Tinjauan Historis: Konformitas Pasar Tradisional versus Konsep Global Pembangunan Dunia

Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.XI No.2/2011

Tinjauan Historis: Konformitas Pasar Tradisional versus Konsep Global Pembangunan Dunia

oleh Sayfa Auliya Achidsti

Abstract: World has experienced many developments of each economic model. The interesting thing is that, nowadays, the worldwide  economical-development tends to be a linearly development. If we see on the past, e.g. several centuries ago, the economy in the world is all on the pure form of trading. Every area, with its own communities, has different natural resources and their own made-craft. Because of the difference in the community and natural resources each area has, it results on the commodity differentiation. It can not be denied that as the time goes by, human’s needs will also develop not only in the sense of housing, clothes, and food needs but it is beyond those needs. The needs for other things and the eminence of each area of its natural resources are the factors which are finally emerging the need of exchange by inter-individuals on each area and to other areas. This is what we called as trading, in advance.  By the existence of this kind of trading and the certainty of place and system, these result on the existence of what we call now as “market”. In the modernity context, what is explained as  “market” here is a traditional market. The question: is the existence of traditional market still relevant in the daily economic model, in which nowadays we are not in the peak time of traditional market anymore? Trading model which has capital source and orientation is being the focus of today’s economy.
Keywords: “Nusantara”, globalization, market, and trading

 

Pendahuluan

Kajian ini merupakan telaah singkat mengenai bagaimana gambaran aktivitas perekonomian di Nusantara yang telah berlangsung sejak beberapa abad lalu, hingga masa pasca kolonialisme. Kajian yang diambil dari sisi historisitas ini menjadi penting karena dilakukan dengan analisis dari beberapa sudut pandang, yang mengarah pada persoalan perekonomian dalam artian yang luas, yang terjadi di Nusantara. Bagaimanapun, jika bicara perihal persoalan ekonomi, menjadi cukup rumit dalam merangkai pecahan-pecahan fakta historis dalam kerangka yang saling berhubungan dalam koridor analisis sosial-ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh karena Nusantara telah melewati beberapa zaman, yang di tiap-tiap zaman berlaku logika dan pemahaman mengenai polanya masing-masing.

Dengan beragamnya fakta sejarah, maka kajian ini menggunakan metode pengumpulan fakta sejarah dan pemikiran mengenainya, yang kemudian dirangkum dan dianalisis dalam koridor pembahasan mengenai pasar tradisional dan konformitasnya dalam aktivitas perekonomian kontemporer. Dalam ilmu sosial, konformitas memiliki pemaknaan yang luas; yang dalam kajian ini dimaknai sebagai sebuah “keterpaksaan” untuk tetap hidup. Kembali lagi, hal tersebut disebabkan oleh karena beberapa persoalan yang telah diketahui secara umum, yaitu terdesaknya pola-pola lama yang manual dengan tren perkembangan teknologi dan komunikasi yang memaksa pola lama tersebut pudar demi alasan efektivitas dan efisiensi produksi-konsumsi. Globalisasi telah menjadi keharusan zaman, walaupun hal tersebut telah terjadi dan terkategorisasi secara periodik; globalisasi muncul dalam bentuk yang berbeda-beda menurut zamannya. Dalam hal itu, Nusantara pada masa kejayaannya dulu telah mengalami dan menunggangi globalisasi; dengan Malaka sebagai titik porosnya.

Nusantara, paling tidak dalam kisaran beberapa abad lalu, merupakan tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di seluruh belahan dunia. Terlebih karena mempunyai daerah Malaka, perkembangan perekonomian Nusantara (saat itu belum bernama “Indonesia”) berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor strategis, salah satunya tentu karena Malaka pada saat itu berperan sebagai semacam pintu masuk bagi pedagang dari Timur Tengah dan India yang menuju ke arah Asia Timur, dan juga sebaliknya, bagi para pedagang Cina yang memilih jalur laut yang akan berlayar menuju Nusantara dan Timur Tengah. Malaka[1] menjadi tempat peristirahatan bagi para pedagang tersebut, sekaligus menjual beberapa barangnya di pelabuhan. Selain Malaka, Samudera Pasai sebagai sebuah kerajaan di ujung utara pulau Sumatera pun menjadi semacam portal bagi para pedagang yang akan lewat. Menurut penelitian Lombard, pada perkembangannya wilayah Asia Tenggara ini maju pesat dalam hal perdagangan. Lalu lintas yang sangat strategis memungkinkan beberapa tempat memonopoli dari segi wilayah dan regulasi perdagangan.[2]

Namun yang perlu sedikit diingat adalah bahwa pada masa itu segala perdagangan yang dilakukan, baik lewat darat maupun laut, harus benar-benar menyesuaikan dengan alam. Hal seperti ini jelas sebagai konsekuensi atas belum adanya peralatan transportasi yang canggih yang sanggup memanipulasi perjalanan perdagangan. Terlebih melalui laut, hal ini menjadi semakin rumit. Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa perdagangan laut Malaka pada saat itu sangat bergantung pada sistem angin yang berlaku di Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Arah angin itulah yang mempengaruhi jalur navigasi yang ditempuh berdasarkan siklus musim panas dan dingin di daratan Asia, khususnya bagi Indonesia pada siklus di Australia.[3] Adanya siklus yang pada saat itu belum bisa dimanipulasi menimbulkan konsekuensi bahwa perbedaan musim dan angin menentukan perbedaan rombongan pedagang dan komoditasnya pula. Dalam konteks Malaka[4],  adanya fenomena ini menyebabkan kebutuhan untuk penyimpanan barang dagang timbul untuk menyiasati jarak antara periode kedatangan pedagang dan pembelinya. Inilah yang dimaksud di sebelumnya tadi sebagai “monopoli”, Malaka menjalankan perannya sebagai sebuah emporium dengan berbagai kelebihannya sebagai tempat pertemuan pedagang dari seluruh belahan dunia.[5]

Hal yang cukup menarik dari perdagangan masa silam tersebut adalah dari berbagai keterbatasannya itu sendiri. Tiap-tiap pedagang memiliki komoditasnya yang berbeda antara satu pedagang dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tempat asal yang mana memiliki sumber daya unggulannya pula sebagai kelebihannya. Seperti misalnya wilayah nusantara dengan komoditas unggulan rempah-rempah dan Cina dengan porselinnya. Bisa saja pedagang Cina menjual rempah-rempah dan pedagang dari nusantara (Asia Tenggara) menjual porselin, namun ini akan membuat biaya produksi akan melambung dan keuntungan yang didapat pun tidak maksimal. Dengan adanya keuntungan sumber daya tiap-tiap daerah, maka masing-masing pedagang dapat memaksimalkan hal tersebut. Hal inilah yang disebut dengan keuntungan komparatif dan yang kemudian berkembang menjadi faktor yang signifikan dalam aktivitas dan permainan posisi tawar perekonomian. Tempat pertemuan dua atau lebih komoditas itulah yang pada akhirnya disebut dengan pasar.

Pola dan Kebiasaan Karena “Pasar”

Rupanya terdapat beberapa hal unik dalam pembentukan pasar dari sisi historisnya. Dari beberapa paparan di atas, terlihat bahwa dari segi terbentuknya pasar merupakan sebuah proses menurut fungsinya. Jadi, pasar timbul lambat laun menurut dengan kebutuhan dan kondisi di mana beberapa orang membutuhkan barang tertentu dan orang lain ternyata menyediakannya, dan juga kondisi yang salah satunya alam yang pada akhirnya turut berperan dalam sistem yang berkembang menjadi pasar tersebut.

Ditarik pada garis yang lebih luas, mengenai persoalan kepemilikan modal—yang pada perkembangannya selalu dikatakan para sarjana ekonomi sebagai awal polarisasi kelas sosial-ekonomi dan aktivitas masing-masingnya—bahkan sebelum terbentuknya Nusantara sebagai satu sistem sosial-politik yang legal dengan bentuk negaranya, telah ada keterbagian “kelas” pedagang, antara yang asing (dengan kelompok paling kuatnya para borjuis Cina) dan pribumi. Richard Robinson berpendapat bahwa kapitalisme dalam bentuk luasnya telah memproduksi empat tipe berbeda pada borjuasi kontemporer di Indonesia yang erat hubungannya dengan perekonomian pra dan pasca kolonialisme: muslim, kelompok birokrat sipil, kelompok birokrat militer, dan kekuatan asing.[6]

Berbagai budaya berkumpul dan berkembang menjadi satu entitas budaya yang lain dari budaya-budaya asal masing-masing. Ingat kembali bahwa pasar merupakan rendezvous para pedagang.[7] Inilah yang kemudian berkembang dan terakulturasi dengan budaya “asli” nusantara menjadi sebuah sistem dan komunikasi baru. Sebagai contoh adalah pembauran budaya kepercayaan patrimonial nusantara dengan model dagang pedagang Timur Tengah. Pembauran dua budaya oralitas di mana dari pihak pedagang Timur Tengah yang mempergunakan perdagangan juga sebagai media penyebaran dakwah, memungkinkan model komunikasi dalam pasar yang unik. Komunikasi oral dan kepercayaan (truth) adalah hal yang berperan dominan dalam berjalannya kegiatan perdagangan di pasar. Oleh karena itu patut dimaklumilah orang-orang Eropa yang datang untuk berdagang ke Nusantara begitu kaget begitu turun dari kapalnya. Lombard pun tak ubahnya cukup “heran” dan menuliskannya dalam beberapa bagian dalam catatannya Nusa Jawa: Silang Budaya.[8] Bagaimana mungkin orang-orang Eropa itu akan begitu saja percaya untuk memberikan uang mukanya yang begitu besar, sedangkan perjanjian yang dilakukan antara keduanya hanya berwujud akad (janji lisan). Hal inilah yang sudah terjadi umum di pasar kita dan mungkin sangat aneh bagi orang luar di kemudian hari.

Pasar pun pada beberapa konteks tertentu menjadi sebuah sentral dalam pembentukan kebiasaan dan sistem dalam masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh adalah pada masa perdagangan beberapa abad silam yang pada masa tertentu amat banyak pedagang dari berbagai daerah. Pertemuan berbagai budaya menyebabkan terbentuknya sebuah keterbukaan dalam paradigma adat istiadatnya. Tentunya hal ini akan berkembang dengan sendirinya mengingat tidak akan mungkin sebuah paradigma dan pola pikir yang kaku dan tertutup akan tetap bertahan dengan banyaknya “invasi” budaya yang masuk. Oleh karena itulah, meminjam istilah Lombard dalam Nusa Jawa tersebut,[9] terjadi perkembangan penyebutan mengenai dikotomi pembagian wilayah dalam sebuah pulau: pesisir dan pedalaman.

Hal tersebut berkembang secara pelan namun pasti, yang membentuk mentalitas geopolitik masing-masing kelompok sosial yang tinggal di lingkungan bersangkutan. Walaupun memang tipikalitas di Nusantara ini memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan daerah lain, namun pada banyak sisi, tampilan umum dalam perihal geopolitik di Nusantara terdapat kesamaan dengan kota-kota di Asia.[10] Terdapat tiga tipe umum yang membagi secara kategorisasi. Pertama, pemukiman dan kampung yang ditinggali para sanak keluarga kerajaan. Daerah ini penuh dengan fasilitas, yang oleh karena itu, tingkat kesejahteraannya pun relatif tinggi. Kedua, area pemukiman dan pemerintahan kaum kolonialis, pedagang, dan pelancong. “Kampung” ini seringkali disebut dengan kampung Belanda, kampung pecinan, kampung Arab, dan lain-lain. Terakhir, ketiga, kampung yang berhubungan dengan mata pencaharian. Misalnya kampung buruh, kampung seniman, kampung para prajurit, dan lain-lain.

Pesisir merupakan sebuah wilayah dalam batas imaji yang mengarah pada daerah pelabuhan dan sekitarnya yang terpengaruh oleh budaya di pelabuhan bersangkutan tersebut. Pada akhirnya, pelabuhan yang kecil dan lama-kelamaan berkembang itu menjadi besar, bahkan menjadi sebuah kota yang berbasis perdagangan. Ambil saja contoh Malaka sebagai salah satu pelabuhan paling strategis di dunia pada saat itu; atau juga di salah satu bagian di Pulau Jawa, Tuban, Gresik, Rembang, dan Surabaya misalnya sebagai daerah pantai yang biasa disebut daerah pesisir. [11] Daerah pesisir ini secara tipikalitas pun cenderung berbeda dengan pedalaman yang tidak memiliki daerah pelabuhan. Sistem dan pola-pola kemasyarakatan yang berkembang di pesisir lebih dinamis dan kenyal serta mengarah pada pluralitas, sedangkan di daerah pedalaman, pola yang berkembang lebih statis dan kaku.

Hal ini pun senada dengan penelitian Lombard di sekitaran Jawa yang menyebutkan bahwa pola kebudayaan dan seni keraton di pedalaman Jawa tidak sekenyal pesisir yang “liar” dengan isme-ismenya.[12] Seni, baik secara bentuk fisik maupun tradisi, lebih banyak ragamnya dan cenderung berorientasi pada “paham” seni untuk rakyat (seni rakyat). Hal ini pun berlaku pula bahkan dalam hal tingkah laku para priyayinya sebagai raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Priyayi pesisir cenderung lebih agresif untuk memperluas pengaruhnya dengan teramat banyak memberikan “proyek filantropis” kepada daerah sekitarnya demi memperoleh simpati. Ini tentunya juga karena sedikit banyak tidak bisa dilepaskan dengan adanya pengaruh dari kolonialisme yang mengubah struktur dalam masyarakat. Priyayi yang tadinya sebagai para yayi (asal kata priyayi) yang mempunyai arti para adik raja menjadi kabur dalam perkembangannya.[13]

Tidak setiap orang bisa mendapatkan gelar priyayi itu. Gelar kebangsawanan seperti Raden Mas atau Raden bukan hanya karena jabatan dalam pemerintahan, namun lebih pada faktor keturunan. Namun, pada perkembangannya gelar kepriyayian bisa didapatkan karena pemberian jabatan oleh pemerintahan kolonial.[14] Hal inilah yang menyebabkan perbedaan kekuatan dari sisi kharisma personal antara priyayi pangreh praja (pegawai pemerintahan atau administratif) dengan priyayi karena faktor genetika keturunan.[15] Karena hal ini pula, dari sisi “agresivitas” priyayi baru pesisir tersebut lebih bersemangat untuk melakukan banyak aksi yang dirasa dapat menguatkan kedudukan dan memperbanyak pengikutnya (kawula). Mengenai dikotomi pesisir-pedalaman, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa di Indonesia (Nusantara) konsepsi tentang struktur kenegaraan dan tentang arti dari raja ini juga diambil alih tidak oleh semua tipe negara, tetapi terutama oleh negara-negara pedalaman yang ekonominya lebih berdasarkan sistem agraria pemaksimalan guna lahan sebagai pertanian.[16]

Walaupun sampai pada era kolonial sistem-sistem dalam perdagangan di nusantara sudah begitu berkembang, pada umumnya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakatnya masih bersifat subsisten. Terlebih pada perdagangan yang dilakukan oleh sesama masyarakat di Nusantara sendiri, hal ini terlihat semakin jelas. Keseragaman dari segi pekerjaan masing-masing yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian pun membentuk sebuah homogenitas tersendiri, yang pada akhirnya menimbulkan semangat komunal dan solidaritas yang cukup kuat antarindividunya. Atas homogenitas itulah maka berkembang pula sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, sistem sumbangan rewang, tolong-menolong punjungan (gotong royong). Hal ini kembali lagi pada adanya motivasi bahwa pemenuhan kebutuhan saja sebagai tujuan utama, dan oleh karena itu juga, keuntungan belum sepenuhnya menjadi tujuan dalam berbagai kegiatan perdagangan dalam masyarakat. Maka dari itu, pada masa tersebut, bahkan untuk beberapa usaha produksi tidak diperlukan uang sebagai upah. Tenaga dapat dikerahkan dengan adanya prinsip pertukaran atau yang sekarang kita sebut sebagai barter.[17] Sebuah fenomena unik dalam komunikasi di pasar tradisional jika dibandingkan dengan pasar “modern” di mana keakraban lebih terasa. Walaupun mungkin ini adalah sebuah ucapan hiperbola karena tidak selalu juga keakraban seperti yang dibayangkan terjadi di pasar, beberapa komunikasi mempunyai nuansa pembicaraan yang lebih “manusiawi” dengan adanya saling tatap muka dan pendekatan personal. Dalam sudut pandang sosiologis, kondisi kondusif komunikasi tersebut dikatakan Agus Salim sebagai sebuah semangat kebersamaan merupakan sebuah nilai substansial dalam kepribadian mereka.[18]

Aktivitas Ekonomi Pra dan Pasca Kolonialisme

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasar pada mulanya terjadi karena mengikuti prinsip subsisten dari beberapa individu. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan padahal terdapat keterbatasan dimiliki di satu sisi dan diferensiasi sumber daya masing-masing di sisi lainnya, akhirnya muncullah kebutuhan akan pertukaran barang. Dengan semakin berkembangnya pula sistem pertukaran tersebut, barulah kemudian kesadaran akan keuntungan pertukaran muncul. Dari sini, sumber daya dan kekayaan alam masing-masing daerah sangatlah besar peranannya dalam perdagangan. Semua pedagang dari berbagai belahan dunia mempunyai kesempatan yang sama untuk saling bertatap muka dan saling bertukar komoditas dagangnya masing-masing. Hal ini karena masing-masing pedagang dari daerah tertentu mempunyai jenis barangnya sendiri untuk dipertukarkan dengan yang lainnya dengan adanya prinsip keuntungan komparatif tersebut. Oleh sebab ini maka dapat dipahamilah bahwa menurut sejarawan Fernand Braudel, antara tiga sampai empat abad yang lalu sama sekali tidak ada kesenjangan ekonomi antara masyarakat Eropa dengan wilayah lain di bumi ini. Pedagang Asia memainkan peranan yang sebanding dengan pedagang Eropa dalam perdagangan dunia.[19]

Kondisi yang semacam ini di Nusantara mulai berubah sedikit demi sedikit pada saat kolonialisme muncul. Eropa yang pada mulanya datang ke wilayah Nusantara dengan niat berdagang mencari daerah penghasil rempah-rempah menjadi berniat untuk memonopoli, bahkan kemudian tidak hanya dari sumber daya alamnya saja, hal ini sampai dalam hal penyedotan sumber daya manusianya. Hal inilah yang kemudian dinamakan dengan imperialisme yang berhubungan dengan ekonomi. Belanda yang datang

Bangsa Eropa, yang pada saat itu pertama mendarat adalah Portugis di bawah pimpinan Alfonso d’Albuquerque, tiba di Sumatera Utara pada tahun 1509. Setelah itu beberapa bangsa lain juga seakan ikut “antri” untuk menguasai wilayah kepulauan yang kata banyak orang adalah “jamrud khatulistiwa” ini. Menjelang akhir abad 16, muncullah pesaing-pesaing lain yaitu Inggris, Perancis, dan Belanda.

Setelah bersatu dan membentuk negara federasi di daratan Eropa di bawah Protestanisme, Belanda mulai mengembangkan ambisi koloninya dan mulai membuat sengketa dengan pesaingnya lainnya itu di wilayah luar negerinya. Di bawah komando Cornelis de Houtman mendaratlah sebuah armada Belanda pada 1596 di Banten, Jawa Barat.[20]

Dimulailah pembentukan sebuah “perusahaan” oleh pihak Belanda sebagai bentuk keseriusan dalam niat perdagangannya di Nusantara, VOC (Vereenidge Oostindische Compagnie), pada tahun 1602. VOC yang dibentuk tersebut mengambil bentuk semacam perseroan terbatas (aktiongesellschaften), dan hal ini adalah yang pertama dalam sejarah, dengan modal awal 6,5 juta Gulden. Kemudian oleh Staten General (semacam badan perwakilan negara-negara bagian dan golongan yang memegang kedaulatan dalam struktur negara Belanda), perusahaan ini diberi monopoli yang tidak terbatas. Bahkan VOC diberi wewenang mewakili pemerintah Belanda untuk membuat perserikatan dan perjanjian dengan suatu pemerintahan, menduduki suatu lokasi, membangun pemukiman dan pusat perdagangan, mengangkat gubernur dan pegawainya, serta membentuk militernya sendiri.[21]

Penetrasi kolonialisme dengan imperialismenya telah begitu memasuki bangsa kita. Untuk melanggengkan kekuasaannya agar tetap bertahan di nusantara, pihak kolonial pun seperti bermain catur, “menjalankan satu pion dengan tujuh kemungkinan langkah selanjutnya” yang sudah dibayangkan dan diatasi. Penjajah (Belanda) memanfaatkan strategi hegemoni untuk menguasai tanpa represi yang melelahkan. Apa yang dilakukan pihak kolonial rupanya cukup senada dengan logika berpikir Gramsci bahwa penguasa memerintah tidak dengan kekerasan (atau dengan kekerasan semata-mata) melainkan secara persuasif yang mungkin lebih tidak disadari oleh objeknya.[22] Strategi hegemoni kaum penjajah untuk tetap memegang bangsa ini secara mudah adalah dengan membuat “penguasa-penguasa” lokal baru yang sejatinya itu bukan seorang penguasa sama sekali bagi pihak kolonial. “Penguasa-penguasa” lokal itu digunakan oleh Belanda untuk memegang penduduk sekitarnya dan memudahkan mereka untuk mengontrol berapa banyak orang hanya dengan menyerahkannya kepada satu orang tersebut. Belanda mendidik para pemuda dalam sekolah Belanda yang kemudian menjadi ambtenaar (pegawai belanda). Priyayi ambtenaar ini berbeda dengan priyayi “asli” yang dididik di pesantren. Tetapi, priyayi ambtenaar ini dididik secara Belanda dan diajari membenci segala yang berbau pribumi dan agama yang merupakan karakter para santri.[23] Hal inilah yang kemudian pada beberapa tingkatan juga dapat menjelaskan psikologi priyayi dan kaum pesisir yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kolonialisme multidimensional ini benar-benar sukses menyedot sumber daya yang ada di Nusantara. Kebijakan culturstesel misalnya, amat memaksimalkan salah satu sumber daya yang cukup berlimpah di nusantara: lahan dan tenaga kerja gratis. Culturstesel adalah suatu kebijakan di mana Belanda mewajibkan para petani untuk menyisihkan beberapa lahan miliknya untuk ditanami tanaman tertentu pada saat itu. Kebijakan ini diterapkan khususnya di Pulau Jawa pada sekitaran tahun 1830 yang merupakan manifestasi “spesialisasi paksaan” (forced specialization) yang didasarkan pada analisis manfaat komparatif Ricardo oleh pihak penjajah. Hal ini dijalankan dengan cara peminimalan pembiayaan secara ekstrem dengan mengeksploitasi dan mobilisasi paksa.[24] Surplus ekspor sebagai hasil dari culturstesel tercatat berjumlah sebesar 781 juta gulden dalam periode 1840-1875, dan 3,3 milyar gulden pada periode 1915-1920. Tidak ubahnya dalam hal perpajakan. Dengan mengutip studi Welleinstein, Hatta mendapatkan data bahwa beban pajak petani bertanah di Jawa dan Madura setelah memperhitungkan pajak tanah mencapai kisaran 40 persen dari pendapatan kasar.[25]

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, beberapa implikasi terjadi dan kelak akan turut “memunculkan” peta sosial-ekonomi masyarakat di Nusantara, terlebih di Jawa, berhubungan dengan kelas dalam masyarakat. H.W. Dick, dalam komentarnya mengenai kelas menengah di Nusantara, mengatakan bahwa era kolonialisme turut andil dalam membentuk disparitas kemampuan antarindividu di desa dan kota, yang kelak menimbulkan polarisasi dalam kelas sosial-ekonomi; borjuasi pada kelompok yang dapat bertahan dan memanfaatkan kondisi, dan masyarakat akar-rumput yang dimanfaatkan sistem.[26] Sebagai gambaran singkat Dick tersebut, lihat tabel mengenai pengeluaran rata-rata bulanan di perkotaan di Jawa pada sekitaran tahun 1978.

 

Tabel 1. Pengeluaran Masyarakat Jawa di Perkotaan pada Tahun 1978[27]

Pengeluaran

(Rp/bulan)<2.0002-2.9993-3.9994-4.9995-5.9996-7.9998-9.99910-14.999>15.000Rata-rataBarang2,17,512,29,39,716,610,515,516,6100%Makanan pokok7551.0481.2111.2651.3171.3621.3981.4951.6791.370Makanan lain-lain4869321.3961.8812.4223.1444.0585.2999.3383.982Pakaian33671221842152973825261.139419Perumahan2453675347819371.2761.7782.6218.1382.423Pajak dan jaminan71725355981125223658184Lain-lain691222303774858151.1631.9576.3881.744Total (non-makanan)3545739111.3771.7322.4693.4485.32716.3234.770TOTAL1.6152.5533.5184.5235.4716.9758.90412.12127.34010.122

Kelas menengah dalam struktur masyarakat dapat menikmati pendidikan, kesejahteraan, dan segelintir kekuasaan yang memposisikannya sistem aristokrasi. Dalam hal ini, aristokrasi lokal kemudian menjalin hubungan simbiosis dengan pihak pemerintahan kolonial, yang saling melanggengkan kekuasaan masing-masing pihak. Mengacu pada gaya hidup materialistis, dalam tabel tersebut terlihat indikasi mengenai kondisi kelas menengah. Secara definitif, kelas menengah adalah 16,6 persen dari individu di kota-kota Jawa yang mengeluarkan lebih dari Rp 15.000 per bulan pada tahun 1978. Distribusi pengeluaran mereka pun dapat terlihat; pada saat pengeluaran sembako tidak mencolok di atas rata-rata, hal tersebut sangat lebih tinggi pada kasus “makanan lain-lain” (termasuk barang mewah seperti daging, keju, dan alkohol), perumahan, dan “lain-lain”. Kelas menengah tersebut pada dasarnya adalah fenomena kehidupan perkotaan yang diperlihatkan dengan kenyataan bahwa hanya 1,1 persen dari keseluruhan area perkotaan yang pengeluarannya lebih besar dari Rp 15.000, dan banyak dari kenyataan tersebut kemungkinan tercatat bukan teridentifikasi sebagai kelompok petani kaya, namun “tumpahan” dari aktivitas dasar perkotaan ke dalam daerah pedesaan.[28]

Bagaimanapun, efek lanjutan  secara kultural dalam terbentuknya kelas sosial pada masyarakat Nusantara (terlebih di Jawa), erat kaitannya dengan gerakan kaum kolonialis dalam aktivitas perekonomian di Nusantara pada beberapa dekade sebelumnya. Hal  tersebut cukup dimaklumi mengingat kelebihan Nusantara dalam hal sumber dayanya. Selain sebagai daerah penghasil sumber daya yang sangat banyak, Nusantara pun bergerak sebagai daerah pemasaran yang tepat bagi kolonial. Hal ini tidak ubahnya senada dengan prinsip imperialisme yang memandang sebuah wilayah disamping sebagai daerah penyedia sumber daya juga sebagai tempat penjualan hasil produksi. Sritua, dalam bukunya Negeri Terjajah menyimpulkan dengan cukup keras bahwasanya imperialisme Eropa Barat terhadap berbagai negeri di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merupakan implikasi kebijakan dari teori ekonomi klasik yang mengemukakan bahwa proses reproduksi dan akumulasi akan terhenti apabila pasaran barang sudah menjadi terbatas.[29] Hal ini menimbulkan kebutuhan akan ekspansi pasar: kebutuhan daerah pemasaran hasil produksi yang baru. Produktivitas yang terus berkembang merupakan sebuah hal yang sangat diharapkan. Namun, jika perkembangan produktivitas tersebut tidak dibarengi dengan pertambahan demand juga, maka akan terjadi ketimpangan hubungan demand-supply, penawaran (hasil produksi) lebih besar daripada permintaan. Dalam hal inilah perdagangan dilakukan dengan berbeda konteks, bukan pemenuhan kebutuhan subsistensi namun lebih pada maksimalisasi keuntungan.

Hal tersebutlah yang kemudian merujuk pada sebuah proses globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses “penyamaan”, penghilangan batas-batas antar wilayah demi tercapainya keefektifan dan keefisienan dalam perdagangan dengan manipulasi dalam segi administratif maupun komunikasi dan teknologi. Globalisasi pada era ini yang lebih tampak adalah globalisasi dalam hal ekonomi tentunya, selain pastinya dalam hal komunikasi dan teknologi tadi.[30] Pada proses yang tidak dapat dihindari ini, karena merupakan bagian dari proses sejarah, membuat pertumbuhan perdagangan internasional, arus keuangan internasional yang masif, dan kegiatan perusahaan multinasional yang semakin mengikat ekonomi-ekonomi nasional satu sama lain.[31]

Konsekuensi “penghilangan” batas-batas pemisah antardaerah di dunia demi kelancaran perdagangan adalah sebuah hal yang harus diterima, salah satunya adalah pengurangan regulasi yang merupakan garda depan “pelindung” batas tersebut. Dalam pembicaraan mengenai regulasi dan “penghilangan” batas pemisah antar negara, terdapat golongan yang pro dan kontra dengan masing-masing argumennya. Beberapa golongan ekonom percaya bahwa keuangan internasional tanpa regulasi tersebut menampakkan sebuah ancaman serius terhadap ekonomi dunia. Tetapi, golongan ekonom lain, bahkan mayoritas, mempercayai bahwa globalisasi tersebut menjanjikan adanya dunia dengan kesejahteraan dan kerjasama internasional yang semakin meningkat, sehingga tidak diperbolehkan adanya suatu apapun yang dapat menghalangi proses ini.[32]

Proses bagaimanapun tetap berjalan, dan tetap saja terdapat pro dan kontra mengenainya. Terdapat beberapa perspektif mengenainya yang dibagi tiga, yang masing-masing mewakili bentuk dukungannya, oleh Robert dan Jean. Yang pertama adalah perspektif pasar bebas. Cara pandang ini menganggap bahwa globalisasi dan Amerikanisasi telah melepaskan kekuatan ekonomi yang terkekang dan membawa pada efisiensi penggunaan sumber daya dunia yang langka sehingga kemakmuran dunia dan keuntungan ekonomi akan dicapai seluruh masyarakat. Berkebalikan dari yang pertama, cara pandang kedua ini lebih pada ketidaksetujuan, bahkan beberapa yang ekstrem sampai pada tingkatan anti, terhadap globalisasi.  Menurut pemikiran dari golongan kedua ini, globalisasi menyebabkan ketidakmerataan ekonomi, pengangguran, menurunnya program sosial dengan adanya prioritas pemerintah kepada daya saing pasar domestik, kejahatan, serta hancurnya budaya lokal.[33]

Mengenai hal ini, Koentjaraningrat dalam buku Manusia dan Kebudayaan di Indonesia menganalisis hubungan antara sistem nilai-budaya dengan pembangunan. Bagaimanapun, dalam sebuah pembangunan, apapun itu, perhitungan mengenai perkembangan dan efek dalam budaya harus senantiasa diperhatikan. Sistem nilai dan budaya ini dapat diposisikan sebagai pangkal maupun juga sebagai tujuan. Terdapat lima konsep mengenai hal ini[34], yaitu sistem nilai yang seharusnya digunakan sebagai dasar pembangunan. Pertama, kehidupan keseharian masyarakat. Pembangunan harus sesuai dengan pola pikir dan budaya masyarakat setempat. Walaupun nantinya memang harus ada nilai tambah dalam pengembangan budaya ke arah yang lebih kompleks, perhatian akan hal ini seharusnya menjadi hal utama dalam paradigma pembangunan. Kedua, pembangunan sebagai hasil karya manusia. Dengan seperti ini, maka pembangunan yang dilakukan jika mengutip konsep demokrasi, adalah pembangunan dari, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketiga, harmonisasi dengan alam sekitar. Koentjaraningrat menganalisis bahwa pembangunan ekonomi modern yang hanya menitikberatkan teknologi itulah yang akan membuat bangsa kita hanya sebagai bangsa kelas dua yang konsumtif. Keempat, orientasi masa depan. Kemudian yang kelima, mengedepankan efek perkembangan interaksi dan sistem sosial yang akan terbentuk dengan adanya pembangunan bersangkutan. Dengan adanya kelima hal inilah, lokalitas sebagai tonggak pangkal dan tujuan pembangunan atau perdagangan dapat dicapai.

Bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwa sebuah pembangunan di manapun mempunyai asumsi lokus bidang ekonomi. Ekonom Bangladesh, Anisur Rahman,  mengatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi, dan mereduksi tingkat kemajuan dan kematangan dalam masyarakat dengan diukur semata dari tingkat produksinya.[35] Dalam hubungannya dengan proses globalisasi dan justifikasinya, sebuah pembangunan dan teorinya “menyusupkan” gagasan bahwa negara-negara Dunia Ketiga[36] merupakan negara yang masih “bayi” dan negara yang sudah maju merupakan negara induk yang harus dicontoh. Amerika Serikat, yang kini dikenal sebagai negara yang besar peranannya dalam “pembangunan” teori developmentalisme dan modernisasi sebagai hasil dari berbagai penelitian pakar ilmu sosialnya dibawah “permintaan” pemerintah Harry S. Truman untuk menyelenggarakan Conference of the Foreign Assistance Act of 1961.[37] Tugas mereka adalah melakukan studi mengenai bagaimana melahirkan kebijakan The Foreign of Act of 1966. Developmentalism dan Modernization tersebut pada akhirnya menjadi pilar utama bagi kebijakan program bantuan dan politik luar negeri AS dengan tujuannya penyebaran “ideologi” kepada negara Dunia Ketiga. Misalnya dalam pelaksanaan program kerjasama, Pertama, Amerika menggunakan pengaruhnya tersebut terhadap kebijakan ekonomi dan perencanaan Dunia Ketiga. Kedua, pendidikan para tokoh dan pemimpin Dunia Ketiga dalam bentuk training maupun observasi. Ketiga, menggunakan para tokoh agama untuk penyebaran Developmentalism dan Modernization tersebut. Keempat, mendayagunakan tenaga pendidikan dan riset untuk bekerja di Dunia Ketiga sebagai instrumen USAID secara tersamar.[38] Dalam konteks penyebaran “ideologi” ini, invasi lebih cenderung dalam bentuk invasi sosio-kultural, politik, dan kemudian ekonomi. Menjadi complicated sifatnya manakala IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World bank) mendukung hal ini dengan kekuatan dana bantuannya.

Tidak ada bedanya manakala sebuah kebijakan, yang notabene merupakan parameter dari kedaulatan pemerintahan di mata dunia, disetir oleh segelintir kalangan. Hal ini hanyalah menjadi sebuah penjajahan baru dengan bentuk yang “lebih ramah”. Ambil saja contoh Washington Consensus sebagai resep perbaikan negara ala neoliberal hasil formulasi ulang oleh Williamson dari realitas di Chile di bawah Penochet. Istilah neoliberal tersebut digunakan untuk menandai kebijakan ekonomi Chile yang sepenuhnya diarahkan kepada liberalisasi pasar sebagai respons dari krisis ekonomi warisan rezim sebelumnya.[39] Washington Consensus ini merupakan sebuah list mengenai standar dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin idealnya untuk membenahi kondisi ekonomi dalam negerinya: disiplin fiskal, perluasan belanja publik, reformasi perpajakan, liberalisasi finansial, kurs kompetitif,  liberaliasasi perdagangan, liberalisasi investasi, privatisasi BUMN, deregulasi, dan perlindungan hak milik.[40] Tentunya untuk penguatan posisi tawar, pemberian program bantuan menjadi agendanya.

Persentuhan Dua Tatanan: Tradisionalitas dan Globalitas

Pembentukan ekonomi nasional merupakan sebuah proses yang hampir organis. Hal ini dalam artian titik awalnya adalah penggambaran batas-batas nasional, karena memang tanpa batas-batas tersebut itulah aktivitas ekonomi dapat disebut sebagai aktivitas ekonomi nasional. Dalam konteks Asia Tenggara, H. W. Dick menjelaskan bahwa ortodoksi perdagangan bebas Inggris pada abad ke-19 memperkuat tradisi lokal yang jauh lebih tua dan sesungguhnya merupakan subversi dari klaim-klaim teritorial yang ambisius kekuatan Eropa yang lain. [41] Dick juga menambahkan bahwa ekonomi nasional bukanlah muncul sebagai evolusi alamiah tetapi sebagai penyimpangan yang tidak alamiah yang dipaksakan oleh kekuatan militer Eropa sejak abad ke-19. VOC, seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, mempunyai sisi determinan dalam pembentukan perekonomian dalam negeri yang ada pada saat ini. Terlepas dari kontroversi moralitas atas kolonoalisme dan VOC, coba kita cermati dari segi infrastruktur saja yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Jalur telegraf dirancang pada tahun 1856 dari Jakarta ke Istana Gubernur-Jenderal di Bogor. Pada 1871, Jawa dihubungkan dengan jaringan internasional lewat Singapura dan secara bertahap jaringan telegraf diperluas ke semua kota penting di Jawa. Pada 1880-an sistem telepon dibangun di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pada tahun 1899, Jakarta menjadi salah satu kota pertama di dunia yang mempunyai teknologi baru trem listrik.[42] Dalam Nusa Jawa: Silang Budaya karya Lombard, kita dapat melihat beberapa “warisan” pemerintahan kolonial dengan Grote Postweg, jalan raya lintas Jawa yang dibangun Marsekal Deadels dari tahun 1808 hingga 1810 dari Anyer sampai Panarukan. Perjalanan dari Batavia (Jakarta) ke Surabaya dapat ditempuh dalam waktu lima hari. Jalur Batavia-Buitenzorg (Bogor pada saat itu) dibuka pada tahun 1873 dan jalur Surabaya-Pasuruan pada tahun 1878, dan setelah pembangunan-pembangunan ini berkembang pula banyak proyek lain menyusul.[43]

Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di samping kita “mendapatkan” beberapa “kemurahan hati” dari pemerintahan kolonial, kita perlu melihat juga apa sebenarnya yang hilang dan diambil. Kebijakan-kebijakan VOC dan kemudian cultuurstesel-nya (eksploitasi yang terlihat) sebagai program pemerintahan kolonial kepada pribumi telah mengambil sumber daya potensial dan strategis bagi keuntungan pemerintah semata. Politik etis dan program filantropi lainnya pun hanya retorika. Terbukti, politik etis dengan menyekolahkan anak-anak pribumi hanya membuat para ambtenaar dan priyayi baru demi kepentingan pemerintah. Dalam retorika program pendidikan kepada anak-anak pribumi pada tahun 1925 misalnya, pengeluaran per kapita hanya sebesar 32 sen, namun pengeluaran untuk pendidikan anak-anak Belanda di Indonesia per kapita sebesar 75 gulden. Besaran untuk anak-anak Belanda itu kira-kira mencapai 225 kali lipat dari yang dialokasikan bagi anak-anak pribumi. Dengan gap yang sejauh itu, perbedaan kualitas pendidikan pun sangat mencolok antara keduanya.[44]

Hal tersebut seharusnya secara bijak dapat kita analogikan dengan kondisi seperti sekarang. Betapa negara maju telah dapat mewacanakan bahwasanya program yang mereka berikan merupakan konsep ideal mengenai pembangunan secara universal. Padahal, tidak bisa dilupakan dalam hal apapun, terlebih mengenai pembangunan, aspek lokalitas dan kontekstualitas kewilayahan tidak pernah dapat dikesampingkan serta dianggap general antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tak ubahnya seperti yang dijelaskan Mohtar Mas’oed yang menuliskan bahwa penerapan sistem demokrasi di negara di Afrika yang sangat didukung oleh Amerika dengan berbagai programnya, namun malah terkesan memaksakan dan mengakibatkan beberapa kegagalan bahkan dalam sistem sosial masyarakatnya.[45] Tanpa menjadi apatis dengan kebijakan dan komunikasi antarnegara, jangan dilupakan bahwa tidak semua program luar negeri adalah benar-benar kebijakan filantropis yang tidak mempunyai maksud apa-apa di baliknya.

Mari kita lihat dari “gerakan” ideologi negara maju dengan agenda-agendanya. Walaupun pada satu sisi generalisasi lokalitas propaganda paradigma kepada Dunia Ketiga sangat tidak kontekstual, pada satu sisi mekanisme propaganda mengalami proses kontekstualisasi yang sangat hebat. As’ad menilai bahwa pada tingkatan institusi, World bank memberikan sedikit koreksi: “New Public Management” sebagaimana berlangsung di Amerika dan Inggris tidak terlalu dikampanyekan di Dunia Ketiga. World Bank lebih memilih agenda good governance dalam rangka memerangi masalah korupsi yang cukup kronis, dan dengan konsep ini, reformasi birokrasi diletakkan dalam hubungan antara masyarakat sipil, bisnis, dan negara, di mana hal-hal seperti ini mengingatkan pada konsep civil society.[46] Konsep Eropa tersebut diadopsikan kepada lembaga donor untuk memperkuat agenda demokratisasi negara Dunia Ketiga. Perlu diketahui bahwa dalam propaganda demokrasi –dalam konteks ini— pada beberapa tingkatan merupakan agenda pendukung kebijakan dan program ekonomi-politik negara maju demi invasi pasar yang lebih besar. Secara kasar dapat disimpulkan bahwa demokrasi ala negara maju, yang dipropagandakan dengan banyaknya justifikasi teoritis di satu sisi dan program filantropi di sisi lain, merupakan kegiatan dalam rangka menjaga ruang publik agar tetap sehat dan jauh dari ancaman dominasi (kontrol) satu kekuatan. Dalam konsep ini jelas tampak bahwa peran negara menjadi sangat minim, kebebasan individual menjadi perhatian, dan pada akhirnya free market (pasar bebas/global) menjadi instrumen utama. Beberapa konsep selain demokratisasi yang menjadi agenda lembaga donor internasional tersebut mencakup: pengembangan ekonomi, HAM, lingkungan, kependudukan dan kesehatan, perlindungan konsumen, good governance, civil society, gender, resolusi konflik, dan pluralisme.

Lagi-lagi hal ini bersangkutan dengan perdagangan global di mana kapital adalah sebuah faktor determinan untuk tetap survive dalam “pertempuran acak satu arena tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional (multinational corporations/MNCs) merupakan sebuah fenomena akhir abad ke-19 yang menjadi booming dalam kontroversi atas keberadaannya. Pada perkembangannya di masa sekarang, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa MNC telah menjadi ciri esensial ekonomi global dan semuanya tidak akan sanggup untuk mengontrolnya. Para penerima investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) bersikap mendua menyangkut kegiatan MNC ini. Di satu sisi mereka menyadari bahwa FDI akan membawa modal dan teknologi ke dalam negeri, namun di sisi lain ada ketakutan-ketakutan akan adanya dominasi dan perkembangan kekuatan yang berlebihan sehingga akan menimbulkan eksploitasi perusahaan-perusahaan kuat itu.[47] Pada perkembangannya, di tataran grassroot, adanya sebuah perusahaan MNC tersebut mengakibatkan kegiatan perekonomian rakyat menjadi kedatangan “tamu” baru.

Sebelum tahun 1850, hanya terdapat 5 korporasi yang didirikan, diantaranya adalah maskapai penerbangan Belanda (NHM) dan Bank Jawa (Javanesche Bank). Terdapat lebih banyak kegiatan pada akhir tahun 1850-an dan 1860-an. Sejak saat itu dan seterusnya, berbagai perusahaan diresmikan badan hukumnya setiap tahun, yang berarti selalu bertambah jumlah perusahaan yang resmi dapat beroperasi di Indonesia. Sesudah tahun 1896, peningkatan terjadi lebih dari 100 buah perusahaan tiap tahunnya, dan tingkat tertinggi pada tahun 1910 dengan 326 perusahaan baru yang diresmikan. Dalam pembentukannya, terdapat data mengenai tingkat bertahan hidupnya perusahaan pada saat itu yang ditulis J.N.F.M a Campo.[48] Namun, walaupun mungkin secara sekilas tingkat bertahan hidup perusahaan yang bermunculan tersebut tidak terlalu tinggi, dengan konsistensi kemunculannya setiap tahunnya, tetap saja menyebabkan dominasi perusahaan yang ada.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan yang Didirikan dan Tingkat Bertahan Hidupnya[49]

Perusahaan Didirikan Ada pada tahun 1930 Tingkat bertahan hidup (persen)
Sebelum tahun 1890 383 157 41
1890-1900 982 225 22,9
1900-1909 1630 524 32,1

Tabel 3. Investasi Gabungan Jepang dalam Pertanian di Indonesia pada Tahun 1939[50]

Region

Jumlah Perusahaan

Investasi (dalam Yen)

Jawa

7

19.987.140

Sumatera

12

32.501.701

Kalimantan

3

16.226.995

Sulawesi dan Irian

5

   8.433.153

Jumlah

27

77.151.079

 

Tabel 4. Investasi Swasta Jepang dalam Pertanian di Indonesia pada Tahun 1939[51]

Region

Jumlah Perusahaan

Investasi (dalam Yen)

Jawa

10

421.300

Sumatera

2

2.000

Kalimantan

29

1.063.940

Sulawesi dan Halmahera

13

391.128

Jumlah

54

1.874.368

 

Perusahaan-perusahaan tersebut, praktis, memakan ranah aktivitas dari kegiatan ekonomi rakyat. Pasar tradisional misalnya, jelas-jelas akan kalah jika disandingkan dalam satu arena dengan perusahaan besar multinasional bermodal besar seperti itu. Konkritnya, dengan modal besar yang menimbulkan konsekuensi penurunan drastis biaya produksi, penjualan komoditas akan dilepaskan dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik pula. Jikapun harga yang ditawarkan sama dengan produk “rakyat” (yang dihasilkan oleh petani domestik misalnya), paling tidak kualitas barang amat berbeda dan pemilihan akan produk MNC menjadi lebih menarik, apalagi jika harga lebih murah. Permasalahan tidak berhenti sampai situ saja. Pelarian kapital dari masyarakat dalam negeri menuju luar negeri (tempat asal perusahaan MNC bersangkutan) adalah hal berikutnya yang menjadi kerugian dari negara “boneka”. Keuntungan yang besar itu tidak akan berputar dalam negeri melainkan menjadi bagian kapital yang akan terfokus dan kembali datang dalam bentuk invasi produksi yang akan menyingkirkan pasar dan produk domestik sebagai aspek kegiatan subsisten masyarakat.

Dalam hal ini mungkin kita harus mengkritisi fungsi dari pemerintah sendiri menyangkut persoalan perdagangan global dan laju kekuatan kapital tersebut. Adam Smith mempunyai pandangan yang tampaknya bertentangan mengenai fungsi pemerintah. Di satu pihak, demi menjamin hak kebebasan, Smith menolak campur tangan pemerintah atas kegiatan ekonomi. Tetapi, di lain pihak, Smith jelas membela peran pemerintah sebagai penjamin adanya kebebasan tersebut. Dari konsep Smith yang seakan terlihat bertentangan seperti itu menimbulkan beberapa persepsi akan fungsi ideal pemerintah sehubungan dengan mekanisme pasar: (1) pendekatan libertarian anarkistis yang menganggap bahwa Smith menginginkan mekanisme pasar murni tanpa adanya campur tangan pemerintah sama sekali, (2) pendekatan kelembagaan yang menganggap bahwa Smith menginginkan adanya efek positif dari pengusaha besar bagi masyarakat sekitarnya, dan (3) pendekatan negara minimal-efektif yang menganggap bahwa Smith menginginkan pengurangan peran pemerintah hanya sampai titik kompromistis tertentu.[52] Dari paparan tersebut, bagaimanapun sebuah pasar bebas akan tetap terbangun. Pasar bebas seakan-akan menjadi sebuah keharusan sejarah di tengah dinamika perkembangan zaman. Pasar bebas sendiri merupakan sebuah tatanan kosmis yang memungkinkan setiap individu untuk mengejar kepentingannya dan kemudian pada nantinya akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pasar bebas itu sendiri.[53]

Dalam bukunya tentang gelombang kapitalisme dunia, Naomi Klein menjelaskan mengenai persoalan lokalitas yang berhadapan dengan globalisasi. The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism[54] karya Klein tersebut menjelaskan mengenai bagaimana lokalitas memiliki kekuatan dasar yang membuatnya menjadi tipikal di satu sisi, dan globalisasi dengan kelebihannya tersendiri di sisi yang lain. Lokalitas memiliki dua sisi dalam persinggungan tersebut; sisi yang kuat dengan ikatan sosialnya, dan sisi lemah jika harus dihadapkan dengan permainan diplomasi elite yang akan “mewakili” tiap-tiap komunitas lokalnya tersebut.

Lokalitas tampaknya menyimpan banyak makna. Etienne Balibar, dalam Politic and the Other Scene[55]-nya (2002) bicara tentang persoalan lokalitas sebagai sebuah kekuatan; dengan catatan, jika dapat memapankan proses pembentukan ikatannya. Menghubungkannya dengan kekuatan tatanan institusi, Balibar  mengatakan bahwa skema-skema tertentu akan selalu mungkin untuk terjadi di sana; entah oleh institusi, kelompok-kelompok, atau paling kecil oleh individu-individu.[56] Dalam masyarakat kita, “tamu baru” (kondisi global dan segala macam institusi pendukungnya) tersebut menjadi lebih kompleks sifatnya dengan kondisi yang membuat tradisionalitas seakan-akan anakronis: sebuah “benda” yang seharusnya tidak pada zamannya.

Neo-liberalisme sendiri tidak jauh berbeda dengan liberalisme “klasik” yang menganggap sebuah kebebasan adalah hal mutlak, yang sampai-sampai sulit dibedakan demarkasinya bahwa kebebasan itu merupakan sebuah jalan pencapaian atau tujuannya. Adam Smith dengan lieralisme klasiknya tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat pada era 1800-an hingga 1900-an. Namun, dengan dianutnya paham ini, pada 1929-1930 dunia mengalami depresi hebat dan kekacauan ekonomi.[57] Dengan adanya kegagalan model lama itu, Jhon Maynard Keynes muncul sebagai semacam shock therapy akan tatanan konsep liberalisme dengan mengeluarkan konsep baru mengenai intervensi negara. Namun, pada dasarnya kesemua hal tersebut dengan segala kerumitannya dapat dijelaskan dengan satu ujung pangkal. Weber, dalam bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, mengatakan bahwa sebuah kondisi kapitalisme merupakan hasil dari beberapa psikologi massa yang telah berkembang.[58] Manusia dipenuhi dengan usaha terus-menerus untuk mencapai uang dan harta, dan kesemua hal inilah yang pada akhirnya mengarah kepada kapitalisme.[59]

Persoalannya, perkembangan jaman, di satu sisi, membawa kerumitan bagi hidupnya pasar. Pasar sebagai institusi sosial dalam masyarakat yang sekaligus sebagai aktivitas perekonomian kerakyatan, berhadapan dengan perkembangan perspektif mengenai modernitas oleh para pengambil kebijakan. Dawam Rahardjo dan Ignas Kleden mengatakan bahwa telah muncul paradigma teknokrasi dalam mentalitas para pengambil kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia.[60] Perkembangan paradigma tersebut, rupanya memang tidak dapat terlepas dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mengkondisikan kebutuhan “serba-cepat” dalam segala hal. Mengenai kebutuhan akan adanya kondisi “serba-cepat” tersebut, Thomas L. Friedman menulis The World is Flat (2005).[61] Friedman membagi faktor-faktor yang menurutnya berperan dalam proses tersebut: (1) keruntuhan Tembok Berlin, (2) web, (3) software alur kerja, (4) uploading, (5) outsourcing, (6) offshoring, (7) suply-chaining, (8) insourcing, (9) in-forming, dan (10) steroid.

Namun, persoalan efektivitas dan efisiensi sebenarnya bukan hanya sebatas persoalan ekonomi saja. Charles J. Fox and Hugh T. Miller, dalam tanggapannya mengenai perkembangan bidang-bidang keilmuan dan relativitas batas-batasnya mengatakan bahwa diskursus sosial-ekonomi pada akhirnya menjadi hampa di satu sisi, yang membuat kondisi pemerintahan yang buruk di sisi yang lain (Fox dan Miller menyebutnya dengan terkondisikan sebagai damn guv’ment). “Efisiensi” dan “efektivitas” pada dasarnya merupakan imaji yang relatif pada setiap tempat dan konteks.[62] Dalam persoalan ekonomi (pasar dan aktivitas perdagangan, dalam makna yang luas), efektivitas dan efisiensi menjadi relatif.

Mengenai permasalahan pewacanaan konsep-konsep Barat, Mubyarto mengeluarkan kritik yang agak keras pada beberapa tingkatan mengenai kontekstualisasi konsep tersebut di Indonesia. Mubyarto mengatakan bahwa kelemahan mendasar ilmu ekonomi konvensional Barat jika diterapkan di Indonesia adalah ketika menganggap bahwa fenomena ekonomi yang bisa dianalisis hanyalah yang terjadi di pasar atau tentang komoditas yang dipertukarkan di pasar. Lebih fatal lagi jika dibuat model ekonomi (abstrak-matematis) bahwa pasar hanya mengenal dua sektor ekonomi, yaitu produksi (oleh perusahaan) dan konsumsi (oleh rumah tangga) saja. Dengan adanya hal yang seperti ini tentunya tidak akan dikenal adanya pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus.[63] Asumsi yang terinternalisasi pada kita sekarang ini adalah “perusahaan-sentris” dengan berbagai kebijakannya yang berfokus kepadanya. Kondisi seperti ini menjadi terlihat seperti sebuah keberhasilan propaganda diskursus Barat kepada kita. Rente ekonomi terjadi secara samar namun sangat jelas pergerakannya.

Penutup

Dari segi pembangunan, negara Indonesia dengan warisan kolonialisme dan politik Orde Baru-nya  secara tidak sadar lebih mengutamakan kepada pembangunan ekonomi yang terlalu berlandaskan faktor modal dan teknologi dengan penggunaan paradigma ekonomi finansial, dan ini tentunya jauh dari penguatan ekonomi sektor grassroot. Terdapat tiga pendekatan besar dalam pembangunan: paradigma politik, ekonomi, dan moralisme. Sesuatu yang sangat disayangkan adalah perdebatan berbagai pihak mengenai penggunaan pendekatan dalam pembangunan hanya terfokus pada dua pendekatan pertama; dan moral sebagai paradigma pembangunan yang cenderung lebih akomodatif dengan perhatian pada ekonomi distributif menjadi ternomorsekiankan. Sebuah konformitas yang sangat utopis adanya jika yang terus berkembang adalah paradigma-paradigma yang selalu “memfasilitasi” propaganda pasar Dunia Maju. Lokalitas pasar tradisional sebagai penghidupan masyarakat yang sesungguhnya akan tergerus menjadi kondisi di mana satu kekuatan modal bergerak ke satu titik dan hanya menghidupi segelintir manusia, terbungkus dengan format intelektualitas teoritisnya.

Daftar Pustaka

A Campo, J.N.F.M. 1995.  “Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913”, dalam Lindblad, J. Thomas (Ed.). 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, terj. Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar.

Ali, As’ad Said. 2008. Pergolakan di Jantung Tradisi. NU yang Saya Amati. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Arif, Sritua. 2006. Negeri Terjajah. Yogyakarta: Resist Book.

Balibar, Etienne. 2002. Politic and the Other Scene. London: Verso.

Burke, Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial, terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dick, H.W. “Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an”, dalam Lindblad, J. Thomas (Ed.). 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, terj. Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar.

Dick, H.W. 1978. “The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equity in Indonesia: An Interpretation”, sebagai presentasi penelitian dalam Department of Economics, Research School of Pacific Studies at the Australian National University.

Fox, Charles J. dan Miller, Hugh T. 1993. “Postmodern Public Administration: A Short Treatise on Self-Referential Epiphenomena”, dalam Administrative Theory & Praxis, Vol. 15, No. 1 (1993).

Friedman, Thomas L. 2005. The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. US: Farrar, Strauss and Girroux.

Gilpin, Robert dan Gilpin, Jean Millis. 2002. Tantangan Kapitalisme Global, terj. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kartodirdjo, Sartono. et.al. 1987. Perkembangan Peradaban Priyayi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

__________________. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I. Jakarta: PT Gramedia.

Koentjaraningrat (Ed.).  1979. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Keraf, A. Sonny. 1996. Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kleden, Ignas. 1984. “Model Rasionalitas Teknokrasi”, dalam Prisma, No.3/1984, Tahun XIII.

Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism. New York: Henry Holt and Company, LLC.

Lombard, Denys. 2008a. Nusa Jawa: Silang Budaya. Batas-Batas Pembaratan, terj. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

______________. 2008b. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jaringan Asia, terj. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mas’oed, Mohtar. 1999. Politik, Birokrasi, dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mubyarto. 2005. “Krisis Ilmu Ekonomi Indonesia”, dalam A.B. Lapian, et.al (Eds.). Sejarah dan Dialog Peradaban. Jakarta: LIPI Press.

Nugroho, Heru. 2001. Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Post, P. 2002. “Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia Sebelum Perang”, dalam Lindblad, J. Thomas (Ed.). 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, terj. Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar.

Rahardjo, Dawam. 1984. “Teknokrasi: Dari Gerakan Sosial ke Dominasi Tekno-Ekonomi”, dalam Prisma, No.3/1984, Tahun XIII.

Ridwan, Nur Kholik. 2008. NU dan Neoliberalisme. Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad. Yogyakarta: LKiS.

Salim, Agus. 2008. Pengantar Sosiologi Mikro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Seabrook, Jeremy. 2006. Kemiskinan Global. Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme, terj. Yogyakarta: Resist Book.

Wibawa, Samodra.  2001. Negara-Negara di Nusantara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Weber, Max. 2002. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, terj. Yogyakarta: Pustaka Promethea.

Zein, Muhammad Amin. 1998.  “Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, dalam Tim Kahmi Jaya (Eds.). 1998. Indonesia di Simpang Jalan. Bandung: Mizan.


[1] Pada saat itu sebutan Malaka dalam konteks perdagangan tersebut cenderung diartikan sebagai sebuah wilayah laut (selat antara Sumatera dan Malaysia sekarang) dan daerah pantai (pesisir) di pinggir-pinggirnya.

[2] Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya. Jaringan Asia, terj. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 29-34.

[3] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid 1 (Jakarta: PT Gramedia, cet. kedua: 1988), hal. 5.

[4] Pembahasan mengenai Malaka dalam artikel ini disebabkan oleh karena Malaka pada saat itu merupakan pusat perdagangan Nusantara, bahkan Asia Tenggara.

[5] Sartono Kartodirdjo, 1988:6.

[6] Richard Robison, “Capitalism and the Bureaucratic State in Indonesia: 1965-1975”, sebagai disertasi Doktoral di  Sydney University (1978).

[7] Sartono Kartodirdjo, 1988.

[8] Buku bermodel serial tematik karangan Denys Lombard tersebut  telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam tiga jilid Le Carrefour Javanais (Nusa Jawa: Silang Budaya, terj.). Edisi I (Batas-Batas Pembaratan/Le limited de I’ocidentalisation); edisi II (Jaringan Asia/Les reseaux asiatiques), dan edisi III (Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris/L’herirage des royaumes concentriques). Judul asli buku dalam bahasa Prancis, lihat dalam Denys Lombard, Le Carrefour Javanais (Paris: Ecole des Hautes Etudes en Siences Sociales, 1990).

[9] Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya. Batas-Batas Pembaratan, terj. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

[10] Catatan John Sullivan pada perjalanan penelitiannya pada tahun 1975 dan 1979 di Jawa.

[11] Sartono Kartodirjdo, 1988:17-22.

[12] Denys Lombard, 2008a:177-200.

[13] Para yayi = para adik. Yang dimaksud dari priyayi pada mulanya adalah para adik atau saudara dan kerabat dari raja.

[14] Sartono Kartodirdjo, A. Sudewo, dan Suhardjo Hatmosuprobo, Perkembangan Peradaban Priyayi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hal. 4-10.

[15] Pemerintahan kolonial membuat kepanjangan tangannya di masing-masing wilayah dengan membuat raden-raden baru yang masuk sebagai ambtenaar atau pegawai pemerintahan (untuk pihak kolonial tentunya). Hal ini mendapatkan justifikasi terlebih dengan adanya simpati terhadap Kartini yang menimbulkan politik etis yang salah satu programnya adalah menyekolahkan kaum bumi putera (tentunya hanya sebagian dari pribumi yang dapat bersekolah).

[16] Koentjaraningrat (Ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, cet. keempat: 1979), hal. 22.

[17] Sartono Kartodirdjo, et.al., 1987:294.

[18] Agus Salim, Pengantar Sosiologi Mikro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 62.

[19] Lihat Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 2.

[20] Samodra Wibawa, Negara-Negara di Nusantara (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal. 22-25.

[21] Ibid., hal. 25.

[22] Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, terj. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 128.

[23] Mun’im D. Z., dalam: http://www.nu.or.id

[24] Sritua Arif, Negeri Terjajah (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal. 13

[25] Dalam Sritua Arif, 2006:15.

[26] H.W. Dick, “The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equity in Indonesia: An Interpretation”, sebagai presentasi penelitian dalam Department of Economics, Research School of Pacific Studies at the Australian National University (1978).

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Sritua Arif, 2006:7.

[30] Globalisasi teknologi dan komunikasi adalah hal yang tidak dapat terlepas dari globalisasi ekonomi. Kesemua hal ini dapat dibilang elemen-elemen komplementer yang tidak dapat saling menegasikan antarmasing-masing.

[31] Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin, Tantangan Kapitalisme Global, terj. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 327.

[32] Ibid.

[33] Ibid., hal. 331.

[34] Koentjaraningrat (Ed.), 1979:382.

[35] Jeremy Seabrook, Kemiskinan Global. Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme, terj. (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal. 71.

[36] Istilah ini digunakan untuk penyebutan negara yang masih terbelakang atau sering dihaluskan dengan istilah negara berkembang.

[37] Muhammad Amin Zein, “Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, dalam Tim Kahmi Jaya (Eds.), Indonesia di Simpang Jalan (Bandung: Mizan, cet. ketiga: 1998), hal 40.

[38] Ibid.

[39] As’ad Said Ali, Pergolakan di Jantung Tradisi. NU yang Saya Amati (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hal. 99.

[40] Ibid., hal 99-100.

[41] H. W. Dick, “Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an”, dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, terj. (Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 32.

[42] Ibid., hal. 35.

[43] Denys Lombard, 2008-b:139-140.

[44] Sritua Arif, 2006:16.

[45] Dr. Mohtar Mas’oed, Politik, Birokrasi, dan Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ketiga: 1999).

[46] As’ad Said Ali, 2008:102.

[47] Robert Gilpin dan Jean Milis Gilpin, 2002:173.

[48] J.N.F.M a Campo, “Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913” dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, terj. (Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar, 2002).

[49] Ibid., hal. 89.

[50] P. Post, “Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia Sebelum Perang”, dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, terj. (Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar, 2002).

[51] Ibid.

[52] A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hal. 171.

[53] Ibid., hal. 199.

[54] Naomi Klein, The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism (New York: Henry Holt and Company, LLC., 2007).

[55] Lihat Etienne Balibar, Politic and the Other Scene (London: Verso, 2002), hal. 17.

[56] Ibid.

[57] Nur Kholik Ridwan, NU dan Neoliberalisme. Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad (Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 38.

[58] Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, terj. (Yogyakarta: Pustaka Promethea, cet. kedua: 2002).

[59] Ibid., hal. 81.

[60] Ignas Kleden, “Model Rasionalitas Teknokrasi”; dan Dawam Rahardjo, “Teknokrasi: Dari Gerakan Sosial ke Dominasi Tekno-Ekonomi”, dalam Prisma, No.3/1984, Tahun XIII.

[61] Lihat Thomas L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (US: Farrar, Strauss and Girroux, 2005).

[62] Charles J. Fox and Hugh T. Miller, “Postmodern Public Administration: A Short Treatise on Self-Referential Epiphenomena”, dalam Administrative Theory & Praxis, Vol. 15, No. 1 (1993).

[63] Mubyarto, “Krisis Ilmu Ekonomi Indonesia”, dalam A.B. Lapian, dkk., (Eds.), Sejarah dan Dialog Peradaban (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 106.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: