Yogyakarta, Keraton, dan Rakyat: Konformitas di Tengah Arus Global

Dalam Kontribusi Bagi Bangsa dan Negara (Yogyakarta: UGM, 2010)

 Yogyakarta, Keraton, dan Rakyat: Konformitas di Tengah Arus Global

oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Bagaimanapun persoalan demokrasi dan konsepnya tersebut hanya merupakan salah satu dari keseluruhan bagian dalam perdebatan kontemporer hari ini. Hal tersebut dapat dipahami dalam kaitannya dengan perbincangan mengenai konformitas Yogyakarta dalam arus global. Jelas, hal ini adalah imbas dari pemegangteguhan ciri khas kesejarahan dan tatanan, yang pada akhirnya “terpaksa” terkondisikan dalam format yang “vis a vis” dengan pola pikir universal yang berkembang sebagai paradigma yang dianut mayoritas golongan saat ini.

Tidak bisa disalahkan memang, karena kesemuanya itu merupakan bagian dari dialektika. Jika Lenin atau Karl Marx yang berorientasi pada materialisme itu masih hidup pun, tidak akan dapat dengan serta-merta mengatakan bahwa perdebatan itu adalah soal idealisme, sebagaimana yang selalu mereka tentang dalam diskursus model pemikiran konseptual yang jauh dari persoalan rakyat langsung. Tan Malaka dalam Madilog-nya (1943) dengan pemikiran mengenai materialisme-dialektika-nya mungkin agak tepat jika disodorkan sebagai deskripsi teoretis mengenai keadaan yang sedang terjadi dalam menggambarkan perbedaan-perbedaan dan perkembangan Yogyakarta.

Perdebatan demokrasi vs “monarki” yang sering dikaitkan dengan “elit pusat” vs “daerah” tersebut pun rupanya tidak hanya sampai situ saja. Beberapa bulan sebelumnya, pada pertengahan 2010 itu, muncul wacana mengenai penerus Sultan ke anak perempuannya. Hal ini mengingat HB X tidak memiliki putera laki-laki. Penelitian skripsi mahasiswa Fisipol UGM pada waktu itu menjadi pemantik polemik mengenai kursi raja yang kabarnya akan diwariskan kepada anak perempuannya. Skripsi berfokus wacana gender dalam keraton dan Sultan mendapatkan dramatisasi dengan jawaban berimbas politik dari Sultan. Berbagai media massa, terlebih koran lokal, memuat pernyataan dari Sultan yang mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa penerusnya, sebagai raja, adalah seorang perempuan. Menjadi “seru” diperbincangkan di sini pada saat Keraton—yang pada akhirnya, sekarang—dipahami sebagai sebuah penjaga budaya, seakan menjadi sebuah museum yang tidak boleh ada kecacatan pada “benda seni” (tradisi) di dalamnya dan dari sisi masyarakat Yogyakarta yang kompleks.

Keberadaan Keraton yang berjalan seiring dengan aktivitas pemerintahan Indonesia  pun seharusnya ditempatkan bukan dalam hubungan yang menjadi sebuah dikotomi, di mana yang satu menegasikan yang lain. Keraton tetap menjadi rujukan masyarakat atas berbagai persoalan yang ada—tipikal pemerintahan bentuk kerajaan—dan menjadi penjaga budaya. Dalam hal ini, muncul ketidaktepatan berpikir: kebanyakan menganggap tradisi bagaikan sebuah relik. Tradisi menjadi ibarat benda masa lalu yang harus dijaga bentuknya, jangan berubah demi menjaga keunikannya. Pola pikir tersebut, dalam kasus sekarang ini, membuat pernyataan HB X menjadi sebuah “ketidakwajaran”. Pada akhirnya, “tradisi” patriarki yang selama ini terkondisikan, dilihat sebagai brand  (label) dari Keraton berserta tatanan di dalamnya.

Pada sejarah kesultanan, misalnya dalam Jaringan Ulama (2004) karya Azyumardi Azra, dijelaskan bahwa gelar “Sultan” adalah hal prestisius di masanya. Pada beberapa kasus, “Sultan” sebagai sebuah gelar didapatkan dari dari penguasa (syarif) Mekkah di Haramayn, wilayah Timur Tengah, pusat Islam. Tak terkecuali penguasa Mataram, Pangeran Rangsang yang mengirim delegasinya pada tahun 1641, dan dianugerahi gelar yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung.

Namun perlu dicatat, Islam dengan kondisi patriarki (pemimpin laki-laki) yang terjadi bukan sebab dogmatis, melainkan “hanya” sebuah kebiasaan yang kapan pun dapat berubah dengan proses dialektikanya. Dengan persentuhan Jawa dan Islam yang memiliki kesamaan pola patrilineal, pemimpin perempuan menjadi jarang terjadi, dan ke-jarang-an ini pada perkembangannya dinuansakan sebagai tradisi.

Dalam kasus Yogyakarta, jika ternyata tradisi yang ada pada akhirnya harus dipertahankan secara “buta”, sama artinya menganggap Keraton adalah benda seni (relik) yang mati tanpa boleh hidup, berkembang, dan berubah. Padahal, bisa jadi, pemaksaan atas sebuah tradisi tertentu, misalnya, yang sudah berlainan dengan kondisi jaman hanya akan membuat kondisi anakronis: seperti sebuah benda yang tidak seharusnya pada jamannya, namun bagaimanapun (harus) tetap ada.

 

Masyarakat Koeksisten

Pada perbincangan Yogyakarta, masyarakat sejak awal sudah terkondisikan dengan berbagai pemahaman mengenai demokrasi, dan dalam konteks ini, gender. Masyarakat Yogyakarta sudah terbiasa dengan adanya perbedaan dan kerap-masuknya konsep luar yang positif untuk diserap. Pada satu sisi, Yogyakarta memang kental akan nuansa sebagai wilayah “kerajaan pedalaman”, seperti yang dikatakan Denys Lombard dalam karyanya, Le Carrefour Javanais (1990). Namun, pada sisi lainnya Yogyakarta menjadi wilayah kosmopolit yang sangat terbuka komunikasinya dengan berbagai daerah. Hal ini salah satunya disebabkan perkembangan Yogyakarta, salah satunya,sebagai pusat pendidikan.

Berlawanan dengan konsepsi Michel Foucault dalam Power/Knowledge (1980), Keraton Yogyakarta bukan berfungsi sebagai elemen represi yang dengan kekuatan kultural dan legalnya dapat menekan serta mempunyai keleluasaan untuk mengatur sekitar, tetapi lebih pada fungsi mengawal dan merawat rakyatnya. Terbukti, akses rakyat terhadap Keraton tidak birokratis; terlebih tradisi-tradisinya, seperti Sekaten, yang mencerminkan eratnya hubungan Keraton-rakyat.

Hal yang menjadi  unik dalam perjalanannya adalah, sifat Keraton yang pada satu sisi merupakan suatu kelebihan namun di sisi lain itulah yang dapat berpotensi menyebabkan persoalan di kemudian hari. Pluralitas, menimbulkan keterbiasaan akan keterbukaan dan persentuhan dengan orang yang berbeda, dan dengan konsepsi J.S. Furnivall, plural society menjalankan kehidupan secara koeksisten: ada dan berdampingan. Namun, sekarang, perlu diketahui mulai banyak asrama pelajar berbasis daerah dan agama tertentu, stigma etnisitas, bahkan sekolah yang bias-agama. Pluralitas yang ada belum sepenuhnya menimbulkan dialog. Meminjam istilah Benedict Anderson dalam Imagined Community-nya (1983), masyarakat Yogyakarta hari ini cenderung menyerupai sebuah “komunitas terbayang”. Kerenggangan ikatan membuat Yogyakarta sebenarnya merupakan kota yang rawan konflik horizontal. Posisi Keraton-lah yang sampai saat ini membuat kondisi Yogyakarta relatif stabil dengan berposisi sebagai elemen yang berwibawa di tengah masyarakat. Keraton adalah pengikat semangat kekeluargaan multikulturalisme dalam bingkai imaji ke-Yogyakarta-an.

Pada akhirnya, hal itulah yang dimaksud dengan kelebihan yang dapat menjadi potensi persoalan. Jika sampai citra Keraton sebagai sebuah elemen penjaga moral yang memiliki wibawa menurun karena perbedaan pendapat mengenai sultan perempuan, kedudukan sebagai pengikat pluralitas Yogyakarta pun dikhawatirkan memudar. Namun, hal ini sebenarnya merupakan persoalan sederhana dengan catatan bahwa seluruh anggota Keraton satu pandangan. Kalaupun, misalnya, perbedaan itu ada, paling tidak perbedaan pendapat yang ada dalam tubuh Keraton tidak kemudian didramatisasi.

Kepercayaan rakyat masih ada dalam mentalitas masyarakat Yogyakarta. Ditambah dengan keterbukaan dan tipikalitas kosmopolitnya, Yogyakarta menjadi lebih kenyal konflik. Namun, hal itu tidak akan berarti tanpa adanya pemahaman masyarakat sendiri. Dari sisi masyarakat, paling tidak harus dapat melihat dengan jernih keberadaan sebuah dinamika, tanpa perlu terseret politisasi tanpa konsep.

 

Visi dan Re-definisi?

Dialektika merupakan sebuah kewajaran, di mana pun dan kapan pun. Kita tidak dapat mengira bahwa Indonesia yang diawali dengan sejarah Nusantaranya dapat menyatukan diri dalah sebuah bangsa bertitel Indonesia tanpa mengalami fase dialektikanya, dengan “Belanda” mungkin dapat kita tempatkan sebagai variabel “antitesis”-nya di mana “kesukuan” yang tengah menjadi “tesis”. Namun, terkadang beberapa pihak tidak menyadari hal tersebut, dengan terkotak dalam satu perspektif tunggal yang keras kepala dalam melihat berbagai hal. Reduksi-reduksi kebijaksanaan dalam memandang segala hal dalam kaitannya dengan proses dialektika tersebut berakibat pada egoisme dan penutupan mata atas berbagai hal yang bergerak di sekitarnya, yang seringkali itu menjadi hal yang lebih tepat daripada sesuatu yang dipegangnya.

Persoalan di Yogyakarta contohnya, terkait itu dalam hal “demokratisasi” atau “wacana gender Sultan”, yang sekarang sedang hangat dibicarakan sampai pada skala nasional. Paling tidak terbagi menjadi tiga kubu yang lebih cenderung pada kondisi yang tidak produktif sama sekali. Komunikasi di antara pihak pro, kontra, dan silent (“netral”) akan mengakumulasi konflik laten yang berpotensi mengalami pemuncakan. Kubu yang pertama, baik dalam “kasus” demokratisasi maupun gender, memiliki referensi kekinian dengan latar belakang perspektif global yang telah mendapatkan citra mapannya menganggap bahwa kubu kedua adalah simbol irasionalitas. Sebaliknya, kubu kedua dengan konformitas di tengah arus globalnya menilai bahwa tindakan semacam itulah yang sudah seharusnya dilakukan.

Pertentangan-pertentangan tersebut selalu saja mengalami deadlock, terlebih kali ini dengan bumbu persoalan yang sedikit bersentuhan dengan sensitivitas etnis dan sejarah; apalagi dengan semangat moralitas dan patriotismenya. Sedangkan, kubu ketiga lebih pada “aksi diam” dengan beberapa yang mem-publish argumen bernuansa netral-solutif dengan maksud mendamaikan kedua kubu sebelumnya. Namun, tanpa disadari, hal tersebut pada dasarnya kurang membawa dampak strategis dalam perdebatan kedua pemikiran yang tengah terkondisikan untuk berhadapan. Kubu “netral” dengan misi “pendamaian”-nya seakan hanya menjadi silent community (kelompok yang tidak peduli). Isu referendum yang muncul kali ini, pada beberapa tingkatan, disebabkan karena konflik laten yang tak kunjung dirampungkan dengan komunikasi tidak kondusif dengan mapannya tiga kubu tersebut. Menjadi hal yang disayangkan apabila yang terjadi seterusnya demikian. Unjuk rasa ribuan masyarakat Yogyakarta yang pro-penetapan gubernur pada waktu Sidang Paripurna DPRD Yogyakarta, 13 Desember 2010 lalu, sedikit banyak telah membuktikan dua hal sekaligus: solidnya ikatan, di samping hubungannya yang koeksisten yang rentan politisasi.

Aspek yang sebenarnya sangat penting namun kurang disadari adalah mengenai konsep bagaimana Yogyakarta memaknai dirinya sebagai sebuah rumah bagi rakyatnya. “Rumah” adalah tempar bernaung bagi penghuninya, atau siapapun yang bertempat di dalamnya; harus memberikan kenyamanan; dan, membuat penghuninya bisa menikmati kehidupannya. Apa yang terjadi saat ini membuat Yogyakarta sebagai rumah bagi masyarakatnya kehilangan makna penting tersebut; menjadi sebuah arena pertarungan dua ideologi yang menafikan masyarakat Yogyakarta sebagai “penghuni rumah”.

Berbagai persoalan secara naif menjadi samar dan tertutupi egoisme elitis yang melibatkan “partisipasi” rakyatnya. Mungkin kita lupa bahwa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan termasuk dalam urutan beberapa teratas dalam jumlah ketidaklulusan pelajar sekolah menengah dalam ujian akhir. Walaupun, jelas, persoalan nilai kuantifikasi ujian akhir nasional itu mungkin adalah perdebatan tersendiri lain, namun tetap saja hal tersebut adalah peringatan mengenai kondisi dan konsep pembangunan Kota Pendidikan yang tidak terpikirkan. Romantisme akan sebuah tatanan masyarakat dari kelas bawah, menengah, sampai atas yang telah saling terkait dalam kerangka intelektualitas dan “radikalisme” gerakan berbasis pendidikan ala era “sampai 1980-an” dikesampingkan. “Pendidikan adalah hak bagi semua orang” pun tergerus kapitalisme yang merangsek masuk; sama seperti di tempat-tempat “biasa” lainnya (baca: bukan Yogyakarta—Kota Pendidikan). Walaupun memang tidak ada konsep ekonomi model kapitalis dan korporasi multinasional, namun pada kenyataannya perkembangan tata kota mengarah pada hal itu. Kita dapat membandingkan antara banyaknya sarana public shpere yang dibangun dengan sarana bagi para pedagang dan korporasi itu. Kuantitas pelajar Yogyakarta yang banyak itu terkondisikan menjadi konsumen yang menawarkan keuntungan selangit.

Belum lagi pada persoalan ikatan sosial dan perbincangan mengenai kesenian. Ambiguitas akan konsep budaya dan pariwisata, misalnya, menjadi tanda bahwa para pembuat kebijakan tidak mengerti mengenai sejatinya apa itu budaya, seni, karya seni, dan perannya dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Pembangunan memang telah dilakukan; namun Yogyakarta harus ditangani dengan treatment (perlakuan) dan paradigma yang berbeda. Yogyakarta bukan sekadar etalase produk kerajinan seni yang hanya membutuhkan event semacam festival kesenian saja. Seni di Yogyakarta erat kaitannya dengan persoalan budaya; dan lebih jauh, hal itu berhubungan dengan tatana masyarakat. Batik kayu di Dusun Krebet (Bantul) tidak akan eksis tanpa adanya ketergantungan masyarakatnya akan hal itu; begitu pula dengan pola komunikasi guyub-rembug antarwarganya yang melebihi solidnya paguyuban atau perkumpulan model apapun; atau, tidak dapat terlepas pula dengan harmoni antardusun dalam mencari damen (batang padi makanan ternak) untuk menghidupi keluarga sebagai sampingan, misalnya. Contoh lain lagi dalam seni terbangan (sholawat dan musik rebana) di Desa Krapyak yang tidak terlepas dengan tradisi pesantren yang membentuk tatanan kemasyarakatan di salah satu sudut selatan Kota Yogyakarta ini. Segala aspek saling berkaitan, bahkan dalam hal ekonomi masyarakatnya, membentuk sebuah kehidupan yang kompleks di Yogyakarta.

Seharusnya, pemerintah sebagai pamong masyarakat dan pemegang otoritas dapat selalu bertindak bijaksana; bukan sekadar berorientasi pada kebijakan semata. Bagaimanapun, dalam konteks relasi kuasa yang terjadi, dalam kenyataannya masyarakat hanyalah pengikut. Munculnya pro-kontra, misalnya, tidak dapat serta-merta dikatakan bahwa hal itu merupakan preferensi masyarakat yang sudah dewasa untuk memilih. Pemaknaan ulang atas Yogyakarta yang mungkin telah sedikit memudar diperlukan di sini. Akan disayangkan jika Yogyakarta yang dulu selalu digadang-gadang sebagai Kota Budaya menjadi memudar keluhurannya hanya disebabkan persoalan dialektika yang sejatinya adalah sebuah hal yang sangat wajar dalam entitas majemuk dan hidup. Dengan pemaknaan ulang mengenai arti Yogyakarta sebagai rumah bagi masyarakatnya (penghuni), akan memunculkan visi produktif Yogyakarta hari ini, esok, dan masa depan.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: