MEA, Jangan Hanya Bertahan di Rumah Sendiri

Solopos, 23 Januari 2015

MEA, Jangan Hanya Bertahan di Rumah Sendiri
oleh Sayfa Auliya Achidsti

Pada 31 Desember lalu, Indonesia memasuki pasar bebas regional, ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan berlakunya MEA, terjadi perdagangan barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja tanpa ada lagi hambatan tarif, regulasi, dan kuota. Secara teoretik, regionalisme dalam bentuk MEA ini tepat untuk memperkecil ketimpangan (levelling) antarnegara ASEAN dalam bersama-sama menghadapi persaingan global.
Namun, masyarakat menanggapi dengan rasa khawatir soal kesiapan Indonesia. Apakah Indonesia telah kompatibel untuk ikut menjadi pemain dalam “pasar tunggal” MEA, mengingat Indonesia adalah salah satu sentral pendukung MEA? Read more of this post

Apa Kabar KSP?

Indoprogress, 2 Desember 2015

Apa Kabar KSP?

oleh Sayfa Auliya Achidsti

Setelah sekian lama terbentuk, Kantor Staf Presiden (KSP) masih belum menemukan bentuk mapannya. KSP sebagai lembaga lingkar kepresidenan (presidential circle) tampak gamang memposisikan diri di tengah tekanan dua aras.

Pertama, intra lembaga negara melihat KSP muncul dengan kewenangan koordinasi antarkementerian dan menjadi tambahan struktur birokrasi. Maka, KSP menjadi tumpang-tindih dengan fungsi wakil presiden dan menteri koordinator. Kedua, opini bahwa KSP dibentuk mengakomodir kelompok-kelompok politik yang telah mendukung Joko Widodo. Sehingga, pembentukan KSP adalah pemborosan APBN.

Melihat KSP

KSP mesti segera menentukan bagaimana posisi praktik kelembagaannya. Memang, KSP terlanjur harus bergerak dalam dilema. Read more of this post

Pengalaman Habibie dan Logika Jokowi

Solopos, 15 September 2015

Pengalaman Habibie dan Logika Jokowi

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Sehari setelah diumumkan paket kebijakan ekomi pemerintah, nilai tukar rupiah justru melemah. Padahal, respon pemerintah dalam komitmen itu tentu pantas diapresiasi. Sasaran paket kebijakan menembak problem-problem utama perindustrian dan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, semua pihak mengharap ada langkah pemerintah untuk keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi dampak masalah nilai tukar rupiah. Namun, melihat substansinya, paket kebijakan agaknya bukan langkah keluar dari masalah sekarang. Melainkan, paket kebijakan dalam kerangka pembangunan struktural dan jangka panjang.

Cara Pandang

Apa ada yang salah dari paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo tersebut? Perlu kerangka yang pas dalam melihat tepat-tidaknya hal ini diterapkan. Read more of this post

Ijazah dan Masalah Struktural Pendidikan

Rakyat Merdeka, 16 Juni 2015

Ijazah dan Masalah Struktural Pendidikan

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Belakangan, marak pemberitaan tentang ijazah palsu yang diperjual-belikan. Bukan hanya ijazah palsu, beberapa di antaranya ijazah dari beberapa perguruan tinggi yang dibuat oleh oknum kampus, alias ijazal abal-abal (tanpa kuliah). Hal ini menjadi gambaran kondisi ironis; pada saat daerah pinggir Indonesia kekurangan infrastruktur pendidikan, di tempat lain ijazah diperjual-belikan dengan sangat mudah.

Setiap tindak penyelewengan tentu menyangkut moral. Tetapi, melihat kasus ijazah hanya sebagai bertemunya pragmatisme pembeli dan penyedia, akan membuat kasus ini sebatas tindak kriminal. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kasus ini hanya soal bagaimana membenahi moral? Read more of this post

Indonesia-Afrika Bukan Hanya Romantisme Sejarah

Majalah Bienalle (2014)

Indonesia-Afrika Bukan Hanya Romantisme Sejarah

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Membincang kaitan Indonesia dengan negara-negara di Afrika, menjadi terlalu sederhana jika dikaitkan hanya dengan adanya pertemuan sejarah yang pernah dilakukan di antara keduanya. Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KAA)—beberapa menyebut “Konferensi Bandung”—yang diadakan pada 18-24 April 1955 memang menjadi tonggak sejarah yang memunculkan hubungan erat di masa lalu secara “legalistik”. Hal ini punya arti penting dalam hubungan sesudah-sesudahnya hingga sekarang. Namun, KAA sebagai sebuah pilihan politik, memiliki alasannya sendiri untuk diadakan dalam konteks masa dulu.

Secara momentual, KAA menjadi kejadian besar dalam sejarah dengan konferensi terbuka yang memiliki implikasi politis dalam konstelasi dunia saat itu. Momen sejarah ini dapat dianalogikan sebagai sebuah status kekeluargaan di atas kertas. Selain itu, hubungan antara negara-negara Asia (yang Indonesia di dalamnya) dengan Afrika menjadi “hubungan darah”, dengan “status kekeluargaan” yang dilandaskan karena kesamaan nasib.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebuah hubungan antarnegara harus dipertahankan hanya karena adanya latar sejarah semacam itu, atau perlu sebuah alasan lain dengan melihat kondisi kontekstual? Read more of this post

Mengapa Kepartaian Minus Gagasan?

Kompas (Surat Redaksi), 23 Mei 2014

Mengapa Kepartaian Minus Gagasan?

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Parpol menjadi salah satu syarat berjalannya mekanisme demokrasi sebuah negara. Kesempurnaan demokrasi muncul dari adanya kompetisi antarparpol memperebutkan pengaruh. Publik dihadapkan pada alasan-alasan tertentu sebagai dasar pilihannya mendukung salah satu parpol.

Oleh karena itu, keberadaan parpol dengan diferensiasinya adalah prasyarat masyarakat politik yang rasional. Dengan adanya diferensiasi (perbedaan) antarparpol, publik dapat menjatuhkan pilihannya.

Pertanyaannya kemudian, apakah kepartaian telah bisa menyediakan alasan-alasan rasional bagi publik dalam memilih parpol? Terutama dengan karut-marut opini publik yang berkembang hari ini, adakah kebaruan yang ditawarkan parpol kepada konstituennya? Read more of this post

Revitalisasi Peran Perhutani

Berdikari, 16 Februari 2015

Revitalisasi Peran Perhutani

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

 Lahan merupakan persoalan mendasar dalam segala aspek kehidupan. Urusan ekonomi, politik, bahkan sosial-kemasyarakatan dalam banyak sisinya menjadi turunan dari perihal lahan. Namun, dengan begitu banyaknya aspek kepublikan (publicness) dari sektor lahan tersebut, lahan kerapkali juga menjadi sumber konflik.

Begitu strategisnya fungsi lahan, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan adanya 30 persen bagian dari Jawa sebagai kawasan hutan. Adanya syarat minimal ini ditujukan sebagai “benteng akhir” konservasi lahan untuk kepentingan publik seperti konservasi, produksi negara, dan pemanfaatan publik.

Pemanfaatan Kawasan

Posisi Perum Perhutani sudah sejak lama dikritik dalam persoalan manajemen lahan dihadapkan dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya aturan mengenai kehutanan, Perhutani diserahi tugas sebagai pengelola hutan dan produksi-produksi turunannya. Untuk fungsi menjaga, mengelola, dan menjalankan bisnis produk hutan, Perhutani mendasarkan pada PP No. 72/2010. Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.