Agar Negara Tidak Bangkrut Pemerintah Dituntut Terapkan Sistem Pendidikan Lebih Baik

Kedaulatan Rakyat, 10 Juli 2008

Agar Negara Tidak Bangkrut

Pemerintah Dituntut Terapkan Sistem Pendidikan Lebih Baik

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Negara maju secara umum adalah negara yang sudah bisa memaksimalkan sumber dayanya, untuk dijadikan kekuatan ke dalam dan ke luar sehingga dapat dipastikan juga sebagai negara produsen. Tetapi, lain dengan negara berkembang, negara ini masih belum bisa menemukan sebenarnya komoditasnya sebagai kekuatan negara sehingga tidak ada posisi tawar, dan akhirnya hanya akan menjadi negara konsumen. Ciri-ciri utamanya adalah pertambahan penduduknya tinggi tanpa diimbangi fasilitas dan akomodasi, sektor pendidikan, ekonomi, dan industrinya masih rendah. Sebagai contoh adalah Rostow dengan dalil “lima tahap pertumbuhan” yang pada perkembangannya banyakl dikritik karena kurang memperhatikan faktor sosial budaya. Teori ini juga diadopsi pada masa pemerintahan Soeharto dengan program Pelita dan Repelitanya.

Bert F. Hoselitz, menganggap ada faktor non-ekonomi yang berperan di sana sebagai penentu pembangunan ekonomi. David Mc Clelland dengan “need for achievment viruses” (N-Ach), atau Max Weber dengan “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme”-nya. Hal yang menarik dalam pendapat para ahli tersebut, mengenai faktor yang tidak berhubungan secara langsung dengan keekonomian, dan itu juga menjadi faktor penentu dari pembangunan ekonomi.

Sektor Pendidikan dan Konsepnya

Satu hal yang menjadi pembeda paling mencolok antara negara maju dan berkembang adalah dalam hal pendidikan. Pendidikan di negara maju cenderung sangat maju daripada di negara berkembang. Ini suatu masalah yang menyangkut pola pikir sistem di dalam negara dan masyarakat bersangkutan. Pada negara maju, pendidikan menjadi salah satu konsentrasi pemerintah dalam program negara. Warga bermental maju begitu paham mengenai suatu ungkapan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara dalam meregenerasi dan memajukan sebuah peradaban.

Lalu, apa hubungan antara sektor pendidikan dan pembangunan pada negara maju? Pendidikan dan pembangunan di berbagai bidang sangat erat kaitannya dan tidak dipisahkan. Perlu digarisbawahi, negara maju sadar bahwa sektor pendidikan adalah sebagai prasyarat dalam sebuah pembangunan.

Jadi, sebuah pembangunan akan berhasil maksimal jika dari langkah awal proses pembangunan sudah dimaksimalkan. Perlu pengerak yang powerful. Satu-satunya cara memperoleh sumber daya manusia berkualitas adalah dengan pendidikan dan sistemnya yang berkualitas. Dengan SDM berkualitas, maka Dengan SDM berkualitas, maka pergerakan pembangunan dapat dimaksimalkan. Pendidikan haruslah diposisikan sebagai salah satu input sebuah pembangunan, kesejahtaraan warga dan negara yang maksimal-lah output-nya.

Seperti dikatakan Saurip Kadi, dalam wawancara oleh Liem Siok Lan yang telah dibukukannya (Mengutamakan Rakyat, 2008), di negara berkembang sektor pendidikan masih dijadikan sebagai output dari suatu pembangunan. Entah hal tersebut disebabkan karena kebelumngertian pemerintah dan warga negara dalam perspektif kehidupan pembangunannya, ataukah keadaan yang mengkondisikan hal tersebut.

Keefektifan Penyaragaman Standar Ujian (UAN)

Kelemahan kita adalah masyarakat masih menempatkan pendidikan sebagai “barang mewah”. Jika begitu sudah tentu, urutan pertamanya pastilah urusan memenuhi kebutuhan pokok makan terlebih dahulu. Berbeda lagi dengan masyarakat menengah menuju atas. Bagi mereka, pendidikan ada kecenderungan juga menyangkut masalah prestige.

Pemerintah kita pun ternyata masih menggunakan pendekatan tradisional dalam dunia pendidikannya yang tercermin dari sistem ujian akhir sekolah. Menurut Subando Agus Margono, dosen Fisipol UGM,  bahwa ciri pendekatan tradisional adalah berorientasi target secara kuantitas, adanya penyeragaman struktur, tidak berorientasi pada nilai dari input dan outputnya. Padahal Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan meliputi olah nalar lan olah roso (nalar dan hati).

Ujian Akhir Nasional (UAN) adalah salah satu contoh dari penyeragaman dalam standar pendidikan Indonesia. Padahal sudah jelas Indonesia terdiri dari beragam daerah, dan itu berarti juga terdapat perbedaan kemampuan. Di satu daerah bisa jadi tingkat kemampuan dan sistem pendidikannya lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Keadaan sosial budaya dan tingkatan pada masyarakatnya jelas berbeda-beda pula.

Perbedaan sistem pengajaran dan fasilitas-fasilitas sekolah tentunya juga menambah sulit, jika harus diadakan penyamarataan standar soal dan kelulusan di seluruh Indonesia. Imbasnya, banyak masyarakat yang menilai kebijakan ini hanya kebijakan pemerintah yang terkesan pragmatis, ingin dipandang internasional (dalam hal standar nilai kelulusan), mengingat standar di negara tetangga sudah berada di atas kita.

Kita lihat dari berbagai kasus baru-baru ini, mengenai tingkat ketidaklulusan siswa yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai UAN kali ini. Naiknya standar nilai kelulusan dan bertambahnya mata pelajaran membuat tekanan pada pihak siswa. Kurangnya dukungan pemerintah dalam mengakomodasi kebijakan yang telah dikeluarkan malah menyebabkan situasi pada tingkat siswa dan sekolah kelimpunangan mengikutinya

Penyetaraan standar ujian (seperti UAN), jika itu memang dirasa penting, pemerintah seharusnya menyediakanlah sarana prasarana dan fasilitas yang dapat mendukungnya. Jangan sampai kebijakan sudah dikeluarkan, tetapi pemerintah tidak mau ambil pusing mengenai bagaimana kesuksesan dan keefektifannya di seluruh daerah di Indonesia ini.

Anggaran dan Fasilitas Pendidikan

Apakah alokasi anggaran penelkitian di Indonesia yang hanya 0.05 persen dari GNP sanggup menunjang berbagai penelitian di Indonesia? Sangat disangsikan! Angka ini adalah angka terkecil, bahkan untuk ukuran ASEAN.

Bagaimana mungkin dunia pendidikan kita sanggup menghasilkan sesuatu dan ide-ide kreatif dengan biaya segitu? Padahal tidak menutup kemungkinan, ada diantara kaum intelektual kita yang mempunyai pemikiran dahsyat. Betapa akan menangisnya kita jika terjadi, suatu pemikiran hebat akan terkubur seiring alokasi angaran yang 0.05 persen dari GNP itu. Bahkan diakui Mendiknas, Bambang Sudibyo bahwa anggaran  pendidikan yang pada perencanaanya 20 persen itupun tidak sanggup dengan baik terlaksana (sumber: Depkominfo).

Dalam Ujian Akhir Pendidikan Kesetaraan (UNPK)-nya pun terdapat kasus menyedihkan. Seperti dilansir Kedaulatan Rakyat 25 Juni. Tidak ada soal Braille bagi tunanetra. Mereka hanya dibacakan oleh petugas. “Peserta berkebutuhan khusus juga tidak mendapatkan tambanhan waktu”. Apakah ini karena keterbatasan anggaran, ataukah karena sistem ujian yang teramat kaku sampai benra-benar menyetarakan semua peserta didiknya?

Pendidikan Indonesia ke Depan

Pergantian kepemimpinan menghasilkan perubahan kurikulum, nasib guru yang dikesampingkan, pembiayaan dalam mengenyam pendidikan, alokasi anggaran, dan masih banyak rentetan permasalahan lain yang sebenarnya telah menyebabkan kebobrokan dalam sistem pendidikan kita.

Kita ternyata sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Pendidikan yang maju tersebut tentunya berkaitan juga dengan paradigma mengenai pendidikan yang dijadikan input sehingga sudah terlebih dulu digenjot. Pemerintah juga setidaknya membuat kondisi dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih akomodatif dan mampu diikuti oleh siswa-siswa didik. Dalam hal pembinaan pendidikan, seharusnya tidak melupakan aspek SQ dan EQ-nya. Dalam hal sarana prasarana juga harus lebih ditingkatkan lagi.

Sebagai sekadar perbandingan adalah di negara Finlandia. Para guru diambil dari lulusan yang kompeten dan berkualitas. Tujuan menjadi guru di Finlandia bukan semata hanya karena buangan tidak diterima pada fakultas favoritnya, tetapi memang benar-benar tertuju untuk menjadi seorang guru. Guru diberi suatu kebebasan untuk membuat kurikulum dan sistem pembelajarannya sendiri. Dengan sektor pendidikannya yang maju, Finlandia mendapatkan SDM yang mumpuni untuk menggenjot dalam sektor perindustriannya.

Masalah pendidikan bukan sekadar cuma masalah budaya atau moral semata. Problem ini adalah problem kenegaraan sebab berhubungan dengan pembangunan. Jika tidak mau kian bangkrut negara ini, dan jika ingin pembangunan yang maksimal terlaksana, Pemerintah Indonesia sangat dituntut untuk menerapkan sistem kependidikannya lebih baik.

Semoga ke depan, Pemerintah Indonesia kian sadar untuk meregenerasi masyarakatnya secara lebih baik. Dengan begitu, berarti mengutamakan pembangunan di sektor pendidikan terlebih dahulu, sebelum melangkah ke sektor lain.

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=170248&actmenu=39

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti. Lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1989. Bersekolah dan tinggal di Yogyakarta. Mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Masa mahasiswanya berkegiatan di organisasi kampus dan pers mahasiswa (Bulaksumur Pos dan LPM Sintesa). Hingga saat ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: