan kesejahteraan dalam ketenagakerjaan secara luas. Lebih tampak penguatan sektoral, di mana kelompok buruh secara politis mengumpul pada satu poros. Lebih lanjut, karena kemunculan gerakan buruh pasca Orde Baru adalah isu yang relatif baru, respon pemerintah cenderung bersifat reaktif dengan adanya wacana untuk membangun fasilitas publik yang dikhususkan bagi para buruh tampak sebagai masalah eksternal yang laten. (Beberapa regulasi perburuhan pasca Orde Baru dalam Tabel 1).

Belum rampungnya konsolidasi antara kelompok buruh jelas akan menjadi hambatan pada saat wacana kebijakan afirmatif dari pemerintah akan diterapkan. Hal ini utamanya sangat berimplikasi di kemudian hari dengan semakin terpisahnya isu tenaga kerja secara umum dengan perburuhan. Kategorisasi politis buruh berimplikasi pada tenaga kerja industri kecil yang kondisi ekonominya marginal, semakin sulit memposisikan diri di antara dua kelompok besar yang telah terpolar: buruh dan tenaga kerja middle class.

Outsourcing sendiri sebenarnya bukan sistem yang perlu ditolak secara total, karena ini berkaitan dengan efisiensi produksi perusahaan. Di sisi lain, outsourcing justru bisa dilihat sebagai tambahan peluang kerja bagi angkatan kerja di daerah setempat. Kendala sistem ini seharusnya dilihat dari bagaimana hak tenaga kontrak tersebut harus dipenuhi perusahaan. Sistem outsourcing juga tampak semakin tidak adil karena tenaga kontrak yang bekerja mayoritas berasal dari luar daerah, yang membutuhkan livingcost tambahan di daerah kerjanya itu, yang membuat pendapatan yang diterima menjadi semakin terbebani biaya-biaya tersebut. Sistem ini lebih membutuhkan pembenahan daripada penolakan, antara lain dengan pengaturan kewajiban perusahaan membangun fasilitas bagi tenaga kontraknya tersebut, sehingga angkatan kerja menganggur di daerah bersangkutan masih bisa terserap peluang oursourcing yang dibuka perusahaan.

Oleh karena itu, tuntutan pada pemerintah daerah untuk membuka kesempatan kerja agaknya akan lebih produktif bagi perbaikan ketenagakerjaan jika gerakan buruh mau melakukan advokasi pada isu ini. Distribusi lapangan kerja yang merata dengan hubungan ketenagakerjaan yang adil seharusnya menjadi target utama dari gerakan buruh. Sehingga, peluang kerja tidak hanya terpusat di beberapa kota saja, yang sering menimbulkan kesejahteraan buruh di kota perantauannya selalu jadi masalah klasik.

Intinya, kelompok buruh telah memiliki kekuatan yang besar, dan akan menjadi harapan bukan hanya bagi kelompok buruh, namun semua angkatan kerja dan keadilan sosial ketenagakerjaan Indonesia. Gerakan buruh perlu berhati-hati dengan heroisme dan kondisi sedang di atas angin agar tidak terjebak pada tuntutan yang justru cenderung elitis.

Tabel 1. Beberapa Peraturan yang Mempengaruhi Langsung Kehidupan Buruh di Indonesia Sejak Era Reformasi

Tahun

Peraturan yang Dikeluarkan

1998 Keppres No. 83/1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
1998 Permenakertrans No. PER.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1998 Permenakertrans No. PER-05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja (*)
1998 SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja No. KEP. 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan Ketenagakerjaan
2000 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2001 Kepmenaker Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2003 Kepmenakertrans No. Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
2003 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
2004 Kepmenakertrans No. Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
2004 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2004 UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(*) “Mengakhiri” masa-masa di mana serikat buruh hanya tunggal dengan adanya FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) saja sebelumnya. FSPSI sendiri kemudian pecah menjadi FSPSI dan FSPSI Reformasi, dan mulai bermunculan serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) yang baru di mana-mana.

Tabel 2. Jumlah Organisasi Buruh di Indonesia Tahun 2007(**)

Konfederasi

Keterangan

KSPSI/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Memiliki sekitar 16 federasi dan lebih dari 4 juta anggota
KSPI/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Memiliki sekitar 11 federasi dan anggota lebih dari 2 juta orang
KSBSI/Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Memiliki sekitar hampir 2 juta orang anggota

Jumlah Kasar Organisasi Buruh di Indonesia: 86 Federasi, dengan belasan ribu serikat buruh/pekerja di tingkat pabrik

(**) Data jumlah perkiraan. Litbang KONGRES.

Tabel 3. Tren Jumlah Buruh di Indonesia 2010-2012(***)

2010 2011 2012
Buruh 32,52 37,77 38,13
Total Tenaga Kerja Indonesia 108,21 111,28 112,80

Jumlah tenaga outsourcing diperkirakan separuh dari jumlah buruh tetap

(***) Data BPS dan Litbang KONGRES. Dalam laporannya, BPS memisahkan penyebutan antara buruh dan tenaga kerja.

Tabel 4. Beberapa Kelemahan UU No. 40/2004 tentang SJSN

Masalah Berkaitan UU SJSN Kelemahan dalam UU SJSN
Adanya fakta mengenai masalah dalam: 1) kondisi ketenagakerjaan; 2) jumlah, distribusi pusat industri dan kepadatan kota; 3) dan tingkat pendidikan serta kesejahteraan buruh Tidak adanya skema bantuan sosial secara institusional dan jelas. Justru terdapat bantuan iuran, pada Pasal 14 ayat (1).
Masalah dalam dana pensiun Belum terdapat pembenahan jelas mengenai skema, hak dan kewajiban, dan pilihan mekanisme kepensiunan
Disebutkan mengenai “dana amanah” (pada Pasal 4) Tidak ada penjelasan mengenai bagaimana dana amanah dilakukan atau pertanggungjawabannya
UU SJSN dibentuk dengan kebutuhan akan adanya jaminan sosial Pada Pasal 19 (1), 29 (1), 35 (1), 39 (1), dan 43 (1), masih menyebutkan mengenai prinsip asuransi, yang secara konsep sangat berbeda dengan penjaminanSecara substansi, UU SJSN tidak melakukan jaminan yang inklusif, namun lebih pada asuransi dengan adanya iuran dan formalitas status ketenagakerjaan
UU SJSN yang sekarang terlalu menyederhanakan makna jaminan sosial pada ketersediaan medik Proporsi timpang, yaitu 10 pasal mengatur kesehatan dan hanya 4 pasal mengatur hal lain

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: