Di Mana Demokrasi?

Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 2010

Di Mana Demokrasi?

oleh Sayfa Auliya Achidsti

Kita mungkin telah mengenal karedok, lalapan,ulam, lotek, atau salad sebagai sebutan sayuran mentah yang disajikan. Namun, pelayan restoran di negara Barat tentu akan kebingungan menyajikan lotek, misalnya, walaupun telah kita gambarkan dengan jelas; karena, lazim di sana adalah salad. Dalam pengobatan, akupunktur, kerokan, atau oles minyak punya tujuan sama: mengeluarkan angin dari badan. Orang yang biasa dikerok badannya, tidak merasa afdhol jika hanya ditusuk jarum akupunktur, begitu juga sebaliknya. Peribahasa “lain padang, lain ilalang” ternyata berlaku sampai hal yang terkecil dalam kehidupan kita.

Analogi “lalapan” dan “pijat masuk angin” itu kali ini terlibat dalam pembicaraan yang agak rumit. Kebanyakan orang setuju bahwa demokrasi adalah sistem dalam pemerintahan (atau secara umum, kehidupan bersama) yang berdasar pada suara rakyat. Demokrasi menjadi istilah universal mengenai keterbukaan, partisipasi, hak dan tanggungjawab, serta keadilan dalam bermasyarakat.

Lalu, apakah kemudian demokrasi ini juga memiliki sebutan dan bumbu yang agak berbeda di lain tempat dan tradisi? Masuk akal jika di tengah banyaknya manusia dan bermacam sistem di dunia ini akan ada kasus “lalapan” dan “pijat masuk angin” tersebut. Dikaitkan dengan kondisi dalam negeri hari ini, persoalan status keistimewaan Yogyakarta agaknya bisa dijelaskan dengan “santai” dan tanpa kerut di dahi.

Mitos Demokrasi

Magna Charta (1215) di Inggris dianggap momen yang menjadi titik-tolak demokrasi kontemporer. Perselisihan elit kerajaan dengan rakyatnya sebelumnya, memuncak pada tuntutan pembatasan kekuasaan raja dan sistem monarki saat itu. Parlemen dan hukum menjadi segalanya, versus pemerintahan despotis istana. Pada perkembangannya, pola kehidupan dan prinsip “bebas-bertanggungjawab” inilah yang menjadi model di beberapa negara kemudian, yang terus berkembang menjadi tatanan mayoritas negara di dunia saat ini.

Karya John Locke dengan Two Treatises of Government (1689) dan Jean-Jacques Rousseau dengan Du Contrat Social-nya (1762) membuat pengaruh yang besar dalam konsep kedemokrasian negara-negara. Namun, yang harus diingat, karya apapun ditulis berdasar ruang dan waktu tertentu. Locke bicara mengenai hak dasar manusia, konsitusi, dan penentangan monarki; dengan pengalaman konflik bangsawan dengan rakyat yang membayangi. Sedangkan, Rousseau mengatakan bahwa rakyat melakukan dua hal, diperintah sekaligus memerintah; dengan pengalaman adanya ketidakpedulian elit terhadap rakyat di lingkungannya.

Prinsip “bebas-bertanggungjawab” demos-kratein (bahasa Yunani; asal mula istilah ‘demokrasi’) itu memang merupakan prinsip dalam setiap satuan komunal. Namun, yang menjadi soal adalah, bagaimana penerapannya pada tempat dan tatanan yang beragam. Perjalanan sejarah semakin mengukuhkan demokrasi dengan penjelasan tunggalnya; dengan ciri yang khas, mekanisme pemilihan umum, pembagian kekuatan, dan asas partisipasi. Esensi “bebas-bertanggungjawab” demokrasi sebagai sebuah ekspresi tergeser oleh persepsi global yang pada awalnya sebenarnya hanya bertindak sebagai referen (salah satu gambaran). Demokrasi menjadi mitos dengan pemahaman tunggalnya.

No size fits all” dan “think globally act locally” sebagai slogan dalam pengamalan demokrasi tetap menuntut adanya mekanisme khas menurut persepsi global tersebut. Di Indonesia, pada perkembangannya, “kasus Demokrasi” ini menjadi agak-agak mirip “kasus sakralisasi Pancasila” di era Orde Baru dengan satu penafsiran dan tata pelaksanaannya itu.

Dalam kaitannya dengan sejarah, Magna Charta, satu hal yang perlu dipahami adalah perbedaan antara kesultanan Yogyakarta dengan kerajaan Inggris. Magna Charta identik dengan latar belakang despotisme bangsawan kepada rakyatnya. Namun, Yogyakarta tidak mengenal sejarah demikian.

Jika kemudian SBY mengatakan bahwa sistem monarki akan bertabrakan dengan konstitusi dan demokrasi, maka muncul pertanyaan, monarkhi dan demokrasi yang bagaimana yang dimaksud? Pada awal tahun 1990, Amerika Serikat dengan administraturnya saat itu, Herman J. Cohen,  menjanjikan bantuan keuangan langsung untuk “pengembangan infrastruktur demokrasi”, dan yang paling utama adalah soal pemilihan umumnya. Namun, hasil mengatakan lain. Demokratisasi AS atas Afrika saat itu gagal dengan kesimpulan bahwa mereka (masyarakat Afrika) memiliki tatanannya sendiri yang telah mapan.

“Jalan Tengah”

Sejarah politik AS seakan terulang dengan keinginan SBY membuatkan sistem “Jalan Tengah” atas tata pemerintahan Yogyakarta. SBY mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, yang secara implisit telah tertera dalam konstitusi; maka, nilai demokrasi harus ditegakkan; tidak ada monarki. Ada makna pada pernyataan tersebut; ‘demokrasi’ dalam pandangan global dilawankan dengan pranata lokal.

Perlu diperhatikan di sini bahwa sejak adanya Amanat 5 September 1945, berbagai penyesuaian telah dilakukan. Hanya saja memang tidak dilakukan pemilihan untuk gubernur yang posisinya dipegang raja (Sultan); inilah yang dipersoalkan. Dari berbagai polemik yang berkembang, wacana referendum muncul. Hal ini menjadi isu yang justru amat tidak produktif. Jelas, ini akan membagi masyarakat dalam dua kubu, setuju dan tidak. Dengan implikasi tersebut, jalan tengah tidak akan semudah konsep “ekonomi jalan tengah” yang telah dicanangkan SBY sebelumnya, yang cenderung kurang memiliki implikasi langsung di lapangan.

Harus dipahami bahwa Keraton dan sistemnya tersebut hanya merupakan satu dari beberapa hal yang menjadi keistimewaan di Yogyakarta. Paling tidak, pertama, aspek sejarah sebagai pusat Kerajaan Mataram, dan perkembangan yang sampai hari ini telah mengalami banyak masa; perjuangan kolonial, momen Amanat, dan Agresi Militer Belanda II. Kedua, kebanggaan akan terbentuknya Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia dengan pluralismenya dan perkembangan seni serta pendidikannya, membuat pola unik di dalamnya. Dan, ketiga, tatanan sosial di samping sifat Keraton yang inklusif.

Dalam hal ini, civic virtue (moral kemasyarakatan) di Yogyakarta terbentuk dalam karakternya yang khas; sedangkan monarki merupakan salah satu hal dari keseluruhan virtue masyarakatnya. Prinsip “bebas-bertanggungjawab” bagi masyarakat Yogyakarta telah mapan diterjemahkan sebagai sebuah tatanan yang ada selama ini. Asas “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” terwujud sederhana dengan hak rakyat mengadu kepada raja kapan pun.

“Mengapa tidak sekalian di-hitam-di-atas-putih-kan saja dengan konsep universal?” Tidak sederhana jawabannya. Sebuah tatanan masyarakat bukan sekadar ruang kosong yang dapat dimanipulasi dengan mudah; bahkan dengan lobi-lobi politik. Simplifikasi semacam itu adalah pencederaan terhadap prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” terhadap masyarakat setempat.

Jika pun sebuah sistem “jalan tengah” (demokrasi) itu dimasukkan ke Yogyakarta hari ini, akan memunculkan analogi “lalap” dan “pijat” tadi. Paling tidak, akan muncul pertanyaan dalam pewujudan Demokrasi di Yogyakarta; sama halnya seperti wisatawan yang kebingungan mencari makanan lotek di negara Barat, “Apakah kita tidak bisa menemui demokrasi di Yogyakarta sekarang?”

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: