Otokritik dan Pergulatan Nilai Demokrasi Indonesia

Dalam Renaissans Indonesia (Purwokerto: STAIN Press, 2009)

Otokritik dan Pergulatan Nilai Demokrasi Indonesia

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Indonesia, negara kepulauan nan subur dan elok ini rupanya telah menjadi perhatian dunia sejak lama. Dari sisi ini, terbukti, beberapa negara dari Eropa pernaha berebut untuk menginvasi dan menjajah negeri. Kekayaan alamnya menjadi aset penting yang bernilai ekonomi tinggi. Wilayah dengan banyak pulau ini pun mempunyai daya tarik tersendiri dari sisi budaya. Suku-suku yang teramat beragam disatukan dalam kesatuan bangsa dan membentuk sebuah negara bangsa.

Yang cukup menarik di sini adalah bagaimana wilayah yang terpisah laut dan mengisolasi penduduknya sehingga menimbulkan budaya-budaya tersendiri dapat menyatu baik secara administratif mapun psikologis? Hal yang amat mengagumkan mengingat hal ini berbeda sekali dengan proses terbentuknya negara lain pada umumnya.

Negara pada keadaan normal terbentuk sebab beberapa hal esensial. Yang pertama adalah kesamaan budaya. Hal ini jelas, karena tanpa adanya kesamaan budaya, suatu konsensus untuk membentuk sebuah negara akan mustahil atau paling tidak akan sangat sulit mencapainya. Yang dipengaruhi di sini mencakup beberapa aspek, seperti komunikasi antarmasyarakat atau kelompok, perbenturan adat dan ideologi, sentimen dan simpati, dan yang pada akhirnya menyentuh pada aspek kepentingan antarmasyarakat atau kelompok tersebut. Sedikit perbedaan ideologi dan bahasa saja misalnya, akan dapat dengan mudah memberikan nuansa perbedaan fundamen dalam semangat pembentukan negara baru.

Berikutnya, yang dapat mendorong terbentuknya sebuah negara adalah faktor luar seperti tekanan pihak luar atau penjajahan bangsa lain. Hal ini pada perkembangannya akan mempengaruhi kerjasama antarkelompok dan tentunya sedikit banyak akan mengikis kerasnya tembok adat dan budaya yang membatasinya. Kasus seperti inilah yang terjadi di Indonesia yang telah melewati masa-masa kolonial beratus tahun.

Penjajahan oleh bangsa lain yang menindas tersebut berimplikasi pada kesamaan pada sisi psikologi sebagai kaum terjajah. Berbagai gerakan perlawanan sporadis pun berkembang menjadi semangat untuk mengusir musuh bersama bangsa, yaitu penjajah.

Puncak perlawanan bangsa di nusantara terjadi menyusul kekalahan Jepang atas tentara sekutu dengan dijatuhkannya bom atom di dua kota negara tersebut. Kaum muda mendesak untuk disegerakannya deklarasi kemerdekaan dan pada 17 Agustus 1945, Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan sekaligus menjadi dasar semangat yang satu yaitu semangat berbangsa Indonesia.

Perjalanan Sistem di Indonesia

Proklamasi kemerdekaan yang telah berkumandang tersebut seakan menjadi bahan bakar tambahan yang efektif untuk mengusir sisa-sisa penjajahan di wilayah Indonesia. Berbagai perebutan gedung dan penaklukan tentara musuh gencar dilakukan. Pada saat itu, semua orang mempunyai satu tujuan, pembentukan Indonesia sebagai negara yang benar-benar merdeka.

Setelah adanya proklamasi dan Indonesia telah berdiri menjadi satu negara merdeka, dimulailah jalannya pemerintahan. Layaknya negara berdaulat lainnya, Indonesia pun menjalankan laju pemerintahan dengan sistem dan model tertentu. Demokrasi adalah model yang cenderung digunakan di negara ini.

Namun rupanya model-model tersebut pun mengalami apa yang dinamakan perkembangan dan “aktualisasi”. Sejarah model kepemerintahan di Indonesia secara kronologis dapat dibagi dalam tiga masa yaitu masa Republik Indonesia I, II, dan III.[1] Masa pertama disebut sebagai Demokrasi Parlementer dimana parlemen dan peran partai sangat menonjol. Perjalanan sistem Demokrasi Parlementer (1945-1959) yang menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1950 ini ternyata kurang cocok dengan keadaan dan politik di Indonesia. Partai politik yang terlalu mendominasi dalam parlemen pun membuat kinerja pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dalam mekanisne Pemilihan Umum (Pemilu) pun pada masa ini terjadi banyak konflik dan ketidakharmonisan antartingkatan pemerintah. Hal-hal itulah yang mendorong inisiatif Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli yang mencetuskan berlakunya kembali UUD 1945 dan mengakhiri sistem parlementer.

Masa kedua adalah masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dengan Soekarno sebagai poros dalam setiap bidang. Masa kepemimpinan inilah yang disebut-sebut sebagai masa kepemimpinan yang menyimpang. Soekarno yang menjadi presiden saat itu terkesan ingin mempertahankan kedudukannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pada masa ini dominasi presiden dan hegemoni ABRI menjadi cirinya. Bahkan melalui Ketetapan MPRS No. III/1963, pembatasan jabatan presiden selama lima ahun terhapuskan. ABRI pun meluas peranannya dalam segala kehidupan sosial-politik bahkan ekonomi.[2]

Yang terakhir adalah masa Demokrasi Pancasila. Sistem ini merujuk pada Pancasila sebagai dasar negaranya. Pencetusan sistem Demokrasi Pancasila ini tak lepas juga dari peristiwa G30S/PKI yang menelurkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan sekaligus memulai babak baru pemerintahan Indonesia dengan naiknya Soeharto. Sistem dengan nama Demokrasi Pancasila ini ternyata pada masa awal dilaksanakannya mempunyai kecenderungan yang mengarah pada otoritarianisme, tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya.

Pancasila bergeser nilainya dan dipakai sebagai alat legitimasi serta represi pemerintah kepada rakyatnya, angkatan bersenjata kembali menunjukkan kedigdayaannya. Pembatasan dilakukan pada semua bidang, termasuk di sana dalam berpolitik. Bahkan kebijakan reduksi partai politik (parpol) pun mulus dengan argumen demi kestabilan dan demi bangsa. Fusi yang dilakukan memutuskan terbentuknya tiga parpol: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbasis agama, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berbasis nasionalis, dan Golongan Karya (Golkar) dengan para aparat dan pegawai pemerintahnya. Inilah parpol yang menjadi pilihan rakyat saat itu, dengan Golkar yang selalu menjadi juara bertahan sampai saat berakhirnya nanti.

Tidak hanya itu, tuduhan konspirasi dan tindakan yang diindikasikan sebagai tindakan KKN (kulusi, korupsi, nepotisme) saat Soeharto berkuasa juga dinilai sudah melewati batas. Bahkan disinyalir 600 trilyun, pada saat itu, tergelontorkan pada Soeharto dan keluarganya. Kejahatan dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) olehnya dan jenderal-jenderalnya dengan tragedi Tanjung Priuk, Talangsari, Trisakti, Semanggi, penculikan banyak aktivis, dan lain-lain memupuk emosi masyarakat.

Titik puncak kekecewaan meledak pada Mei 1998 menjadi keadaan chaos yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Demokrasi Pancasila ala Orde Baru (Orba) itu runtuh melalui proses reformasi revolutif.[3] Kriminalitas dan kekacauan kala itu bahkan diperkirakan mencapai trilyunan rupiah. Tujuan penggulingan kekuasaan Soeharto berbaur dengan banyaknya pemerkosaan, kekerasan, pencurian, dan tindakan anarkis. Sampai-sampai ada istilah bahwa jika saat itu satu teriakan revolusi saja dikeluarkan, maka gelombang anarki massa akan terpantik.

Gerakan reformasi Mei 1998 membuka jalan lebar untuk pengungkapan ketidakpuasan massal yang terpendam.[4] Soeharto turun dan mulai saat itu dimulailah era baru, yang benar-benar serba baru. Segala sesuatu yang berbau Orba seakan sangat sensitif dan wajib sesegera mungkin dihilangkan. Konsep Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan tetap dipertahankan secara istilah, namun pelaksanaannya amat berubah.

Permukaan Yang Dangkal

Kebijakan reduksi tiga partai semasa Orba dihilangkan. Seakan euphoria, semua orang yang pada masanya terkungkung oleh pembatasan dalam berpolitik, setelah runtuhnya Orba kemudian membikin parpolnya masing-masing. Semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam pemerintahan. Demokrasi,

Memang, mau tidak mau preseden sejarah tersebut menunjukkan bahwa muncul “kesenangan” atau mungkin pada perkembangannya dapat disebut juga “kekagetan” karena diberi kebebasan luar biasa. Kondisi bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat sontak menimbulkan banyaknya parpol yang muncul, siapapun boleh dan dengan mudah mendirikan parpol. Hal ini terjadi hingga pada Pemilu 1999 parpol yang terdaftar mencapai 48. Abdurrahman Wahid yang kala itu naik menjadi presiden mengantikan presiden “sementara”, B. J. Habiebie.

Tak ubahnya badai yang tidak begitu saja reda, aura reformasi dengan nuansa chaotic-nya masih saja santer dalam pemerintahan baru ini. Kebijakan Gus Dur (sebutan Abdurrahman Wahid) yang dirasa terlalu kontroversi mengakibatkan resistensi dari lingkungan sekitar. Opini publik pun dibangun untuk menyudutkan Gus Dur. Alhasil hanya dalam kisaran belasan bulan Gus Dur turun dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakilnya, Megawati.

Terdapat sebuah kotraproduksi di sini, di saat kebijakan yang reformatif dikeluarkan malah mendapat tangapan yang negatif dari sekelilingnya. Kebijakan yang benar-benar mengubah bentuk dan isi cerminan budaya Orba dalam strutur pemerintahan rupanya tidak mendapat angin segar semangat reformasi Mei 1998. Di satu sisi reformasi terus diteriakkan, namun di sisi lainnya aktualisasi reformasi, dalam bentuk kebijakan yang mengubah, seakan berat untuk dilakukan. Status quo masih menjadi sesuatu yang dipertahankan. Terlihat bahwa ternyata masyarakat dan orang-orang pemerintahan sebenarnya masih “bingung” dengan apa arti kata reformasi.

Analogi sederhana, musuh bersama sudah lenyap. Seperti pada sejarah masa lampau nusantara bahwa perbedaan wilayah dan budaya ternomorsekiankan dan semangat pengusiran penjajah dinomorsatukan, hal ini juga terjadi pra-1998. Namun pada saat tujuan telah tercapai, apa yang akan atau mau diagendakan selanjutnya? Inilah yang belum ada mengingat rupanya reformasi kala itu hanya bertujuan penggulingan kekuasaan Soeharto.

Angkatan bersenjata (kalangan militer) yang seharusnya menjadi pengawas perubahan era reformasi, bahkan mungkin harus menjadi motor, masih dapat dibilang belum menunjukkan taringnya. Padahal momen inilah yang sebenarnya menjadi sangat penting mengingat pasca gerakan reformasi 1998 adalah saat tepat bagi angkatan bersenjata memulihkan citra dan menebus dosa lamanya semasa Orba. Lagipula mengapa harus ABRI, itu dikarenakan sifatnya yang dapat bergerak cepat baik secara fisik maupun mobilisasi dan akses  info.[5] Dan sayangnya hal tersebut tidak dimaksimalkan, paling tidak sebagai upaya pemulihan nama baik pasca-Orba.

Kondisi yang masih belum stabil ini terus berlanjut. Selepas kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden dan digantikan oleh Megawati, arus penentangan pun masih saja mengalir cukup deras. Beberapa golongan yang tidak puas mengatakan bahwa Megawati adalah sosok yang tidak kompeten menjalankan tugas berat seorang presiden. Anggapan mengenai nama besar ayahnya yang terlalu dipolitisasi didengungkan, sejalan pula dengan keadaan secara fisik bahwa Megawati adalah perempuan.

Dengan beberapa kali mengganti pembantunya dalam menjalankan tugas sebagai presiden, terlihat bahwa memang pada saat itu siapapun yang menjadi RI 1 (red. Presiden) akan berhadapan dengan percobaan penggulingan atau paling tidak untuk mempertahankan status quo di wilayahnya. Status quo yang dimaksud di sini tentunya jelas, bahwa kondisi yang serba tidak menentu memberikan celah untuk seseorang tetap duduk dalam jabatan dan kekuasaannya. Jika bukan demikian paling tidak status quo yang dimaksud adalah kondisi di mana semuanya menjad abu-abu, karena keadaan yang tidak stabil dan menentu tadi, sehingga seseorang pada jabatannya akan dengan mudah “melakukan” sesuatu.

Stagnasi dalam status quo memang manjadi tempat dan waktu yang nyaman, mengingat di sana seseorang dapat tidak kelihatan saat melakukan sesuatu yang menyimpang, dan juga garis wewenang tidak jelas. Jika kedua hal itu tidak terjadi, paling tidak status quo dapat menjadi tempat beberapa gelintir orang untuk mencari penghasilan, semisal dengan adanya struktur yang sebenarnya tidak perlu diadakan.

Seperti pada satu contoh kasus perampingan struktur lembaga negara saat masa Gus Dur. Begitu naiknya Gus Dur dalam pemerintahan, beberapa lembaga/departemen pemerintah dihapuskan. Menyikapi masalah kebebasan pers, Gus Dur kala itu menghapuskan Departemen Penerangan. Departemen itu dinilai dapat menjadi kecenderungan ketidakleluasaan pers karena urusan informasi selayaknya adalah urusan masyarakat, bukan pemerintah. Konsekuensi logis jika pada saat itu beberapa orang Departemen Penerangan ada yang mempertahankan keberlangsungan Departemen Penerangan dengan berbagai alasannya.

Pemilu 2004 adalah saat di mana dari masyarakat maupun juga tingkatan elit benar-benar menginginkan adanya suasana baru dalam pemerintahan. Sepertinya masyarakat sudah bosan dengan polemik yang terjadi di tingkatan elit, dan para elit pun lelah dengan sosok orang nomor satu yang kontroversial. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) terpilih dengan mulus menjadi presiden dan wapres.

Ada satu hal unik di sini, yaitu dari latar belakang SBY. SBY yang notabene dari kalangan militer yang beberapa tahun lalu menjadi momok masyarakat ternyata dapat menarik simpati pada Pemilu 2004 itu. Mengagumkan memang, namun itulah yang terjadi. Lepas dari Orba pada 1998 pun belum dapat memberikan kekuatan baru pemerintahan sipil. Terbukti, tiga kepemimpinan dari latar belakang sipil setelah 1998 belum menimbulkan sebuah kestabilan dalam sistem pemerintahan.

Pemilihanan SBY pun tak ubahnya sebagai cerminan titik jenuh masyarakat dengan kepemimpinan sipil “usulannya” sendiri. Kepemimpinan sipil terbukti belum mampu membendung dan mengatasi perbedaan kepentingan yang luar biasa dalam tubuh elit pemerintahan, walaupun telah melewati masa Orba. Supremasi sipil agaknya menjadi hal yang sulit jika harus berhadapan dengan semua ini, terutama tanpa kerjasama yang dinamis dengan kalangan militer.

Pada masa sekarang pun, sepertinya militer masih menjadi sebuah kekuatan terpisah layaknya parpol tertentu dalam sistem pemerintahan. Padahal, seharusnya militer tidak boleh menjadi negara dalam negara seperti di masa lalu, terlebih dalam hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga negara.[6] Istilah kasarnya adalah, sipil belum dapat backing sempurna dari militer. Hal ini juga menimbulkan kesan-kesan laten bahwa sebenarnya Indonesia belum lepas sepenuhnya dari gaya lama Orba dengan militer sebagai tokoh utama yang menentukan.

Dalam keadaan normal, militer hanya melaksanakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang digariskan oleh pemerintah, dan itupun tidak boleh lagi menentukan kebijakannya sendiri yang mengatasnamakan kepentingan negara.[7] Dengan idealisme seperti itu, jika di bawa dalam kenyataan sekarang bagaikan pungguk merindukan bulan. Sangat jauh dari kenyataan dan sulit. Politik militer malah menjadi suatu oposisi pada pemerintahan sipil.

Bukan sesuatu yang tabu sebenarnya jika militer berpolitik. Namun yang menjadi masalah adalah pada saat sipil dan militer dihadapkan, maka keduanya seakan saling menegasikan antara satu dengan yang lain. Naiknya SBY dalam puncak arena politik 2004 pun dipandang sebagai kemenangan militer sebagai nomor satu, dan sipil sebagai nomor duanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya dalam perpolitikan dalam negeri yang terjadi hanyalah sebatas politik perebutan kekuasaan, antara kekuatan satu dengan yang lain. Dukungan militer pun, yang seharusnya menjadi sebuah keharusan mutlak dalam menjalankan pemerintahan stabil, bagai negosiasi politik antara aktor satu dengan kekuatannya dan militer dengan kekuatannya sendiri.

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan esensi dari reformasi itu sendiri sudah hilang beberapa tahun lalu, tepatnya pasca-Mei 1998. Yang terjadi setelah itu adalah tak ubahnya perebutan kekuasaan yang tidak begitu berbeda dengan masa Orba. Perbedaan kecil mungkin pada aktor yang bermain di sana: pada masa Orba militer adalah satu-satunya tokoh, sedangkan pasca-Mei 1998 muncul beberapa tokoh lain yang ikut permainan politik negeri yang itupun hanya menjadi buih ditengah kuatnya ombak kekuatan militer.

Reformasi sendiri adalah suatu perubahan untuk memperbaiiki masalah sosial , politik, dan agama dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi yang seharusnya menjadi masa perubahan sistem itu hanya dipahami sebagai usaha penggulingan kekuasaan Soeharto, tidak lebih. Padahal seharusnya dengan adanya masa-masa pembukaan katup perubahan seperti ini, reformasi yang dilakukan tidak hanya sebatas masalah perubahan siapa tokoh yang menjadi presiden.

Hal-hal seperti ini menjadikan keraguan tersendiri mengenai bagaimana pemahaman masyarakat dan elit mengenai makna reformasi, terlebih untuk mencapai budaya demokratis yang menjadi impian Gerakan Reformasi itu sendiri. Satu-satunya perubahan yang dinilai sedikit mampu menyentuh ujung nilai demokrasi pasca-Mei 1998 “hanyalah” pengakuan Kaum Tionghoa, yang pada masa Soeharto menjadi warga nomor dua, bahkan sampai pada tidak diakuinya agama Konghucu, yang kesemua itu berimplikasi pada tindak-tindak pelanggaran HAM.

Kontraproduksi Jika Hanya Bicara Istilah Kebebasan

Setelah itu, kita pun bingung apa yang bisa dikatakan reformasi lagi. Perubahan-perubahan yang terjadi penggulingan Soeharto pun belum ada yang esensial. Bagian mananya yang dapat dikatakan reformasi kembali menuju pada demokrasi?

Reformasi dan demokrasi yang dipahami sebagai perubahan dan kebebasan itu pun dijadikan rujukan legitimasi dalam melakukan “perubahan” dan “kebebasan”.

Tersebutlah demokrasi, sebuah sistem politik dan pemerintahan yang muncul sebagai respons atas semangat kesederajatan dan kebebasan. “Government of people, by the people, for the people” yang menjadi acuan norma kehidupan bernegara tersebut seakan telah menjadi titik “konsensus” internasional. Terlepas dari beberapa perdebatan mengenai kecocokan ideologinya, mayoritas negara di dunia sepakat bahwa nilai dalam sistem demokrasi adalah yang relevan dengan perkembangan saat ini.

Tumbangnya pemerintahan Orba, kondisi bebas berpolitik dan berserikat sontak menimbulkan munculnya banyak parpol dengan jumlah mencapai 48 partai pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999. Hal ini memperlihatkan bagaimana telah memuncaknya hasrat politik masyarakat yang terpendam semasa Orba. Seakan eforia, siapapun bisa membentuk sebuah partai sejak saat itu.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pada Pemilu 2004 dengan 24 partai dan Pemilu 2009 ini dengan 38 partai dan 6 partai lokalnya itu masih akan dimaklumi sebagai sebuah eforia? Atau keadaan seperti inilah yang menunjukkan keberhasilan demokrasi pada suatu negara?

Konsep demokrasi sendiri sebenarnya telah berkembang dalam tataran nilai, bukan hanya sebatas bentuk fisik dari sebuah sistem politik dan pemerintahan. Secara fisik (konstitusional), demokrasi adalah suatu ide mengenai bentuk pemerintahan di mana tidak ada kesewenang-wenangan, kebebasan diakui, penjaminan hak masyarakat termasuk dalam berserikat dan lain-lain, serta hukum netral yang berlaku.

Untuk perwujudannya, konsep seperti itu akan dengan sangat mudah diterapkan di manapun. Namun demokrasi mempunyai makna yang lebih substansial yaitu dalam kandungan nilai demokrasi itu sendiri.

Banyaknya jumlah parpol di Indonesia pada beberapa periode ini sebenarnya sudah merupakan keberhasilan tersendiri bagi perwujudan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan. Jumlah partai pun dapat dipahami sebagai diakuinya hak politik dan berserikat bagi masyarakatnya.

Namun sejumlah partai tersebut pada perkembangannya telah gagal menjalankan fungsi aspiratifnya yang merupakan tugas utama sebuah partai. Partai hanya menjadi sarana mobilisasi suara dalam Pemilu. Bahkan tidak terhitung pula kasus politik uang dan penyimpangan lain dalam pesta demokrasi tersebut yang telah terjadi.

Komunikasi yang dilakukan partai politik pun hanya sebatas komunikasi politik limatahunan menjelang Pemilu tanpa diimbangi dengan penjaminan kepentingan masyarakat. Dan kemudian pada akhirnya berujung pada koalisi partai pragmatis demi pencapaian dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.

Suatu hal yang memalukan jika kita menganggap perkembangan budaya politik yang seperti ini sebagai cerminan dan keberhasilan demokrasi. Memang sebagian konsep demokrasi, yaitu kebebasan, dapat terwujud di sini. Tetapi di sisi lain nilai demokrasi yang lebih penting telah terlewatkan, terlebih pada demokrasi Pancasila-nya: kebebasan yang tidak melupakan sisi kemanusiaan, persatuan, dan keadilannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedewasaan budaya politik para elit masih amat minim dan masyarakat hanya dihadapkan dengan ilusi demokrasi, bukan nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Ada lagi kasus lain yang mengenaskan. Tanggal 3 Februari 2009 lalu adalah hari yang telah menambah noda hitam dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Anarkisme massa berbuah hilangnya nyawa ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat ini adalah pelecehan pada budaya demorasi yang sesungguhnya. Rakyat Sumatera Utara kala itu menuntut pemekaran daerah Tapanuli menjadi Propinsi Tapanuli (Protap). Kearifan bangsa, yang dielukan sebagai hal paling dijunjung tinggi pun seakan runtuh bersamaan dengan jebolnya pintu masuk Gedung DPRD Sumut oleh amuk massa. Legitimasi aksi massa dengan dalih penuntutan kebebasan “berkeinginan” yang demokratis menimbulkan biaya yang teramat tinggi.

Banyaknya jumlah parpol, aspirasi otonomi daerah, dan banyak lagi yang lain memang adalah hal yang harus dihargai dalam konteks kebebasan berpendapat. Namun perlu diingat, jika legitimasi kebebasan yang dimaksud hanyalah suatu upaya memperjuangkan kepentingan segelintir golongan, itu akan menyebabkan distorsi makna dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang pada intinya adalah pemerintahan dengan trias politica-nya tersebut perlu dipahami secara epistemologi, bukan hanya etimologi.

Trias Politica dengan pemisahan kekuatan dalam pemerintahan pun harus dipahami sebagai usaha yang, kala itu, sangat efektif untuk mencegah kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Seperti pada ungkapan Lord Acton, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, yang dapat diartikan bahwa kekuatan apapun mempunyai kecenderungan untuk salah, terlebih jika kekuatan tersebut absolut dan tidak ada yang bisa mengontrol. Itulah sebenarnya yang diperjuangkan dalam demokrasi dan sistemnya.

Sangat kontraproduktif saat sebuah kebebasan malah menjadikan semuanya kacau dan jor-joran (asal dan tidak terkontrol). Seperti pada kasus tuntutan (sebagian oknum) rakyat Sumatera Utara yang melakukan aksi anarki karena ketidakpuasan dengan keputusan Abdul Aziz Angkat yang menolak pemekaran. Atau di saat Kalla, yang sedang menjabat sebagai wakil presiden, mengatakan bahwa demokrasi adalah persoalan persaingan dan perbedaan, jika tidak berbeda dan bersaing maka bukan demokrasi.

Demokrasi macam apa jika yang terjadi hanyalah kasus-kasus seperti itu? Namun, apakah dengan seperti itu berarti demokrasi tidak pas jika diterapkan di Indonesia? Hal inilah yang oleh beberapa gelintir golongan menjadi sebagian argumen mengenai penolakannya terhadap demokrasi. Dengan pendapat lain juga bahwa demokrasi tidak sejalan dengan Islam karena meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan Tuhan, maka demokrasi disimpulkan adalah sistem yang tidak cocok untuk Indonesia.

Kontraproduksi Jika Hanya Bicara Istilah Secara Fisik: Agama dan Negara

Budaya dan cara Barat pun dijadikan argumen utama mengenai ketidakcocokan demokrasi untuk Indonesia. Sebenarnya dasar seperti itulah yang kurang substansial dan kurang dapat memaknai konsep demokrasi sebagai konsep universal secara istilah maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Kurang tepat juga sebenarnya pada saat menolak sebuah metode/konsep (demokrasi) hanya semata-mata secara istilah maupun karena siapa yang mengeluarkan idenya itu.

Ungkapan seorang ilmuwan, Giovanni Sartori, “Jika kita berbicara tentang pengalaman Barat, apakah kata kuncinya itu ‘Barat’ atau ‘pengalaman’?”[8] Hal yang diungkapkan ilmuwan yang mempunyai nama bernuansa Barat ini juga tidak bisa selayaknya serta-merta langsung ditentang karena namanya itu.

Dalam revolusi Iran yang diprakarsai Ayatullah Khomeini dan beberapa ulama serta intelektual Iran, pada dasarnya adalah pengubahan sistem negara yang terlalu otoriter dengan sistem lamanya. Dinasti Pahlevi dengan tradisi kerajaannya selama 2500 tahun itu pun berhasil diubah menjadi sistem republik, Republik Islam Iran.[9] Perubahan drastis yang terjadi, pengekangan hak oleh rezim sebelumya telah runtuh dan tergantikan dengan masa partisipasi masyarakat.

Dalam ajaran Islam sendiri, juga semua agama tentunya, akan mendukung segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyatnya walaupun dengan catatan tidak melangar norma agamanya masing-masing. Dan jika berbicara pada tingkatan nilai –saya tegaskan lagi, nilai-, semua konsep dalam demokrasi tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada istilah “Government of people, by the people, for the people”, yang mempunyai kesimpulan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, juga bukan serta-merta mendiskreditkan kedaulatan Tuhan (Allah), yang dalam ajarannya adalah sebagai pusat semesta alam.

Peristilahan kedaulatan di tangan rakyat itu jelas berbeda konteks dengan konsep Tuhan sebagai pusat semesta alam yang hanya dengan ketentuannyalah kita menjalankan segala kegiatan duniawi sebagai bekal ukhrawi (akhirat). Walaupun terpantiknya revolusi Iran tidak secara gamblang disebutkan sebagai gerakan tuntutan sistem demokrasi menggantikan monarki otoriter, namun jelas yang diinginkan rakyat kala itu adalah palaksanaan nilai-nilai demokrasi.

Argumen bahwa agama harus dipisahkan dengan perpolitikan maupun kegiatan bernegara juga sebenarnya merupakan bumerang bagi argumen itu sendiri. Walaupun dimaksudkan supaya agama tidak “tercemar” urusan politik, namun itu menjadi sebuah kedangkalan pemahaman. Agama dan politik/negara seharusnya malah tidak boleh dipisahkan. Hal ini karena kegiatan politik dan bernegara harus dilandasi dengan nilai Islam.

Mengenai hal tersebut, tidak bisa juga ditarik kesimpulan bahwa negara (Indonesia) harus di-Islamkan secara fisik. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil ‘alamin yang merupakan keunggulannya. Ajaran bahwa Islam adalah agama bagi semesta alam akan berbenturan dengan beberapa anggapan sempit perjuangan Islam secara fisik dalam negara, dan itu jelas sangat kontraproduktif.

Mengubah bentuk negara dalam tingkatan fisiknya dan menggantikan Indonesia menjadi negara Islam, adalah sebuah dekonstruksi besar-besaran dan manjadi layaknya permainan zero sum antara segelintir muslim tertentu dengan umat selain Islam bahkan muslim yang tidak setuju itu sendiri.

Memperjuangkan Islam secara fisik tersebut juga malah akan menimbulkan konfrontasi antara satu dengan yang lain. Padahal hal ini bukanlah sesuatu yang urgen. Lagipula keinginan memperjuangkan Islam secara fisik supaya Indonesia menjadi negara Islam tak ubahnya sebagai cerminan Arab sentris, tanpa mendiskreditkan negara Arab tentunya.

Politik identitas menjadi prioritas di sini yang sebenarnya hanya merupakan sebuah fiksi dalam konteks Arab (dalam hal ini maksudnya adalah Islam) dan Barat. Masing-masing sisinya diangap homogen (sama semua) dan bertentangan satu sama lain, padahal sebenarnya tidak.[10] Di mana sebenarnya Indonesia sudah dapat hidup nyaman dengan keadaan seperti ini dan umat muslim sudah dapat hidup tenang menjalankan agamanya adalah hal utama yang harus dipertahankan, bukan malah membuat “terobosan baru” pecetusan “negara islam” yang dapat membuat konfrontasi dan ketidaktenangan muslim itu sendiri nantinya.[11]

Perbedaan pandangan visi Islami pada sifat negara seperti ini bukan sesuatu yang baru. Sebuah perdebatan klasik sejak Indonesia mencapai kemerdekaa, sejak perumusan Piagam Jakarta, yang akan menjadi Pembukaan UUD 1945, sudah terjadi perbedaan pendapat. Hal ini mengenai “tujuh patah kata” sebagai berikut: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” yang mengikuti kalimat “Negara didasarkan pada Ketuhanan.” Hal yang sangat sensitif itupun diputuskan untuk dihilangkan dengan pertimbangan lebih penting urusan kerukunan bangsa dan negara daripada perdebatan permasalahan amaliyah individu yang harus “diumumkan” lewat dasar negara.[12]

Perdebatan mengenai agama dan negara ini sendiri dimulai dengan perbedaan pendapat dua golongan. Yang pertama menganggap bahwa dalam negara, Islam adalah landasan moral. Jadi jika semangat Islam (nilai) tetap berkobar, niscaya Islam pula negara itu. Pemikiran ini disebut dengan aliran substansialis. Namun yang kedua berpendapat bahwa negara Islam yang harus dibentuk adalah supaya hukum Islam dapat dijalankan. Pemikiran ini disebut juga aliran formalistik.[13]

Dalam Pancasila pun nilai Islam sudah jelas-jelas tercantum: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Permasalahan penerapan Islam secara fisik yang mempunyai tendensi konfrontasi pun seakan sudah terjawab dengan pernyataan salah satu dari sembilan wali Jawa yang paling terkenal, Sunan Kalijaga, yang mengatakan, “Saya Islam, tapi saya orang Jawa!” Pernyataan singkat namun dalam itu juga merupakan kritik terhadap pemikiran kaku bahwa Islam harus disebarkan dan dijalankan dengan budaya-budaya Arab serta juga harus merubah keseluruhan sistem seperti Islam di Arab.

Bisa dibayangkan jika Wali Songo, penyebar Islam di Jawa, kala itu menggunakan cara Islam Arab yang akan terlihat asing bagi penduduk Jawa. Yang jadi malah mereka menghindari Islam sebelum mengenal. Yang dilakukan para Wali adalah melakukan “akulturasi”, yang lebih tepat disebut adaptasi atau cara yang membumi, dengan dakwah yang menarik minat. Para Wali mempunyai cara-cara sendiri menarik perhatian, entah dengan permainan gamelan, wayang, lagu, dan lain-lain. Bahkan dalam hal pengucapan bahasa Qur’an untuk lidah orang Jawa yang kala itu sulit membunyikan pengucapan yang benar, dapat ditolerir, karena memang belajar adalah proses.

Terlepas dari permasalahan pengunaan istilah demokrasi sebagai legitimasi atas kebebasan yang jor-joran maupun penolakan sistem demokrasi di Indonesia, pada dasarnya demokrasi adalah sebuah istilah yang lebih mengedepankan aspek nilai yang terkandung. Dalam suatu negara dan sistemnya, demokrasi pun seharusnya dimaknai sebagai konsep yang menjunjung tinggi aspek partisipasi, nasionalisme, permusyawarahan, dan tentunya semua hal tersebut berada dalam ranah kebebasan yang terkontrol. Kita mempunyai Pancasila sebagai dasar negara yang mempu mengakomodasi segala perbedaan di nusantara, baik dalam hal agama, kegiatan bernegara, dan bermasyarakat.



[1] Budiarjo, Miriam. “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 51

[2] Azca, M. Najib. “Hegemoni Tentara” (Yogyakarta: LKiS, 1998) hlm. 74-80

[3] Zon, Fadli. “Politik Huru-Hara” (Jakarta: Institute for Policy Studies, 2009)

[4] Wibawa, Samodra. “Negara-Negara Di Nusantara” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001) hlm. 1

[5] Sanit, Arbi. “Sistem Politik Indonesia” (Jakarta: Rajawali Press, Cetakan kelima, 1987) hlm. 61

[6] Kadi, Saurip. “Mengutamakan Rakyat: Wawancara Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi oleh Liem Siok Lan” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 121

[7] Ibid hlm. 122

[8] Voll, John O. & Esposito John L. “Demokrasi di Negara-Negara Muslim”, terjemahan “Islam and Democracy” (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) hlm. 19

[9] Ibid hlm 79

[10] Said, Edward W. “Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan”, terjemahan “Power and Culture: Interviews with Edward W. Said” (Indonesia: Pustaka Promethea, 2003) hlm 543-556

[11] Feally, Greg. “Ijtihad Politik Ulama”, terjemahan “Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdlatul Ulama” (Yogyakarta: LKis, 1998) hal. 62-85

[12] Shihab, Alwi. “Islam Inklusif” (Jakarta: Mizan, cetakan keempat 1998) hlm 23-25

[13] Ali, As’ad Said. “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa” (Jakarta:LP3ES, 2009) hlm 155-156

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

3 Responses to Otokritik dan Pergulatan Nilai Demokrasi Indonesia

  1. nur azizah says:

    saya suka isi artikelnya selain bisa mengajak pembaca tuk berpikir dengan realita yang ada bisa tambahan tuk tambah kajian tugas matkul yang berhubungan.

    • pikiranpemuda says:

      makasih… semoga blog ini dapat terus berkembang secara isi, baik kualitasnya maupun dalam segi jumlah artikel….

      semangat kaum muda!!

  2. pikiranpemuda says:

    makasih… semoga blog ini dapat terus berkembang secara isi, baik kualitasnya maupun dalam segi jumlah artikel….

    semangat kaum muda!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: