Birokrasi dan Penyakit di Indonesia

Majalah KONGRES, Mei 2013

Birokrasi dan Penyakit di Indonesia

Sayfa Auliya Achidsti

Laporan di World Economic Forum (WEF) mengenai posisi daya saing ekonomi Indonesia patut dipertimbangkan sebagai gambaran bagaimana pihak luar melihat birokrasi di dalam negeri. Walaupun kemudian tujuannya untuk ekspansi pasar global, penurunan posisi Indonesia dalam laporan WEF tersebut, adalah gambaran bahwa birokrasi di Indonesia masih buruk. Pada 2011, Indonesia menempati posisi ke-46 yang turun menjadi ke-50 pada 2012. Negara tetangga, Malaysia, berada dalam posisi ke-25, Brunei ke-28, China ke-29, dan Thailand ke-38. Posisi tersebut menggunakan indikator sederhananya jalur birokrasi, penegakan hukum, dan kekerasan/kejahatan.

Perbincangan mengenai birokrasi memang telah menjadi persoalan klise bagi para pengamat dan praktisinya. Selama hampir 67 tahun Indonesia merdeka, proses trial and error dalam perumusan tata pemerintahan dan birokrasi di Indonesia masih juga menjalani dinamika kompleksnya. Bukan hanya dari sisi konseptual, kerumitan dalam proses perumusan bentuk dan mekanismenya juga selalu terjadi sebab banyak aspek berkelindan dan mempengaruhinya. Walaupun begitu, semua patut dimaklumi dalam proses dan proses pembelajaran bagi semua pihak.

Dalam kehidupan era demokrasi modern ini, masyarakat adalah customer dan negara menjadi provider dalam melayani masyarakat. Dan, akan menjadi tidak benar jika proses pembelajaran dalam proses tersebut kemudian mempengaruhi dan sampai menggangu kepentingan masyarakat.

Birokrasi dan Penyakit

Acap kali, istilah ‘birokrasi’ dalam percakapan keseharian pun terdengar kurang indah didengar. Bagaimanapun, hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Birokrasi, pada perkembangannya, memang identik sebagai kondisi “red tape” (berbelit-belit). Terdapat beberapa aspek dalam kelompok isu besar yang sedang dihadapi birokrasi dalam rangka pembenahan dirinya. Karut-marut birokrasi Indonesia dalam hubungan Pusat-Daerah, misalnya. Dalam hal ini, hubungan kerja adalah hal utama yang harus direformasi, baik dalam mekanisme hubungan antara antarpejabat (karier dan politik), maupun persoalan otonomi daerah yang sampai sekarang selalu saja menuai keruwetan dalam setiap implementasinya.

Hubungan tidak harmonis antara tiap-tiap satuan kerja pada akhirnya menghambat kinerja (performance) pemerintahan, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah. Namun, menjadi pembicaraan yang simplistis jika yang dipersoalkan hanya masalah permukaan dan teknis semata; yang tidak akan ada habisnya jika ingin kita evaluasi. Hal yang akan selalu tampak hanyalah pucuk es menyembul ke permukaan air, dari sekian besarnya gunung es di bawahnya.

Birokrasi sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks sifatnya, sehingga tidak bisa kita lihat sebatas pandangan teoritis semata. Kenyataannya, birokrasi juga menyentuh sisi sosial, mentalitas, dan etika. Dalam catatannya di tahun 1974, seorang filsuf Prancis, Baron de Grimm, mengatakan bahwa terdapat ketidaksadaran akan adanya “ketidakterbatasan” (infinity) dalam sebuah negara, yang bahkan pemerintah pun tidak mampu melihatnya. De Grimm melanjutkan catatannya tersebut dengan perkataan bahwa “penyakit itu disebut ‘bureaumania’.

Banyak hal dapat membenarkan catatan de Grimm tersebut. Birokrasi sebagai sebuah sistem terbentuk dari sekumpulan kekuasaan dan wewenang atas suatu bidang pelayanan masyarakat tertentu. Namun, layaknya pameo klasik bahwa setiap kekuasaan akan menimbulkan kecenderungan untuk penyimpangan, birokrasi akan membentuk kekuatan dan mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, kita dapat memahami kegagalan substasial dari revolusi di Rusia, Jerman, dan Prancis, yang pada akhirnya, birokrasi di sana justru membentuk “rezim” dan memperkaya diri setelah kemenangan kaum revolusioner. Di Indonesia, yang menorehkan tebal ‘reformasi 1998’, kondisi hari ini tidak jauh berbeda dengan masa Orde Baru pada hari ini.

Birokrasi di Daerah

Di tahun 2010, jumlah peraturan daerah (perda) bermasalah yang ditargetkan Kementerian Dalam Negeri untuk dibatalkan ada sekitar 3.000 perda. Dari sekian banyak perda tersebut, yang paling menjadi permasalahan adalah kelompok perda tentang pajak dan retribusi di Daerah yang bertentangan dengan undang-undang (UU) di atasnya. Sepanjang tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengevaluasi sekitar 9.000 perda dan membatalkan 351 di antaranya. Hingga Agustus 2012 (atau triwulan tiga dalam setahun), Kemendagri mengevaluasi 13.500 perda dan telah membatalkan 824 perda. Pasca pembatalan-pembatalan tersebut, rencananya akan ada pembatalan-pembatalan lain dengan target-target, yang setelah angka terakhir tersebut Kemendagri menargetkan 1.500 perda bermasalah akan dibatalkan, hal ini dikatakan oleh Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri

Dari situ kemudian muncul pertanyaan mengenai ada atau tidaknya komunikasi antara Pusat dan Daerah. Persoalan kompetensi pejabat daerah, baik pejabat karier maupun politik, dipertanyakan standarnya. Jika hal itu yang ada, maka persoalan rekrutmen menjadi isu yang pelik yang kemudian menjadi kerumitan tersendiri untuk dilakukan pada tingkat Daerah yang berhadapan dengan tatanan “politik rezim”-nya di satu sisi dan kontrol Pusat yang lemah di sisi lain.

Konsep otonomi daerah di Indonesia menjadi pedang bermata dua. Besarnya kekuasaan pemerintah daerah dalam setiap aktivitasnya, bahkan melebihi kewenangan negara bagian dalam sistem negara federal. Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah hingga UU No. 32 dan 33/2004 serta UU No. 12/2008 yang sudah rigid menjelaskan koridor aktivitas pemerintahan daerah, tetap saja terdapat celah untuk dilakukan “kebebasan” yang mutlak bagi kepala daerah dan kroninya. Di sini, masalah etika adalah sumber dari penyakit birokrasi.

Semangat desentralisasi di Indonesia terbayangi oleh adanya sejarah buruk otoritarianisme masa Orba yang segalanya serba terpusat. Golkar saat itu menjadi satu-satunya kendaraan politik yang mapan dan menjadi tumpuan banyak politisi. Namun, sejak tahun 1998 dengan Reformasi-nya, tatanan politik yang tadinya serba terpusat beralih total menjadi serba non-sentralistis; “pokoknya” tidak terpusat. Desentralisasi dan konsep otonomi daerah menjadi tuntutan utama para politisi Daerah yang kehilangan kekuatan Golkar dan birokrasi Orba. Bisa “dimaklumi” kemudian jika terdapat kasus banyak di daerah luar Jawa yang setiap pergantian kepemimpinan gubernur atau bupati/walikota akan selalu ada mutasi pegawai besar-besaran. Mengenai perihal permainan membikin rezim di Daerah—bahkan di Jawa yang secara geografis seharusnya lebih memungkinkan adanya kontrol—beberapa tahun belakangan marak adanya sanak keluarga yang mencalonkan diri sebab kepala daerah bersangkutan telah dua periode terpilih.

Padahal, dalam hal ini, celah-celah regulasi dan perilaku pejabat dalam membentuk rezim birokrasinya akan cenderung mengarah pada “politik rezim” dan tindak korupsi. Dalam kasus-kasus semacam itu, sudut pandang hukum akan kesulitan mempermasalahkan, mengingat seringkali yang dilakukan tidak secara eksplisit teratur dalam regulasinya. Namun, hal tersebut jelas memperlihatkan penyakit dalam birokrasi kita. Birokrasi sebagai sebuah sistem di mana sejatinya melayani masyarakat, direduksi maknanya hanya sebagai sekumpulan kepala yang mengejar kepentingan di bawah ketiak “raja-raja” di Daerah.

Akan sulit menuai hasil jika reformasi hanya sebatas parsial, mengenai hubungan Pusat dan Daerah. Persoalan etika dalam tiap individu memang merupakan hal yang tidak mungkin untuk diubah hanya dalam hitungan bulan. Namun, paling tidak, reformasi holistik dalam sistem birokrasi dalam skala nasional adalah kebutuhan utama saat ini untuk mengusahakan kedisiplikan secara struktur. Keterpurukan etika birokrasi diawali dengan kurangnya kontrol dan lemahnya undang-undang dalam mengatur tindakan.

Hal berikutnya, yang paling penting di Daerah, adalah rekrutmen aparat penegak hukum yang bersih dan netral. Dan juga, pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketegasan Komisi Informasi Publik dalam menangani penyimpangan pejabat harus turut digalakkan. Hal ini karena tidak dinafikan lagi bahwa pada masa kini masyarakat, pers, dan lembaga non-pemerintah akan cukup berperan dalam mengontrol kinerja pemerintahan di Daerah, di samping aparat penegak hukum.

Reformasi total, dari yang paling tinggi hingga ke yang paling rendah di setiap tingkatannya, tidak akan mahal biayanya jika diukur dengan pertimbangan demi kepentingan rakyat.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: