“L’etat c’est Moi” (Negara adalah Saya)

Pikiran Rakyat, 7 Februari 2011

L’etat c’est Moi (Negara adalah Saya)

oleh Sayfa Auliya Achidsti

Dalam jangka beberapa bulan ini saja, sudah terhitung muncul demonstrasi besar di beberapa negara. Hal yang membuatnya menjadi teror bagi pemerintahan adalah sifatnya yang bergerak seperti virus. Satu demonstrasi besar yang dilakukan di satu negara mempengaruhi gerakan massa di negara lain. Persoalannya sama. Kekecewaan warga atas ketidakadilan, kemiskinan, dan pemerintahan otoriter menjadi alasan dari berbagai demonstrasi yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.

Hal yang jadi persoalan dan kompleks sifatnya—dan kemudian, menarik—adalah, revolusi tersebut merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kebosanan terhadap kinerja rezim “tua”. Saling-pantik revolusi antarnegara ini pada beberapa sisi mengingatkan kita pada masa-masa revolusi ideologis dunia lalu, yang menampilkan perjuangan kelas di Prancis, Jerman, atau juga Uni Soviet (Rusia). Frasa klasik Raja Louis XIV, “L’etat c’est moi” (“Negara adalah saya”), menjadi cerminan dari semangat revolusi yang terjadi. Satu sisi menampilkan rezim “tua” yang merupakan personifikasi dari Negara, dan di sisi lain terdapat demonstran yang berusaha merebut Negara tersebut ke tangan mereka.

Estafet Revolusi

Gerakan massa bertransformasi menjadi sebuah bentuk revolusi sebab kemarahan warga yang sudah tidak dapat dinegosiasi. Revolusi terhadap rezim otoriter yang marak bermunculan di negara-negara semitik itu terpantik oleh keberhasilan revolusi di Tunisia. Revolusi ini kemudian menyebar dan menginisiasi para kaum muda di berbagai negara di sekitarnya yang juga dimanfaatkan oleh para oposisi untuk melawan rezim pemerintahan di negaranya. Revolusi berawal dari lengsernya Presiden Zine el-Abidine Ben Ali dengan rezimnya yang telah mapan selama lebih dari 20 tahun. “Revolusi Jasmine” yang mengalami puncaknya pada tanggal 14 Januari lalu itu menuntut peletakan kekuasaan pemerintah Tunisia lama.

L’etat c’est moi” sepertinya menjadi hal yang dikatakan pihak yang sedang berselisih. Dengan aparat dan kekuasaannya, rezim “tua” mempertahankan posisinya dan menggerakkan sumberdaya “Negara” dalam meredam aksi massa. Di pihak lain, kekecewaan warga sendiri telah membuat gerakan protes menggambarkan tuntutan tanpa tawar-menawar lagi: penyerahan Negara; karena “Negara adalah milik ‘saya’ (rakyat)”.

Aljazair, Yaman, Mesir, dan Sudan menjadi negara berikutnya yang melakukan gerakan serupa. Di Aljazair, walaupun belum terkonsolidasi dalam gerakan besar-besaran, demonstrasi jalanan dan aksi pembakaran diri telah dilakukan sebagai perlawanan pada pemerintah korup. Di Yaman, aksi dilakukan oleh mahasiswa, menentang rezim 30 tahun Presiden Ali Abdullah Saleh. Reaksi menaikkan gaji pegawai dan reformasi konstitusi pembatasan masa jabatan presiden tidak meredakan aksi. Begitu pula di Mesir dan Sudan yang menjadikan Presiden sebagai sasaran aksi protes warga.

Dalam sejarahnya, gelombang perlawanan terhadap rezim pemerintahan di masing-masing negara Islam ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Revolusi yang terjadi kembali kali ini jelas menunjukkan bahwa revolusi era sebelumnya itu belum mendapatkan bentuk pemerintahan ideal dan mapan sesuai tuntutan pada masa itu.

Bukan Pembagian

Perdana Men­teri Tunisia, Mohamed Ghannouchi, boleh saja mengatakan bahwa struktur pemerintahan baru akan dirancang dalam mengakomodasi kepentingan semua pihak. Namun, jika berhenti hanya pada tingkatan lobi politik dan “pembagian kue” semacam itu, menjadi cara pikir yang cukup naif sebagai solusi. Revolusi tersebut adalah gerakan cenderung diinisiasi oleh kelas menengah dalam masyarakat; terlepas pada akhirnya menjadi gerakan protes massa “lintas-kelas”. Dalam gelombang besar-besaran yang sekarang sedang terjadi di negara-negara Islam tersebut, justru di samping pihak oposisi, golongan intelektual dan pemudalah elemen ujung tombak radikalisme yang bermunculan.

Hal yang membuatnya kompleks adalah, tuntutan kelas menengah tersebut terbungkus dalam kepentingan politik para pihak oposisi politik pemerintahan. Pihak oposisi yang berkonsolidasi dalam gerakan tersebut mendistorsi bahasa perlawanan dalam sebuah penyempitan makna yang sangat implikatif, yaitu penggulingan rezim “tua”. Hal ini, pada perkembangannya, menimbulkan pemecahan konflik yang simplistis: penyerahan dan pembagian kekuasaan.

Persoalan serupa yang dapat dijadikan perbandingan adalah revolusi penggulingan rezim Tsar yang dimotori oleh kaum Bolshevik. Revolusi 1905 yang menjadi pemantik aksi protes pada tahun-tahun berikutnya itu membentuk Soviet pertama, di St.Petrograd. Namun, semangat tuntutan kelas proletar pada akhirnya jatuh juga pada kepentingan pragmatis. Keberhasilan tidak dilanjutkan dalam perwujudan tuntutan kelas proletar; pada akhirnya hanya terjadi negosiasi-negosiasi oleh elit revolusioner dan para birokrat. Hal itulah yang sedang terjadi pada revolusi kali ini, konflik laten yang belum mendapat solusi mencari bentuk baru dan momen kemunculannya kembali. Di Aljazair, pasca penjajahan Prancis (1830-1962) telah terjadi berbagai rebut-merebut kekuasaan; begitu pula Mesir pasca Revolusi 1952; dan Sudan pasca kemerdekaan 1956 dan perang sipil sampai 1972.

Resolusi konflik yang terbatas dalam negosiasi diplomatis antarelit pada akhirnya membuat kekecewaan di masa depan dalan bentuk lain. Kelas menengah di negara berkembang atau bekas pendudukan memiliki sifat resistensi yang lebih tinggi terhadap kemapanan karena lebih diwarnai oleh kaum intelektual dan gerakan pelajar/mahasiswa; dalam hal ini, Indonesia mungkin memiliki tipikalitas yang hampir sama. Tuntutan terhadap perubahan yang mereka lakukan dilandaskan pada idealisme, dan mungkin ada beberapa dalam hal ideologi. Persoalan pembagian kekuasaan pasca revolusi dapat meredam dan mengalihkan tuntutan, namun untuk ke depannya, jika kondisi yang menjadi tuntutan kelas menengah itu tidak nampak, gelombang protes dalam bentuk lain akan terjadi kembali.

Ada dua hal yang seharusnya menjadi pokok perhatian, daripada sekadar pembagian “kue kekuasaan” pasca revolusi. Pertama, restrukturisasi pada tata pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena tata pemerintahan adalah personifikasi dari rezim “tua” sebelumnya. Kedua, mengakomodasi tuntutan dalam penempatan para profesional dari berbagai elemen revolusi dalam struktur pembangunan. Idealisme intelektual kelas menengah membutuhkan arena pewujudan. Pembangunan menjadi sebuah aktualisasi, sekaligus mengoptimalkan kemajuan negara.

Bagaimanapun, semangat “L’etat c’est moi” dalam setiap pergolakan revolusi tidak terhindarkan. Persoalannya adalah, bagaimana mencari solusi pasca perubahan kondisi; yang solutif, bukan hanya pada level permukaan namun pertimbangan masa mendatang.

 

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: