Pembangunan di Negara Berkembang

Dalam Indonesia Bergerak! (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Pembangunan di Negara Berkembang

oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Penjualan salah satu perusahaan makanan legendaris di Inggris, Cadbury, kepada perusahaan makanan ringan Amerika Serikat besar, Kraft, pada awal tahun 2010 menjadi sebuah ironi. Memang, dari sudut pandang ekonomi, penjualan memiliki arti penting berhubungan dengan ekspansi aktivitas perusahaan dan permodalan. Namun, Cadbury bukan hanya persoalan buruh, aktivitas, makanan, dan modal. Bagi masyarakat Inggris, Cadbury adalah sebuah ikon yang melekat dari beberapa sisi, emosional, sejarah, ekonomi kelas bawah, dan patriotisme.

Momen tersebut menjadi saat menyedihkan bagi ribuan pekerja Cadbury di Inggris yang memahami perjalanan perusahaan tersebut. Pada Perang Dunia I, pekerja Cadbury bergabung dalam angkatan perang yang dimasukkan dalam berbagai divisi. Selain mengirimkan sekitar 2000 pekerjanya itu, berbagai bantuan logistik juga disumbangkan Cadbury sebagai pendukung tambahannya. Tidak cukup hanya itu, Cadbury turut serta dalam peran aktivitas pemerintahan dengan ikut menambah subsidi pemerintah bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang lain karena kepergiannya ke medan perang pada saat itu. Begitu pun setelah perang usai, Cadbury mempersilakan para mantan pekerja yang telah menjadi prajurit saat perang untuk kembali bekerja. Perang Dunia II, Cadbury menunjukkan dukungannya lagi dengan cara yang lebih ekstrem. Pabrik yang biasa digunakan sebagai tempat produksi komoditasnya dipersilakan untuk digunakan sebagai tempat produksi alat-alat peperangan. Lapangan dan tanah kosonglah yang akhirnya digunakan sebagai pendukung dalam hal logistik makanan, dengan penanaman tanaman pangan untuk disalurkan pada prajurit.

Perekonomian Negara Berkembang

Gambaran berkaitan dengan contoh tersebut adalah adanya integrasi industri dengan masyarakat sekitar, begitu pula masyarakat yang menyadari bahwa adanya industri tersebut adalah agan dari hidup mereka. Hal tersebut menjadi sebuah kasus yang agak unik di mana kebanyakan industri seringkali hanya menjadi elemen dalam masyarakat di mana masyarakat setempat melihat industri tersebut sebagai tempat mencari keuntungan materi tanpa hubungan emosional.

Sisi-sisi semacam itu menunjukkan sudut pandang yang lain dari sebuah aktivitas perekonomian yang berkaitan erat dengan kompleksitas perkembangan masyarakat setempat. Kasus Cadbury di Inggris sedikit banyak dapat terlihat sebagai gambaran pertanian masyarakat tradisional, yang hingga hari ini masih banyak ditemui di Indonesia dan negara-negara berkembang lain. Pertanian sendiri merupakan sebuah aktivitas ekonomi, namun dalam banyak hal, lebih cenderung pada perbincangan yang lebih kompleks mencakup kondisi sosial-politik, ekonomi, dan budaya.

Pertanian, dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan aktivitas produksi bahan pangan, memiliki beberapa pemaknaan. Pertama, pertanian lebih dari persoalan menanam, namun juga pada pemeliharaan. Hal ini pada perkembangannya tentu berkaitan dengan persoalan teknologi. Kedua, pertanian merupakan alternatif aktivitas masyarakat dalam hal wisata agro. Agrowisata ini membutuhkan prasyarat dalam masyarakat terlebih dahulu, mencakup juga mengenai keterbukaan informasi dan komunikasi dalam masyarakat tani bersangkutan. Ketiga, pertanian sebagai pemasok bahan pangan dan perbagai produk turunannya. Keempat, pertanian sebagai jalur konservasi alam, penghasil biofarma, dan bioenergi.

Namun, selain keempat pemaknaan pertanian tersebut, dalam masyarakat tradisional pertanian merupakan aktivitas yang eksis secara sangat tipikal. Seperti di Indonesia misalnya, aktivitas pertanian dalam banyak kasus bisa dilihat sebagai aktivitas subsisten. Walaupun pada dasarnya pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang berorientasi pada profit, pertanian adalah kegiatan yang cenderung hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar petaninya. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan pengetahuan, tingkat pendidikan, teknologi, dan organisasi petani. Dengan adanya beberapa hal tersebut, menyebabkan keterbatasan petani dalam mengembangkan lahan pertaniannya menjadi lebih produktif, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar dasar untuk menyambung hidup (subsisten).

Di Indonesia, banyak terdapat upacara adat dalam hubungannya dengan pertanian. Upacara “Ngruwat Bumi” yang diadakan di daerah Ciater (Kabupaten Subang bagian selatan) di Jawa Barat misalnya. Upacara adat masyarakat setempat itu telah berusia ratusan tahun dan telah menjadi rutinitas yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat dan erat kaitannya dengan pemeliharaan alam sekaligus ikatan sosial di sana. Hampir sama, upacara Saren taun yang sering diadakandi daerah Ciptagelar (Kabupaten Sukabumi) dan Cigugur (Kabupaten Kuningan).[1] “Larung”, upacara adat di daerah Yogyakarta, dilakukan tiap tahunnya selepas masa panen dan sebelum panen dengan melepaskan sejumlah bahan makanan ke laut.

Peneliti indonesianis, J.H. Boeke meneliti kondisi pedesaan di Indonesia dan memiliki kesimpulan bahwa masyarakat desa di wilayah Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara Barat, bahkan jika dibandingkan dengan pedesaan yang ada di Barat. Perbedaan perkembangan sejarah dalam membentuk adat-tradisi, serta perbedaan keadaan geografis menimbulkan adanya sistem sosial-ekonominya tersendiri.[2] Dalam penelitiannya tersebut, secara lebih lanjut Boeke mengembangkan satu gambaran mengenai konsepsi ekonomi di Indonesia di mana bisa dilihat kondisi yang ada antara lain: 1) Tidak adanya faktor produksi yang jelas dalam kegiatan perekonomian masyarakat, kalaupun ada, maka faktor produksi tersebut tidak bergerak dengan baik; 2) Belum terdapat pandangan dalam pembangunan yang mengarah pada industrialisasi; 3) Terdapat campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan dalam pembangunan desa, sehingga mengakibatkan desa tidak leluasa dalam mengembangkan pola perekonomiannya; 4) Perbedaan sumber daya manusia dan akses modal yang sangat anjlok antara pedesaan dan perkotaannya; 5) Belum siapnya infrastruktur masyarakat dalam menjalankan perekonomian finansial dan riil sekaligus; dan 6) Tidak bisanya diterapkan konsep perekonomian Barat di Indonesia karena perbedaan pola produksi dan konsumsi. Kondisi ini tidak berubah hingga sekarang.

Oleh Boeke, pola tersebut memang ditempatkan sebagai penjelasan dari kondisi riil di Indonesia. Namun, menurutnya pula, dalam masyarakat negara lain yang disebutnya sebagai negara “underdeveloped” atau belum terjamah pembangunan yang dilakukan secara intensif, keenam hal tersebut bisa dilihat sebagai sebab keterbelakangan perekonomian negara. Sudut pandang Boeke yang melihat dualisme ekonomi dalam sebuah negara adalah alasan ketidakberkembangan perekonomian ini menjadi lebih populer pada saat diterbitkannya penelitian J.S. Furnivall yang membahas tipikalitas perekonomian Hindia-Belanda.

Furnivall, dalam bukunya, Netherlands Indie: A Study of Plural Economy (1939), mengatakan bahwa Hindia-Belanda merupakan sebuah masyarakat yang majemuk (plural). Dalam hal ini, masyarakat terbentuk dari beberapa tatanan sosial yang berdampingan dan membentuk mekanisme kompromi, tetapi sebenarnya belum berbaur dalam satu unit politik. Furnivall juga mengatakan bahwa Hindia-Belanda adalah satu gambaran yang memperlihatkan penguasa dan rakyatnya dari golongan yang tidak sama.[3] Walaupun dalam beberapa hal tesis tersebut tampak bias dalam melihat politik kolonial karena terkesan mengaburkan politik kolonial yang berusaha merangsek masuk dalam struktur tradisi di Nusantara, paling tidak Furnivall memberikan gambaran perekonomian yang rapuh di satu sisi sekaligus lentur di sisi yang lain. Rapuh dalam sudut pandang Barat yang melihat keberagaman yang “tidak berbaur” ini sebagai hal yang mudah terberai, sekaligus lentur dengan kemandirian tiap-tiap tatanan yang terpisah tersebut.

Kompleksitas Pertanian

Beberapa mengatakan mengenai Indonesia dalam kaitannya sebagai negara agraris dan maritim. Memang, terdapat banyak tanggapan mengenai hal ini. Sejumlah pihak mengatakan bahwa penonjolan aspek agraria dalam “semboyan” mengenai Indonesia adalah sebuah hal menutup mata yang kita lakukan. Ironi, itulah yang mereka bilang mengenai hal ini. Menurut mereka, dengan kekayaan laut yang sangat luas dan memiliki sumber daya tidak terbatas ini, mengapa justru aspek lain yang menjadi konsentrasinya? Kita bisa dengan lebih mudah dan adaptatif jika saja mau untuk menengok kelautan kita untuk digarap.

Namun, pihak yang lain mengatakan bahwa bukan suatu masalah mengembangkan agraria. Hal ini karena agraria (pertanian) telah mengakar kuat dalam pola perilaku masyarakat. Pertanian pun relatif lebih mudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat plus dengan ketersediaan sumber daya tanah kita yang subur dan potensial. Namun, pada dasarnya antara pertanian on-shore maupun off-shore merupakan perhatian dalam hal bahan pangan, makna dari pertanian itu sendiri. Hal yang membuat sedikit membuat dikotomi antara keduanya mungkin ada pada persoalan yang selalu membayangi pertanian laut (ikan, dan berbagai sumber dayanya) oleh karena pengemplangan yang selalu dilakukan oknum ilegal dari luar wilayah Indonesia. Jika ini yang terjadi, persoalan kelautan menjadi erat kaitannya dengan perhatian masalah keamanan laut, yang sedang diprihatinkan sudah sejak lama; berikut soal ketegasan diplomasi kita terhadap negara lain.

Akan lebih bijak kiranya jika kita melihat kedua hal tersebut bukan sebagai dua pendapat dan konsep yang saling menegasikan. Bahkan sangat mungkin untuk kedua paradigma tersebut untuk bekerja bersama dalam aplikasinya untuk lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Namun, jika mau untuk adil dalam menanggapi adanya perbedaan itu, mungkin memang masuk akal juga mengenai kekecewaan dari golongan pertama yang pro pada pembangunan kelautan. Hal yang harus dipahami adalah, munculnya anggapan mengenai hal ini besar kemungkinannya disebabkan oleh karena kekecewaan terhadap pembangunan pertanian yang terkesan “malas” dan tidak mengalami perkembangan sampai sekarang.

Ada satu bagian yang menarik dalam kajian mengenai kelautan Indonesia yang ditulis dalam jurnal Prisma dengan tema pertahanan Indonesia. Walaupun secara garis besar lebih cenderung melihat persoalan pertahanan secara militer, ada satu bagian yang mengkritik paradigma yang pro pada agraria yang menutup mata pada masalah kelautan Indonesia. Argumennya mengatakan bahwa, tidak masuk akal dengan adanya wilayah laut yang lebih luas dari daratan ini pengamanan kelautannya justru paling minim; dan, pemanfaatannya paling lemah.[4]

Jika tadi telah dibilang bahwa kita harus adil dalam menanggapi dua pendapat yang berbeda, mungkin dalam argumen yang pro-laut ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya kekecewaan lebih dikarenakan (benar-benar) tidak maksimalnya pengembangan agraria yang ada. Padahal, pola pengembangan inilah yang telah “dipilih” oleh para penentu kebijakan di ranah elit, yang sudah seharusnyalah dapat dilakukan dengan konsisten.

Memang, pada satu sisi kita harus mengakui bahwa “pilihan” kita akan pembangunan pertanian daripada kelautan adalah hal yang sangat disayangkan dengan adanya hasil yang tidak maksimal di akhirnya. Namun, kita pun tidak dapat menutup mata akan adanya beberapa persoalan mendasar yang kita hadapi dalam komitmen pengembangan suatu hal; begitu pun dalam pengembangan pertanian ini. Yang jelas, tidak ada satu hal pun yang rasa-rasanya dapat benar-benar bebas dari hambatan. Namun apa yang sebenarnya terjadi dalam pertanian kita?

Dalam kaitannya dengan pola pikir para pemangku kebijakan misalnya, yang sangat menampakkan tidak adanya sinergisitas pembangunan antarsektor. Isu kapling laut, menjadi isu yang membuat para elit dan pemodal kebingungan. Namun, itu belum sepadan dengan kebingungan masyarakat dalam mencari penghidupan dari sumber daya laut yang sebenarnya mereka miliki. UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No 32/2004 mengatur aktivitas penggunaan sumber daya laut. UU tersebut mengkapling laut menjadi banyak bagian.[5] Pertama, laut terbagi dalam tiga bagian besar: (1) dari garis pantai sampai 1/3 dari maksimum 12 mil; (2) dari batas luar kapling pertama sampai 12 mil; dan (3) dari batas luar zona ekonomi ekslusif (ZEE). Kedua, karena kapling pertama diserahkan hak pengelolaannya kepada pemkab/kota pesisir, itu akan mengkapling-kapling lagi sesuai jumlah kabupaten/kota yang ada di pesisir. Itu pun masih harus ditambah kerumitannya dengan adanya SK Menteri Pertanian No. 392/1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan. SK ini membagi laut menjadi tiga bagian: Jalur I (0-6 mil) yang merupakan wilayah operasi eksklusif untuk perahu di bawah 5 gros ton (GT); Jalur II (6-12 mil) untuk 5-60 GT; dan Jalur III (di atas 12 mil) untuk di atas 60 GT.

PP No. 54/2004 yang memberikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan ijin pada usaha perikanan yang beroperasi dengan perahu sampai dengan 10 GT dan kewenangan pemerintah provinsi untuk kapal 10-30 GT. Perahu/kapal di atas 30 GT perlu ijin dari pemerintah pusat. Kesemua peraturan tersebut berdampingan dengan UU Perikanan No. 31/2004 dan Pedoman Pambangunan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. UU ini menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dan budidaya harus memperhatikan hukum adat, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat (Pasal 6 ayat [2]). Dalam Pedoman Pengembangan, negara mengakui keberadaan pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis adat.

Semua peraturan tersebut pada dasarnya tergolongkan dalam definisi kapling laut dalam kebijakan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. HP3 ini memberikan peluang bagi pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya pesisir, yang berimplikasi pada kapling-kapling yang akan terjadi. Peraturan mengenai Usaha Perikanan Tangkap itulah yang juga mempopulerkan istilah “kluster” dalam perikanan, yang pada dasarnya adalah kapling laut.

Ekonomi subsisten masih menjadi mental masyarakat Indonesia dalam berbagai aktivitas yang mendasarinya. Pada dasarnya, hal ini bukanlah sebuah masalah. Namun, dalam sebuah konsep pengembangan dan pembangunan, kondisi yang demikain ini menimbulkan beberapa implikasi yang agak rumit. Beberapa abad lalu, Indonesia sendiri pernah menjadi pasar internasional para pedagang berbagai kerajaan di seluruh belahan dunia. Terlebih karena mempunyai daerah Malaka, perkembangan perekonomian Nusantara berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor strategis, salah satunya tentu karena Malaka pada saat itu berperan sebagai semacam pintu masuk bagi pedagang dari Timur Tengah dan India yang menuju ke arah Asia Timur, dan juga sebaliknya, bagi para pedagang Cina yang memilih jalur laut yang akan berlayar menuju Nusantara dan Timur Tengah. Malaka menjadi tempat peristirahatan bagi para pedagang tersebut, sekaligus menjual beberapa barangnya di pelabuhan. Selain Malaka, Samudera Pasai sebagai sebuah kerajaan di ujung utara pulau Sumatera pun menjadi semacam portal bagi para pedagang yang akan lewat. Menurut penelitian Lombard, pada perkembangannya wilayah Asia Tenggara ini maju pesat dalam hal perdagangan. Lalu lintas yang sangat strategis memungkinkan beberapa tempat memonopoli dari segi wilayah dan regulasi perdagangan.[6] Paradigma perdagangan ekspansif pedagang Nusantara mengalami perubahan menjadi paradigma agraria dengan adanya era kolonial. Banyak kajian antropologi telah mengakui kebiasaan membagi-bagikan seluruh harta sebagai warisan untuk para keturunannya secara adil (dengan proporsi tertentu). Pembagian ini juga meliputi harta yang berupa tanah, yang akan dibagi menurut jumlah keturunan penerima warisan.

Hal ini, dalam implikasinya akan begitu mempengaruhi kebijakan pembangunan pertanian yang pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan persoalan lahan. Memang, di satu sisi, pola tradisi pembagian harta seperti itu memungkinkan masing-masing keturunan untuk bertahan hidup dengan harta yang didapat. Namun, dilihat dari sisi kepemilikan lahan, ini akan menjadi persoalan yang khas dengan terpecahnya lahan di wilayah Indonesia dalam amat banyak pemilik. Masing-masing individu memiliki lahan, yang masing-masingnya memiliki luas lahan yang kecil. Hal inilah salah satu hal menonjol dari perwujudan semangat subsisten dalam aktivitas kehidupan masyarakatnya. Yang terjadi kemudian adalah sulitnya pembangunan pertanian secara masal dikarenakan terpecahnya lahan kepada banyak tangan.

Pembangunan yang Malas

Terlepas dari berbagai perdebatan antara pihak yang mendukung laut dengan tanah, yang jelas sekarang bahwa pertanian adalah salah satu hal yang menjadi konsentrasi dari pemerintah dalam melakukan pembangunan. Dengan adanya komitmen ini, sudah seharusnyalah pemerintah memiliki konsep, yang akan diturunkan dalam tataran strategi dan taktiknya, untuk meraih tujuan pembangunan.

Namun, seperti yang kita lihat, pemerintah seakan-akan belum memiliki konsep yang visioner dalam pembangunan pertanian Indonesia. Seakan-akan, kita hanya dihadapkan dengan romantisme masa lalu yang selalu menutup mata masyarakat akan ketidakmampuan pemerintah dalam mengadakan kemajuan pertanian; bahkan, tidak juga dalam hal, paling tidak, kedaulatan pangan. Revolusi hijau yang terjadi pada sekitar tahun 1950-1980 tidak juga berimbas positif bagi pembangunan pertanian. Justru, hal ini menjadi alat politik segelintir golongan untuk melakukan pencitraan, lobi-lobi politik, dan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaannya di lapangan. Mungkin memang dalam beberapa hal sederhana, revolusi agraria ini cukup menjadi referensi petani untuk sedikit mengubah tata-cara bertaninya. Namun revolusi yang memiliki empat pilar ini (irigasi, pupuk kimia, pestisida, dan varietas unggul), dalam kaitannya dengan pembangunan sektor pertanian yang pro-masyarakat secara luas, nol; tidak memiliki dampak signifikan. Bahkan, dalam tingkatan sebagai referensi untuk para penentu kebijakan saja, revolusi hijau tidak memiliki kontribusi apapun dalam mengubah sistem pembangunan pertanian kita.

Satu lagi indikator yang terllihat, bagi kalangan akademis, yang menjadi keprihatinan tersendiri mengenai pembangunan pertanian adalah tidak diminatinya lagi fakultas pertanian di perguruan tinggi. Kalaupun masih ada peminat yang memilih konsentrasi ini—bahkan jika ada golongan yang akan membuktikan bahwa peminatnya masih banyak—pada kenyataannya lulusan dari bidang ini hanya berapa persennya yang mau untuk menggeluti pertanian secara riil. Golongan akademisi mandul dalam pengembangan pertanian, tidak ada satu pun pemikiran baru mengenai “pertanian Indonesia”. Walaupun agaknya ini terjadi di semua fakultas—tidak hanya pertanian—dengan kemiskinan pemikiran orisinil mengenai model khas Indonesia, namun cukup ironi jika dalam hal yang satu ini sedikit kemajuan signifikan tidak tampak. Tentunya hal ini bukan sepenuhnya “kesalahan” pihak perguruan tinggi yang masih dipertanyakan komitmennya dalam kajian terkait, namun dalam hal insentif dari pemerintah, agaknya juga mengalami kerumitan. Karir dalam bidang pertanian hari ini adalah pilihan yang benar-benar diposisikan paling bawah dalam strata alternatif pilihan pekerjaan.

Jika beberapa pihak mengatakan bahwa komitmen lulusan pertanian tidak memiliki komitmen dengan bidangnya dan tidak menjadikannya sebagai the way of life, itu adalah pandangan yang naif. Para lulusan adalah manusia rasional yang tidak bisa dianggap sebagai para filantropis idealis. Jika pada kenyatannya prospek dalam karir pertanian tidak dapat mengisi kantong, lalu untuk apa tetap keras kepala menggelutinya?

Pertanian sendiri, yang di Indonesia identik sebagai kehidupan pedesaan, mengalami permasalahan dalam pembangunannya yang integral dengan permasalahan dalam konteks pembangunan pedesaan. Banyak prasangka yang salah kaprah yang merintangi hubungan dengan kemiskinan desa pada umumnya, dan dengan kemelaratan pada khususnya. Hal ini bukan hanya berlaku di kalangan wisatawan, namun juga di kalangan para peneliti dan pemerintahan yang memiliki kewenangan kebijakan pembangunan.[7] “Pola pikir keruangan” yang berkaitan dengan kota, terminal, dan jaringan jalan raya misalnya. Sudut pandang perkotaan yang berorientasi bisnis dan sarat dengan mekanisme padat modal membuat perihal keterbatasan fasilitas publik di pedesaan menjadi halangan dalam melakukan pembangunan kreatif di wilayah pedesaan. Hal ini merupakan logika yang terbalik, di mana kurangnya fasilitas publik di pedesaan justru disebabkan karena tidak meratanya proyek pembangunan dilakukan.

Pada kesempatan lain, terdapat “pola pikir proyek” yang menempatkan pembangunan di pedesaan sebagai hal yang gampang. Dalam hal ini, adanya desa percontohan, misalnya, merupakan wujud dari pola pikir sentralistis yang melihat bahwa persoalan di seluruh desa adalah sama. Setelah melihat bahwa permasalahan di semua desa sama, pemerintah membuat satu blueprint pembangunan ideal desa yang diterapkan pada desa terpilih yang dianggap siap menerima percepatan pembangunan ini; harapannya supaya desa-desa lain bisa meniru. Proyek pembangunan yang dipusatkan hanya pada beberapa wilayah ini, di satu sisi memilik implikasi pembangunan tidak tepat bagi desa-desa lain, di sisi lain punya kelemahan pula, yaitu rentan penyimpangan dana. Strategi serupa sering digunakan pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto di mana perhitungan produktivitas pedesaan sering dihitung hanya dengan luasan beberapa hektar yang ditanami intensif lalu dikalikan dengan luas lahan pertanian total; dengan demikian didapatkan angka produktivitas pertanian yang tinggi. Hal ini pada beberapa kasus juga terjadi pada hari ini. Dalam kasus lain yang berhubungan dengan pola pikir proyek adalah adanya pengembangan besar-besaran pada saat objek pengembangan itu sekiranya dapat memancing banyak dana pengembangan. Kasus yang terakhir ini tidak lagi hanya sering ditemui di jajaran birokrasi pemerintahan, namun sering pula terjadi di kampus di mana penelitian dilakukan dengan motof dana dan donatur. Kesalahan sebelumnya, selain menimbulkan implikasi yang langsung tampak, menimbulkan pula konsekuensi yang berkepanjangan dalam kesalahan pola pikir berikutnya, yaitu “pola pikir kelompok sasaran”. Dengan adanya cara pandang simplistis-sentralistis dalam pola pikir keruangan dan halangan internal dalam penyelewengan proyek pembangunan oleh para birokrat pemerintahan dan kampus, akan menimbulkan potensi kesalahan kelompok sasaran pembangunan.

Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi dan penuh sumber daya, seharusnya memikirkan hal ini dalam komitmennya memajukan pertanian secara holistik. Janji kementerian pertanian yang akan menjalankan reformasi agraria dan visi BPN mengenai tata-guna lahan pun akan mentah kembali jika tidak dibarengi dengan pemajuan dan kemitraan dengan ranah perguruan tinggi. Seakan-akan menjadi komitmen pembangunan yang “malas” jika yang ada hanya konsep yang tidak visioner dan parsial dalam menanggapi isu pertanian semacam ini. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian, selain persoalan lahan, mencakup beberapa hal. Persoalan lahan, yang selama ini cenderung menjadi persoalan klasik, dengan sifatnya yang populer untuk diperbincangkan dari dulu sampai sekarang, justru bukan yang determinan dalam pengembangan pertanian hari ini, walaupun signifikansinya memang cukup mempengaruhi.

Satu hal yang perlu diingat adalah, pembangunan pertanian Indonesia tidak memungkinkan penerapan model kapitalisme di dalamnya. Hal ini disebabkan, salah satunya, karena adanya pola tradisi yang terlah disebutkan di atas, serta pola tindakan masyarakat yang lebih luas selain itu. Keberpihakan pemerintah akan adanya pembangunan pertanian yang dapat menghidupi dan, lebih lanjut, menyejahterakan masyarakat banyak merupakan agenda utama pemerintah. Adanya konsep orisinil yang khas adalah salah satu hal yang paling utama dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Hal ini, jelas, bertumpu pada para akademisi dan kerjasamanya dengan praktisi dalam bidang pertanian. Untuk merangsang perkembangan dalam hal ini, perbaikan pencitraan dan insentif sangat diperlukan. Pencapaian pemikiran baru yang orisinil mengenai pertanian Indonesia diharapkan dapat memunculkan ide baru mengenai orientasi, formulasi, fokus, dan program yang akan dilakukan pemerintah beserta mitra yang terkonsolidasi.

Sekilas Salah Pandang Esensi Masalah

Hal yang terakhir disebutkan, mengenai mitra, mungkin juga harus menjadi hal yang dipikirkan lebih lanjut dalam menganggapi pembangunan pertanian non-konvensional. Berbagai model detail pembangunan pertanian dalam hal manajemen harus digali lagi. Agribisnis, menjadi salah satu pilihan dalam aksi dan manajemen pertanian dewasa ini. Selain, tentunya, dalam dukungan modal kepada petani, kemitraan dan kesatuan visi dengan pemangku kebijakan dalam pembangunan infrastruktur layanan publik dan akses—baik informasi maupun transportasi—menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan pertanian secara holistik dan visioner.

Di sini, peran pemerintah pusat sebagai pengarah dan pengelola modal dan peran pemerintah daerah sebagai unit paling terdekat dan eksekutor pembangunan desa menjadi perlu diperhatikan. Belakangan, kementerian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengadakan program yang mengadaptasi konsep pengembangan ekonomi desa di Thailand di mana satu desa memaksimalkan spesialisasi produksinya pada satu produk saja. Dengan satu desa yang menggeluti satu produk tertentu, maka harapannya akan dapat diperoleh produk yang kualitasnya lebih baik dan memperkecil biaya produksi dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pada satu produk itu. Namun, pada kenyataannya hingga kini program tersebut belum juga bisa berjalan.

Sekilas, memang program “satu desa satu produk” unggulan ini terlihat menarik. Namun, jika kita lihat dari berbagai sudut pandang yang lebih cermat, program ini pada dasarnya hanya menyerupai program-program lama yang tidak melihat permasalahan utama dalam masyarakat. Mari jadikan program ini sebagai contoh kasus menjelaskan pola kerja pemerintah yang kurang memahami permasalahan masyarakat dan kesalahan kebijakan. Program produk desa ini merupakan penguatan ekonomi masyarakat dengan memproyeksikan produk buatannya diekspor ke negara lain. Hingga sekarang, hubungan antarnegara dalam kaitannya dengan perdagangan, posisi Indonesia justru berada dalam posisi yang kurang kondusif dalam mendorong ekspansi produknya ke luar negeri. Area bebas perdagangan Asean-Cina yang telah ditetapkan mendorong produk luar masuk daam negeri dengan harga murah, dan menyebabkan produk lokal kalah saing.

Dari beberapa persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menarik beberapa permasalahan dari sekian banyak lain yang sedang dialami di Indonesia. Di sini, kita lihat problem kekurangan produk pangan dan pembangunan di desa, berikut beserta turunan lainnya dalam penguatan perekonomian dalam negeri. Menarik untuk melihat arah besar pembangunan Indonesia hingga pada hari ini, di mana era percepatan pembangunan diklaim pada awal naiknya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1969. “Pembangunanisme” dengan implementasi cara pikir W.W. Rostow dalam Pelita dan Repelita-nya dikatakan sebagai peletak dasar perekonomian Indonesia yang pada masa Soekarno tidak diperhatikan. Walaupun selepas tahun 1998 segala hal yang bernuansa Orde Baru coba untuk ditinggalkan, pada kenyataannya keterkaitan pembangunan Indonesia dengan peninggalan sistem Orde Baru tidak bisa diubah, berada dalam mekanisme yang sudah mapan.

Memang, hingga hari ini, “pembangunanisme” ala Rostow tersebut telah disadari ketidakcocokannya sebagai cara melihat ketebelakangan Indonesia dalam hal pembangunan. Selepas Orde Baru, pembangunan dalam negeri diarahkan dalam kerangka pembangunan yang bersih, desentralistis, dan pemerintahan yang sehat: “good governance” (pemerintahan yang baik). Konsep pembangunan Indonesia baru selepas 1998 adalah didasari oleh kemuakan pada pengalaman 30 tahun penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Good governance (GG) masuk sebagai arah reformasi yang diharapkan mengubah kondisi bobroknya pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Dalam banyak hal, memang konsep yang ditawarkan dalam GG ini merupakan hal yang menjadi keniscayaan yang harus ada dalam setiap pemerintahan: efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, inovasi, dan sebagainya. GG sendiri merupakan konsep yang selalu disuarakan oleh Bank Dunia dan IMF untuk mengarahkan negara-negara target bantuan untuk harus menerapkan syarat-syarat perubahan struktural (structural adjustment) dalam negeri, baik berkaitan dengan undang-undang, struktur pemerintahan, maupun sistem perekonomian. Kasus paling sederhana dalam problem internal negara sebagai bukti yang menampakkan kelemahan negara terhadap mekanisme pasar adalah kisruh kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu, dapat kita amati bahwa UNDP menyuarakan GG dengan isu pembangunan SDM melalui Bappenas, LSM, dan jasa pusat studi di kampus; ADB dengan penguatan swasta; Inter-American Development Bank dengan isu civil society; EOCD dengan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas, penegakan hukum; EBRD dengan HAM, demokratisasi, dan sebagainya. Lembaga donor ini merupakan “support” bagi jalannya pemerintahan.[8]

Hal yang harus diperhatikan di sini adalah kekurangan bahwa konsep pembangunan yang menekankan aspek-aspek tersebut tidak menempatkan penguatan ekonomi lokal dan riil masyarakat. Dilihat dari beberapa hal yang ditekankan dalam arah pembangunan yang dianut oleh Indonesia, penguatan ekonomi lokal menjadi bertentangan dengan arah pembangunan nasional yang telah terintegrasi kuat dengan GG sebagai konsepsi pembangunan ekonomi bebas baru, dengan penguatan pasar internasional sebagai titik tolaknya. Baik pembangunan SDM, pemberantasan korupsi, penguatan hukum, civil society, dan demokratisasi yang dijalankan tidak ditujukan dalam kerangkan pembangunan ekonomi nasional berbasiskan pada masyarakat lokal. Melainkan untuk kepentingan perkembangan sektor privat dalam setiap negara, karena dengan adanya korupsi dan tidak kuatnya hukum maka memunculkan ekonomi biaya tinggi, tidak adanya SDM maka daya beli masyarakat rendah, dan tanpa desentralisasi maka prosedur yang dilalui sektor privat akan lama. Pembentukan UU Desa, berikut dengan UU lain yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyamakan struktur pemerintahan di semua wilayah Indonesia adalah kesalahan fatal dalam penguatan masyarakat secara riil. Namun, penyeragaman struktur ini memang menguntungkan sektor privat untuk berkembang, dengan dikedepankannya isu efisiensi dan efektivitas. Memang, apa sisi positif dengan kemunculan proses ekonomi institusional baru akan menimbulkan pengenalan struktur insentif dan kompetisi pasar dalam proses penyediaan pelayanan publik, berikut dengan pembatasan peran birokrasi.[9] Namun, dengan penekanan pada mekanisme pasar yang berlangsung, dengan fakta adanya berbagai peraturan (baik kesepakatan antarbegara maupun bahkan undang-undang dalam negeri) yang bertujuan memperkecil posisi ideologis negara atas rakyatnya, penerapan konsep pembangunan ini menjadi dilematis.

Apa yang kemudian menjadi soal adalah bagaimana solusi untuk memecahkan masalah ini, bahwa telah ada mekanisme yang telah mapan dan sulit bagi kita melepaskan diri dari bantuan asing dan kebutuhan untuk menguatkan sektor riil dalam masyarakat. Kampus adalah sebuah pusat penelitian dan pengembangan yang seharusnya bisa memahami masalah di masyarakat dan melakukan gerakan dalam mengubahnya dengan berbasiskan pada intelektualitas dan kearifannya. Pola institusionalisme dalam perubahan di masyarakat dengan meletakkan sandaran hanya pada keluh-kesah sistem yang salah hanya membuang-buang waktu; menunggu kebijakan publik yang harus menunggu pula disahkannya suatu undang-undang.

Daftar Pustaka

Boeke, J.H. 1910. “Tropisch Koloniale Staathuishoudkunde: Het Probleem”, sebagai Disertasi (1910).

Chambers, Robert. 1932. Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang, terj. Jakarta: LP3ES.

Furnivall, J.S. 2010. Hindia-Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk, terj. Jakarta: Freedom Institute.

Kompas, 22 Maret 2010 dan 17 Mei 2010.

Lombard, Denys. 2008. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jaringan Asia, terj. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Panayiotopoulus, P. dan Capps, G. (Eds.). 2001. World Development: An Introduction. London: Pluto Press.

Prisma, Vol. 29 No. 1/2010 (Januari 2010).

Barlet, Will dan Le Grand, Julian. 1993. “The Theory of Quasi-Market”, dalam Barlet, Will dan Le Grand, Julian (Eds.), Quasi-Market and Social Policy. Hamshire&London: MacMillan Press Ltd.


[1] Reportase “Warisan Budaya Agraris”, dalam Kompas, 17 Mei 2010.

[2] Lihat J.H. Boeke, “Tropisch Koloniale Staathuishoudkunde: Het Probleem”, sebagai Disertasi (1910).

[3] Lihat J.S. Furnivall, Hindia-Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk, terj., (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hal. 471.

[4] Lihat jurnal Prisma, Vol. 29 No. 1/2010 (Januari 2010).

[5] Dedi Supriadi Adhuri, “Rumitnya ‘Pengaplingan’ Laut”, dalam Kompas, 22 Maret 2010.

[6] Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya. Jaringan Asia, terj., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 29-34.

[7] Lihat Robert Chambers, Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang, terj., (Jakarta: LP3ES, 1932), hal. 17.

[8] Lihat P. Panayiotopoulus dan G. Capps (Eds.), World Development: An Introduction (London: Pluto Press, 2001).

[9] Lihat tulisan-tulisan yang mendukung adanya penerapan good governance, antara lain tulisan Will Barlet dan Julian Le Grand, “The Theory of Quasi-Market”, dalam Will Barlet dan Julian Le Grand, (Eds.), Quasi-Market and Social Policy (Hamshire&London: MacMillan Press Ltd., 1993).

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

One Response to Pembangunan di Negara Berkembang

  1. ipul says:

    gbr e diupload sisan bung…hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: