Pancasila, Kekuasaan, dan Politisasi Agama dalam Negara Budaya Patron-Klien

Dalam Kekuasaan dan Agama (Purwokerto: OBSESI Press, 2009)

Pancasila, Kekuasaan, dan Politisasi Agama dalam Negara Budaya Patron-Klien

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, kita selaku  individu maupun  kelompok tidak akan pernah bisa lepas dari hubungannya dengan negara. Negara selaku lembaga tertinggi dari suatu masyarakat yang mempunyai hukum legal mempunyai otoritas yang kuat untuk membuat dan memutuskan kebijakan serta mengarahkan tindakan dan mengatur rakyatnya.

Namun, meski negara adalah lembaga yang dapat mengatur dan memutuskan suatu kebijakan yang ditujukan kepada rakyatnya, dalam hal ini negara sendiri merupakan hasil “buatan tangan” dari rakyatnya itu. Negara menjadi semacam alat yang muncul karena konsensus tertentu sekumpulan masyarakat yang menghendaki suatu tujuan. Hal yang juga senada dilontarkan oleh Roger H. Soltau (1961) bahwa negara adalah alat dan kekuasaan (wewenang, otoritas) yang dapat mengendalikan suatu permasalahan atas nama masyarakat.

Oleh sebab itu, negara menjadi means (cara pencapaian) untuk memperoleh suatu tujuan bersama, yaitu sebuah kesejahteraan umum dari masyarakatnya dengan aturan-aturan dan pengaruhnya (kekuatan dan kekuasaan) yang mengikat.

Dengan pengertian seperti itu, maka kedudukan dan hubungan negara atas rakyat idealnya adalah sebagai tempat di mana terjadi pola interaksi aktif antarkeduanya untuk menghasilkan keputusan yang sanggup merepresentasikan semua golongan. Hal terakhir yang disebutkan inilah yang membutuhkan sifat “negara kuat” untuk muwujudkannya. Karena di dalam negara yang terbentuk, mengandung bermacam-macam kelompok (golongan) yang masing-masing dari mereka itu mempunyai suatu pemikiran dan kepentingan yang berbeda pula.

Tersebutlah Pancasila, sebagai dasar dan  falsafah hidup bernegara Indonesia. Pancasila yang tercetus dengan latar-belakang keragaman budaya dirasa pantas memperolah sebutan sebagai suatu anugerah. Hal ideal pada sila pertamanya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan hidup dengan bertumpu pada aspek keagamaan. Kemudian diikuti dengan aspek moral, semangat nasional, toleransi dan kompromi, serta keadilan. Namun ternyata, Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi bangsa ternyata hanya sebatas mitos.

Negeri Pewaris Pluralitas

Ini menjadi lebih berat terjadi pada negara-negara yang mempunyai tingkat keragaman yang cukup tinggi, karena dengan itu berarti kelompok dan golongan serta pemikiran dan kepentingannya akan lebih beragam pula. Khususnya di Indonesia, salah satu negara dengan tingkat kemajemukan  tinggi, hal itu terjadi lebih kompleks.

Perlu diingat bahwa pembentukan negara dapat terjadi atas dasar persamaan ideologi, cara hidup, kondisi geografis, adat, maupun budayanya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelompok masyarakat secara masif. Indonesia adalah negara yang dalam pembentukannya kurang lebih termasuk negara karena faktor pengaruh luar, yaitu pedagang dan agama, serta yang paling utama karena terjadinya kolonialisme berpuluh tahun oleh para penjajah.

Faktor yang pertama disebut itu, yaitu pedagang dan agama adalah faktor yang cukup memantik perubahan dalam sejarah Nusantara di masa kerajaan. Walaupun perdagangan di Nusantara telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, yang juga membawa perubahan kebudayaan masa Hindu dan Budha, namun yang paling mempunyai pengaruh perubahan adalah pada masa perdagangan kerajaan dengan pedagang India dan Timur Tengah.

Dalam Jaringan Ulama karya Azyumardi Azra (2004) disebutkan beberapa teori di antaranya oleh Pijnapel yang dikembangkan Snouck Hurgonje (1924). Teori itu mengatakan bahwa Islam yang mulai menyebar dan berkembang di India datang ke dunia Melayu-Indonesia sebagai penyebar Islam pertama pada abad ke-12.

Para pedagang yang kemudian disusul oleh para penyebar agama dan ahli pemerintahan itulah yang kemudian mendapat posisi yang memungkinkan mereka dapat berkomunikasi dengan raja-raja di Nusantara. Mulai tumbuhlah masa-masa akulturasi Islam-Nusantara yang lambat-laun mengarah pada perubahan budaya kerajaan. Bahkan, kemudian tumbuh salah satu pusat perdagangan di wilayah Nusantara dan sekitarnya, Malaka, yang mempunyai abad keemasan dan raja terbesarnya, Mudhafar Syah pada sekitar tahun 1450.

Baru kemudian menyusul kedatangan bangsa Eropa mulai tahun 1511, dengan misi ekspansi goldy, glory, gospel-nya. Penjajahan yang berlangsung beratus tahun itu mulai mengalienasi peran kerajaan dan bahkan membuatnya memudar, di samping juga karena perang antarkerajaan Nusantara sendiri. Kulminasi dari masa kolonialisme terjadi pada tahun 1945 saat bom atom dijatuhkan di atas Hiroshima Jepang, dan karenanya pada 17 Agustus terlahirlah negara kesatuan baru, Republik Indonesia.

Yang cukup menarik di sini adalah, bagaimana Nusantara yang pada masa lalu berupa ratusan kerajaan dengan budaya dan keadaan geografis yang amat berbeda satu sama lain bisa bersatu membentuk satu kesatuan dengan dominasi dari satu suku saja, yaitu Melayu? Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan proses pembentukan negara lain, yang dengan latar budaya, keadaan geografis, maupun ideologi akan memilih suatu pilihan mudah untuk membentuk negara yang berbeda.

Para Foundingfather amat menyadari kelemahan sekaligus kelebihan negara kita ini. Pembentukan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah hal yang mencerminkan bahwa kita sadar betapa keragaman merupakan awal pembentukan negara Indonesia. Walaupun sempat terjadi sedikit permasalahan pada proses pembuatan Piagam Jakarta yang disebut “tujuh patah kata”, tetapi pada akhirnya tetap dapat terselesaikan dengan lancar.

Agama, Sentral Ideologi dan Kebudayaan Masyarakat

Dengan perbedaan-perbedaan yang disebutkan itu, terjadilah apa yang disebut dengan kemejemukan dalam masyarakat. Walaupun kemudian perlu diingat bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat muslim. Hal menarik dalam konteks ini adalah, bagaimana cara umat muslim menyikapi sosok seorang pemimpin?

Secara garis besar, umat Muslim mempunyai pandangan tersendiri pada posisi seorang pemimpin. Terbentuknya pemikiran-pemikiran mengenai masalah kenegaraan serta kehidupan sosial politiknya pun tidak terlepas dari masalah imamah (kepemimpinan) tersebut.

Dalam kebudayaan di Indonesia, ternyata perkembangan pola pikir sunni ditambah lagi dengan sifat-sifat murni masyarakat bernafaskan  tradisional, hal itulah yang kemudian menjadi arah adat budaya masyarakat. Mayoritas masyarakat dalam negeri yang masih bernuansa tradisi ini, dilihat dari masih paling kuatnya ideologi kaum Nahdliyyin dengan ahlussunnah wal jamaah-nya dapat menjadi jawaban mengapa sistem kepemimpinannya masih bertindak sebagai suatu hal yang sakral. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara lain, yang menganggap seorang pemimpin, entah itu dalam tingkatan negara, institusi, maupun kelompok, hanya sekadar efek dari prosesi demokrasi semata.

Adanya sifat-sifat tradisi menambah nilai yang kompleks pada masalah kepemimpinan. Di kalangan pesantren,  para santri umumnya bersikap amat segan kepada kiainya. Dengan keseganan yang terlihat berlebihan itu, komunikasi antara keduanya terkondisikan menjadi hierarki tertutup, dengan pola komunikasi tidak langsung dengan pola dari atas ke bawah. Dengan ini posisi kiai sampai pada tingkatan tertentu dapat menjadi posisi yang “can do no wrong”.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan situasi pedesaan antara petani dan golongan eksekutif desanya (lurah, kades). Golongan eksekutif desa yang digaji berupa tanah menjadikan mereka tuan tanah di desanya. Oleh sebab itu, di hadapan petani, mereka adalah priyayi. Di samping juga kiai, para priyayi itulah yang menjadi patron bagi petani (Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, 1993).

Walaupun dalam budaya masyarakat kita tidak diberlakukan prinsip sunni yang asli sebagaimana di tempat awal agama, tetapi asas-asas yang tertanam dan terakulturasi itu sedikit banyak tetap mempengaruhinya. Dengan menempatkan pemimpin negara sebagai konsentrasi di segala bidang dan mempunyai kekuasaan yang cenderung mutlak, maka pemimpin negara ini berada di satu tempat yang tinggi dan amat berpengaruh.

Menempatkan Agama dalam Politik

Dengan sila pertama Pancasila, kita dapat memaknai bahwa keagamaan adalah salah satu yang amat diperhatikan dalam pembentukan negara Indonesia. Di sisi lain, hal ini merupakan representasi keadaan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian, agama adalah satu hal pokok yang menjadi masalah prinsipil untuk dibicarakan. Dalam berbagai kasus kekerasan di daerah, misalnya, banyak yang disebabkan berawal pada konflik yang melibatkan agama. Dalam hal kelembagaan juga demikian, pembentukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah salah satu akibat dari strategisnya isu agama di dalam negeri.

Konsekuensi terlibatnya agama dalam setiap sendi kehidupan, politisasi agama pun menjadi hal yang berpotensi untuk terjadi. Politisasi agama, suatu istilah yang cukup menjadi pembicaraan banyak kalangan, dengan memunculkan beberapa golongan yang mendukung dan menolak keras.

Agama dan politik, bagaimanakah cara menyikapi keduanya? Politik mempunyai inti pada kekuasaan. Kegiatan politik merupakan proses yang menyangkut perebutan dan mempertahankan kekuasaan dengan kepentingan tertentu. Berpolitik juga berarti bergerak dalam bidang pengaruh antarindividu dan kelompok. Lalu, apakah agama bisa menjadi bagian dari proses politik?

Masalahnya, bagaimana bisa menempatkan atau menggunakan agama yang transenden dalam bagian dari proses politik yang bersifat praktis. Memang, dalam beberapa konteks, agama juga menyangkut wilayah praktis, tetapi agama seakan tergeneralisasi menjadi tingkatan praktis.

Kita perlu melihat lebih jauh, di saat politik mulai mengarah kepada tiga ideologi besar yang berbeda satu sama lain, yaitu nasional, agama, dan komunis. Dengan “pembagian” tersebut, tidak bisa tidak, faktor agama menjadi identik dengan jumlah masyarakat (simpastisan) masing-masing ideologinya (partai).

Pada sekitar tahun 1950, masyarakat Islam tradisi yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) membentuk partai karena kekecewaannya kepada Masyumi. Pertengahan tahun 1970, NU berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan tahun 1980-an menyatakan keluar karena kekecewaan lagi. Pada perkembangannya, NU mempercayakan suara politiknya kepada partai yang difasilitasi oleh PBNU (Pengurus Besar NU), yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada masa ini pun di kalangan nahdliyyin mengalami  badai politik yang menyebabkan terpecahnya pusat pengaruh menjadi beberapa partai, seperti : Abu Hasan dengan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), Yusuf Hasyim, paman Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Syukron Makmun dengan Partai Nahdlatul Ummah (PNU). Dengan adanya situasi politik yang mulai bergejolak dan melibatkan unsur agama (penganut agama sebagai simpatisan utama), mulai saat itulah agama menjadi bagian dari politik (Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara, 1999).

Pada tahun itulah (1970-an), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang pada masa itu merupakan kekuatan nomor satu di tangan presiden, berusaha “merayu” golongan Islam dengan tujuan meraih suara terbesar melalui Golongan Karya (Golkar). Dari kasus tersebut, agama sebagai sentral idelogi sanggup memobilisasi sikap, perilaku individu dan kelompok dalam jumlah besar.

Mobilisasi masyarakat dengan melibatkan agama, pada perkembangannya terjadi lagi dalam perpolitikan Indonesia. “Poros Tengah”, koalisi beberapa partai Islam yang dimotori oleh Amien Rais pada tahun 1999 berhasil membawa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden RI. Tetapi, pada akhirnya, Amien Rais jugalah yang menjatuhkan Gus Dur pada tahun 2001.

Setelah gejolak politik beberapa tahun tersebut, pada masa sekarang pun sejarah kembali terulang. Beberapa “partai pecahan” bermunculan. Partai tersebut terbentuk karena kekecewaan atas “partai lama” yang dirasa tidak bisa mewakili suara kelompok tertentu.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ditempatkannya agama di dalam perpolitikan. Masalah serupa tidak hanya terjadi untuk kali pertama di negeri ini. Kaum Weberian telah mengerti mengenai suatu fenomena bahwa “religion is really economic, politic is really religion, economic is really politic” (Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, 2007). Dengan kesadaran seperti itu, agama pun bisa melebar menjadi beberapa turunan, bahkan ke dalam aspek ekonomi.

Bagaimana bisa menempatkan atau menggunakan agama yang transenden dalam bagian dari proses politik yang bersifat praktis? Jika hal ini dilakukan hanya sebatas pertarungan politik saja, maka yang terjadi juga hanya proses memobilisasi masyarakat dan politisasi agama belaka. Rupa-rupanya para elit kita dapat membaca situasi agama yang berada dalam kondisi mitos, sebagaimana keadaan Pancasila pada kenyataannya.

Pembentukan partai-partai Islam baru, tak ubahnya cuma kepentingan pihak tertentu karena ketidakpuasan kepada partai yang telah berdiri sebelumnya. Terlepas dari itu, pembentukan partai dengan nama Islam merupakan sebuah pergeseran nilai. Hal seperti ini dapat hidup dalam kondisi perpolitikan hipokrit: Politisi menggunakan agama untuk pencapaian politik. Salah-kaprah tersebut terjadi karena seharusnya politik hanyalah jalan, dan bukan tujuan. Jika argumen tersebut tidak diakui benar adanya, maka satu-satunya analisis pada keadaan sekarang adalah sedang terjadinya suatu evolusi politik dan sistem dalam negeri, dan kebudayaan yang mulai mengarah pada perubahan peradaban bangsa yang diawali dengan perubahan perspektif agama dan kekuasaan.

Dengan fenomena-fenomena tersebut, satu-satunya jalan adalah menghidupkan kembali Pancasila yang masih berada di dalam kondisi mitos. Sejarah panjang Indonesia telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor pembentuk negara dengan berbagai perbedaannya. Pancasila juga dinyatakan sebagai objektivikasi agama, yang berarti unsur objektif agama terdapat di dalam Pancasila (Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, 1997). Mitos yang dalam keadaan normal akan menjadi lumpuh, tidak akan berarti apa-apa, tanpa adanya rasionalisasi nilai-nilainya.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: