Hari Esok “Kampus Kerakyatan”

Banjarmasin Post, 7 Maret 2012

Hari Esok “Kampus Kerakyatan”

oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Seperti layaknya negara, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) juga memiliki perhelatan lima tahunannya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin tertingginya, Pemilihan Rektor (Pilrek). Tentunya, semua pihak mengharapkan bahwa siapapun pemimpin yang terpilih dan jajaran barunya dapat membawa institusi pada perkembangan ke arah yang lebih baik.

UGM sebagai kampus pertama Indonesia telah memiliki sejarah panjangnya. Hingga sekarang, UGM memiliki urgensi untuk segera dibenahi karena beberapa sebab. Pertama, UGM tidak sedikit perannya dalam ikut memberikan masukan-masukan pada kebijakan publik di berbagai tingkatan, dan untuk ke depannya, peranan para intelektual dalam negara akan semakin dibutuhkan. Kedua, UGM telah berkembang menjadi salah satu barometer kampus di Indonesia dengan pengabdiannya bagi negara sejak awal pendiriannya.

Kampus Rakyat

Pada dasarnya, kampus adalah tempat di mana para cendekia berkumpul dan membicarakan apa yang harus dilakukan, baik untuk menemukan teknologi baru, mengkritisi kondisi sosial, serta mencari solusi berdasarkan keilmuan dan nilai yang dijunjung di tempat ia berada. Oleh karena itu, dengan visi pendidikan dan pengembangan yang ariflah setiap kampus seharusnya diarahkan.

UGM dikenal sebagai “kampus kerakyatan” yang tidak berdiri bak menara gading, yang dengan dalih objektivitas sains enggan bersentuhan dengan persoalan masyarakat. Pada satu hingga dua dekade awal berdiri, kita masih mengingat adanya program pembangunan rumah sakit rakyat, penemuan vaksin dan distribusi cuma-cuma, Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), pengadaan kuliah umum bagi masyarakat, dan berbagai peran langsung, yang sekarang diteruskan dalam bentuk disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Memang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa perubahan adalah keniscayaan dalam segala hal. Namun, belakangan ini muncul banyak masalah dan kritikan yang ditujukan pada UGM berhubungan dengan kondisi kampus dan pembangunan-pembangunan elitis yang sedang getol dilakukan. Semakin ke sini, UGM dirasa telah semakin jauh dari cita-cita “kampus kerakyatan” dengan semakin mahalnya biaya kuliah. Untuk orangtua dengan gaji di atas 1 juta sebulan, uang gedung 10-20 juta.

Memang kita tidak bisa serta-merta bisa langsung menyalahkan satu pihak saja. Bagaimanapun UGM telah berkembang dan berada dalam kondisi yang kompleks hari ini. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pegawai, administrasi, dan pembangunan infrastruktur mengharuskan adanya beberapa penyesuaian. Dalam hal ini, mungkin juga penyesuaian yang belum tepat tersebut bisa jadi sebab adanya 9 temuan BPK mengenai laporan keuangan bermasalah di UGM tahun 2008-2010, dengan dilayangkannya surat BPK kepada Rektor UGM per tanggal 30 Desember 2011. Dalam bentuk institusi pendidikan formal, UGM sendiri dilandasi dengan regulasi Pemerintah. UGM berada dalam dilema pada masa perubahan dasar hukum setelah dicabutnya UU No. 9/2009 tentang BHP yang berdampak pada perubahan pembiayaan kampus, kembali pada UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

UGM di periode kepemimpinan ini mendaulat diri sebagai kampus riset bertaraf internasional (World Class Research University/WCRU). Berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan, termasuk adanya pendisiplinan transportasi kampus lewat pemasangan portal dan pemberlakuan bayar karcis masuk kampus. Alih-alih mencapai tujuan yang diinginkan, pelaksanaan konsep WCRU yang belum matang justru menjadi ironi bagi UGM di tengah masa paceklik karya ilmiah, baik dalam kuantitas maupun kualitas; dan proyek tidak tepat guna dengan adanya ketidaknyamanan mahasiswa berada di kampusnya sendiri.

Di sisi lain, dari sekian banyak akademisi yang dimiliki UGM (274 guru besar aktif, 856 dosen doktor), terhitung baru ada sekitar 160 judul buku (hingga tahun 2010, data LPPM UGM) yang terbit. Kurangnya produktivitas karya di tengah proyek-proyek pembangunan infrastruktur mewah kampus. Inilah kesalahan cara pandang dalam mengukur maju-tidaknya sebuah kampus dari ketersediaan fasilitas modern semata. Fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) secara substansial justru dikesampingkan.

Pergantian Rektor

Masa pemilihan rektor UGM yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Maret 2012 mendatang akan menjadi momen penting yang menentukan masa depan Kampus. Oleh karena itu, hal ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya, dari persiapan para calon yang kompeten hingga pada mekanisme yang sehat dalam proses pemilihan.

Di sini, kampus masih terlihat sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan sentralistis pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 153/2000 mengatur bahwa rektor dipilih dengan memberikan porsi suara sebesar 35 persen kepada Mendiknas. Majelis Wali Amanah (MWA) yang seharusnya diposisikan sebagai lembaga pemegang posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan kampus hanya diberi jatah 65 persen.

Dengan adanya tarik-menarik kepentingan antara superioritas negara melalui menteri dan strategisnya posisi politik pimpinan kampus, maka mekanisme pemilihan rektor menjadi semacam permainan politik bawah tangan. Pemilihan rektor yang notabene menjadi ajang menunjukkan kapasitas para calon pemimpin serta memilih secara terbuka dan rasional menjadi sulit diwujudkan. Dengan adanya jatah 35 persen suara menteri tersebut, cukup dengan tambahan 16 persen saja dari suara MWA di kampus untuk bisa menentukan siapa rektor yang terpilih. Diadakan atau tidaknya sosialisasi dan public hearing sebelum Pilrek dilakukan akhirnya hanya menjadi formalitas prosedural yang benar-benar tidak menarik untuk dikunjungi. Dampaknya, pergantian rektor tidak membawa semangat baru dalam satu visi memajukan Kampus.

Dalam hal ini, peran MWA sebagai pemegang posisi paling menentukan dalam pengambilan keputusan kampus direduksi hanya dalam lingkup kepentingan lima tahunan, sebagai kumpulan orang yang punya suara dalam pemilihan.  Pada kenyataannya, MWA tidak tampak kinerjanya untuk selalu proaktif menjaring aspirasi civitas kampus dan kemudian merumuskan agenda ke depan dengan menyediakan diri untuk tampil di depan publik civitas kampus.

Hal ini diperparah dengan adanya superioritas Pemerintah melalui menterinya (yang hanya butuh tambahan suara MWA kira-kira 16 persen itu). Jelas, yang tampak dalam proses pemilihan hanyalah dekat-mendekat pada calon yang sejak awal telah terlihat mempunyai modal, baik politis maupun kapital, yang dilirik oleh Pemerintah. Bukan persaingan sehat yang menampilkan progresivitas visi dan kepemimpinan.

Sebenarnya, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi yang rumit ini. Dalam kaitannya dengan momen Pilrek, salah satu yang mungkin dilakukan dalam sisa waktu yang sempit ini adalah melakukan sosialisasi besar-besaran dan debat publik di depan khalayak. Dengan adanya publikasi ini akan terlihat jelas mana yang tepat dan mana yang tidak untuk menjadi pemimpin, berikut dengan program yang ditawarkan. Untuk jangka panjang, pertama-tama harus disadari bahwa persoalan utama di UGM ini adalah kejenuhan intelektualitas. Menyediakan akses untuk melakukan penelitian adalah salah satu cara untuk mendorong keaktifan melakukan penelitian dan produktivitas karya ilmiah. Namun, perlu diketatkan lagi substansi dan kualitas penelitian. Sehingga tidak hanya menjadi tumpukan laporan karena kualitas yang buruk dan tidak ada manfaat bagi masyarakat.

Saya rasa apa yang telah saya paparkan tersebut seyogyanya dilihat tidak semata-mata hanya terjadi di UGM saja. Hal serupa telah tampak di kampus-kampus lain sebagai masalah klasik. Semoga saja dunia pendidikan di Indonesia dapat membenahi diri.

http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/03/07/hari-esok-kampus-kerakyatan

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: