Tajuk Rencana (November 2012 – Mei 2013)

Majalah KONGRES, Mei 2013

Kebobrokan yang Menjadi Lumrah

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Perubahan yang begitu cepat, masalah-masalah, konflik kepentingan para elit dan antagonismenya terhadap rakyat, mengingatkan kita pada sejarah bangsa-bangsa yang timbul-tenggelam pada setiap jamannya. Persis seperti apa yang dikatakan Arnold J. Toynbee dalam karyanya Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World (1976), yang selalu menggambarkan adanya pola kemunculan, persatuan, konflik, dan kemunculan bangsa yang baru.  Walaupun berbeda, Alfin Toffler dengan tesisnya mengenai periodisasi “gelombang” dalam sejarah perkembangan dunia seakan bernada sama. Toffler secara implisit ingin mengatakan bahwa untuk “perubahan” terkesan meniadakan hal yang lama sebagai kekunoan, diposisikan sebagai trauma, walaupun dipanggil dengan sebutan penghalusannya sebagai “pengalaman sejarah”. Toffler dalam Future Shock (1970) tidak bisa tidak berkelit dengan adanya pembagian tiga kelompok masa perkembangan dunia: gelombang pertama (tradisional), kedua (Revolusi Industri), dan ketiga (era globalisasi dan teknologi). Era tradisional diposisikan sebagai trauma dari era teknologi.

Ada yang menarik dari keduanya. Membaca pola yang demikian, membuat kita berpikir bahwa perubahan besar ke arah yang lebih baik, tidak-bisa-tidak, harus melewati apa yang dinamakan sebagai masa “kehancuran”. Hampir sama pula dengan analogi meletusnya sebuah gunung berapi yang akan melahirkan ekosistem subur yang baru. Alhasil, dalam banyak kasus telah tampak banyak unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Awal tahun 2012 disambut dengan kekerasan di Bima dalam konflik Pelabuhan Sape berujung pada pembakaran kantor bupati. Massa telah mengalami puncak kemarahannya dengan kebijakan elit yang tidak mau menoleh pada kepentingan rakyatnya. Di sisi lain, aparat yang menempatkan posisi sebagai “perwakilan” pemerintah menghadapi kegelisahan rakyat selalu saja memasang wajah represif, yang memunculkan komunikasi yang tidak berjalan baik dalam setiap permasalahan. Pada tahun yang sama, belasan tokoh nasional terang-terangan terlibat kasus memalukan, yang sangat disayangkan bahwa belum tampak ada yang akan selesai dan dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, sebagai negara demokrasi, keberadaan partai politik merupakan salah satu dari saluran suara rakyat, di mana partai memiliki konstituennya dan seharusnya berupaya untuk mengikat simpati mereka dengan mengusahakan kebijakan yang berpihak pada konstituennya tersebut. Kembali lagi, keberadaan partai politik lebih tampak sebagai sekelompok elit yang bertengkar dan kemudian saling berdamai dan minum-minum setelah berebut kursi dan anggaran, yang lagi-lagi ditampilkan media setiap harinya. Inilah yang sebenarnya boleh dibilang sebagai sebuah bencana, pada saat sesuatu yang buruk terjadi namun pada saat yang bersamaan para manusia yang hidup di sekitarnya tidak mampu untuk berbuat apa-apa untuk mengubah kondisi, alih-alih memilih menghindarinya.

Kehidupan apolitis mulai terjadi pada saat masyarakat sebenarnya telah paham mengenai apa yang terjadi di sekitarnya, namun lebih memilih diam. Padahal, adanya kondisi silent majority merupakan sebuah kondisi paling ironi dalam kehidupan modern. Bagaimana pun, jalannya sebuah negara tidak dapat dilepastangankan pada beberapa gelintir elit. Justru, rakyatlah tujuan adanya negara, dan bagaimana rakyat menghendakinya, ke sanalah negara tersebut diarahkan. Silent majority merupakan puncak dari tindakan apolitis, tidak turut campur dalam tindakan kontributif, alih-alih justru memperlihatkan pesimisme yang akut.

Rakyat yang telah paham masalah, dan di sisi lain tidak ada yang dilakukan. Pelan tetapi pasti membuat adanya kondisi “infotaining” dalam setiap pemberitaan. Infotaintment yang kita tahu adalah tayangan yang menampilkan gonjang-ganjing selebriti, beberapa di antara kita terbawa suasana dan emosional, namun tetap saja itu adalah kehidupan para selebriti, tidak ada yang berhak mencampuri. Drama yang benar-benar tersekat oleh batas yang tidak bisa ditembus. Sama halnya dengan rakyat dan elit, pihak yang pertama hanya dapat menonton pihak kedua.

 

 

Majalah KAGAMA, Mei 2013

Institusionalisme versus Optimisme

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Dalam perkembangan ilmu ekonomi, yang kemudian berkaitan dengan perkembangan ilmu tata negara, pernah marak sebuah teori yang disebut dengan institusionalisme. Institusionalisme ini menekankan pada persoalan kelembagaan dalam melihat dan menganalisis sebuah fenomena dalam masyarakat. Karena ini pada awalnya dibentuk untuk melihat perihal ekonomi, dan ekonomi tidak bisa tidak terlepas dari sistem kelembagaan, maka persoalan politik pun menjadi hal yang agak dikesampingkan. Pada perkembangannya, dengan institusionalisme baru, negara yang baik adalah negara yang tersusun dengan kelembagaan yang baik.

Memang bukan merupakan sebuah pandangan yang salah, bahkan memang sudah seharusnyalah demikian. Penataan negara dan sistemnya dengan sebaik mungkin akan menghasilkan mekanisme yang sehat, terlebih pada masa kini di mana segi kehidupan semakin kompleks sehingga sistem yang baik dan mengikat adalah hal yang selalu coba untuk dikejar. Namun ada satu hal yang harus diwaspadai dalam pola pikir institusionalis semacam ini, yaitu menjadikan kehidupan yang serba mekanistis, bersekat, dan tanpa adanya virtue yang hidup!

Cara pandang institusionalis tidak mendorong individu untuk melakukan hal di luar sistem, membuatnya hanya berharap pada perbaikan sistem. Padahal, adanya perubahan sistem sebenarnya justru benar-benar tergantung pada adanya individu yang bergerak dalam cara di luar sistem dan cara kebanyakan (mainstream). Di sisi lain, adanya fenomena apolitis dengan kekecewaan rakyat melihat kelakukan para elitnya membikin adanya perubahan seakan-akan menunggu datangnya ratu adil.

Di sini, satu hal yang tampak semakin redup adalah adanya optimisme rakyat. Bukan kesalahan siapa pun memang, jika optimisme rasanya semakin jauh dari pribadi setiap individu rakyat Indonesia. Telah sejak lama imajinasi manusia-manusia di Indonesia diatur sedemikian rupa dalam pola-pola mainstream. Di mana perubahan yang selalu terbayangkan adalah perubahan besar dalam membenahi korupsi yang sudah menggurita, membenahi dunia pendidikan yang sudah menyatu dengan mekanisme pasar, atau juga ekonomi Indonesia yang tengah bersusah-payah berdiri di tengah adu kekuatan globalisasi dunia. Jika imajinasi mengenai perubahan adalah hal-hal seperti itu yang ditampilkan, sedangkan di sisi lain ketidakmampuan negara dan para elit yang tidak bisa diharapkan; patut dimaklumi jika pesimismelah yang lebih tampak muncul di hati rakyat Indonesia.

Mentalitas pesimis inilah yang pertama-tama jelas harus diubah, dibuang jauh-jauh. Di sini tugas para kaum intelektual yang pada dasarnya memiliki kekuatan yang begitu besar dalam setiap perubahan. Antonio Gramsci, filsuf Italia, mengatakan bahwa setiap individu terdidik yang mau untuk merasakan segala penderitaan masyarakat, mau berpihak pada mereka, untuk kemudian melakukan tindakan, merupakan intelektual organik.

Dalam konteks ini, untuk menjadi “terdidik” adalah hal yang rumit. Bukan persoalan tingginya tingkat pendidikan sekolah yang pernah dienyam, namun bagaimana dia mau berpikir dengan cara-cara yang solutif. Muhammad Yunus tidak akan pernah terbersit dalam pikirannya mengenai metode Grameen Bank, bank untuk orang-orang miskin itu, jika dia berpikir secara mainstream. Bagaimana mungkin orang miskin dapat mengenal bank, sedangkan dalam pola pikir kelembagaan (institusionalis) yang mainstream hanya memiliki imajinasi bahwa orang miskin “harus” tidak miskin terlebih dulu untuk ber-bank? Lebih jauh, bagaimana negara-negara terjajah, termasuk Indonesia, bisa punya imajinasi untuk menjadi negara sendiri tanpa ada lagi pemerintah kolonial yang selama itu menjadi tumpuan kehidupan mereka.

Pikiran, optimisme, dan tindakan seperti itu hanya bisa muncul pada saat individu-individu terdidik bisa merasakan penderitaan sekitarnya, tanpa perlu selalu berharap pada pola mainstream dan kelembagaan yang kurang dapat bisa lagi diharapkan berubah dalam waktu yang cepat.

 

 

Majalah KAGAMA, Februari 2013

Sarjana Gagap

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Dari data yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD), diketahui bahwa jumlah sarjana Indonesia menempati urutan kelima dari seluruh negara di dunia penyumbang sarjana pada tahun 2010. Sarjana pada tahun 2010 di Indonesia dalam persentase sarjana di dunia (yang totalnya 129 juta sarjana), menyumbang 4 persennya. Dari sisi jumlah, Indonesia rupanya merupakan negara yang tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya, bahkan beberapa boleh dibilang melampaui. Pada tahun 2020, diproyeksikan bahwa paling tidak sarjana di Indonesia akan menyumbang 6 persen dari total persentase sarjana yang ada di dunia.

Namun, apakah dari sisi jumlah sarjana, yang artinya jumlah manusia terdidik dalam suatu negara, Indonesia dapat dibilang pula melebihi negara-negara lain untuk soal peradabannya? Agaknya asumsi ini masih sangat lemah dan debatable, pada saat melihat kenyataan bagaimana nasib dari para sarjana yang jumlahnya lebih dari 5 juta kepala ini dalam setiap tahunnya.

Bicara realitas dan peradaban dalam sebuah bangsa, maka persoalan data menjadi kurang relevan lagi untuk dijadikan patokan ukuran. Banyak data yang dirilis mengenai angka kemiskinan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, bahkan persoalan Indeks Pembangunan Manusia yang sering disebut-sebut sebagai instrumen pengukur pembangunan negara paling vulgar, pada saat melihat bagaimana yang terjadi dalam keseharian menjadi njegleg (sangat beda jauh).

Dari persoalan ketenagakerjaan saja, jika harus mengatakan salah satu ukuran masa depan para sarjana, jumlah penganggur yang memiliki gelar akademik ini nasibnya tidak lebih memprihatinkan dengan yang lain. Bukan merupakan jaminan pada saat gelar telah diperoleh, maka kesejahteraan materi akan berbanding lurus. Lebih jauh, bagaimana eksistensi sarjana di Indonesia seakan-akan direndahkan dengan adanya paradigma yang telah berkembang di masyarakat bahwa kampus adalah pintu masuk dunia kerja.

Kampus sebagai center of excellence pada perkembangannya seakan-akan tidak sanggup melepaskan diri dari paradigma yang mewabah ini, sehingga secara pelan tapi pasti kurikulum yang ada mengalami mix and match dengan kebutuhan pasar. Padahal, eksistensi kampus, berikut dengan civitas akademi yang ada di dalamnya bukan hanya memiliki fungsi sebagai pemberi gelar, namun mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sinilah seharusnya tanggung jawab kampus sebagai pengarah kebenaran, walaupun pada saat yang sama memang “kebenaran” adalah proses yang tidak pernah mencapai garis akhir.

Indikatornya jelas, pada saat mahasiswa telah melabelkan dirinya sebagai seorang “mahasiswa”, keterpisahan dari masyarakat menjadi semakin jelas. Fenomena bahwa kampus membentuk pribadi-pribadi elit dalam masyarakat dan semakin terasing dari akar. Pada saat yang sama, kebutuhan akan standar hidup tinggi yang telah dibiasakan dalam kampus dengan biaya kuliah tinggi, kebutuhan cepat selesai, dan teori yang tidak merakyat, di satu sisi, dan ekspansi pasar pada sisi lain membuat kondisi di mana para sarjana pada umumnya akan memilih untuk mencari pendapatan yang layak.

Sarjana menjadi semakin terasing dalam masyarakat dan persoalan sosialnya sendiri. Sarjana ilmu kesehatan gagap menangani wabah muntaber yang ada di kompleksnya saat banjir, sarjana ilmu sosial gagap membenahi struktur masyarakat bahkan di lingkungan terdekatnya, sarjana teknik berbusa-busa mengidealkan teknologi padat modal yang tidak realistis diterapkan pada kondisi kita yang spesifik ini, sarjana hukum berpihak pada perusahaan yang membayarnya, dan boleh dihitung berapa sarjana pertanian yang mau tergerak membikin skema produksi yang berpihak pada petani kelaparan di desa-desa.

Namun, semoga saya salah, atau mungkin kondisi sekarang telah sedemikian berubahnya. Bagaimanapun perkembangan jumlah mahasiswa ini mungkin bisa menjadi titik harapan. Kita belum lupa bagaimana Indonesia lahir seiring dengan perkembangan kaum intelektual pra-Kemerdekaan, di mana sarjana dengan suka-cita memilih berkotor-kotor membela kebenaran yang mereka pegang.

 

 

Majalah KAGAMA, November 2012

Selamat Tahun Baru…

Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Tanggal 4 November 1980, di balkon sebuah gedung mewah di AS, Ronald Reagan berkampanye dalam agenda politiknya. Dalam pidato yang diikuti ribuan pendukungnya itu, Reagan bersebelahan dengan salah satu penasihatnya, Don Regan, ketua perusahaan perdagangan elit kelas dunia Merill Lynch. “You’ve gonna to speed it up,” menjadi video terkenal yang merupakan kalimat yang dibisikkan Don pada Reagan dalam awal pidatonya di mana Reagan terlihat patuh padanya, yang pada saat itu terekam kamera.

Terpilihnya Reagan menjadi Presiden AS memosisikan Don sebagai wakil bendahara negara dan kepala staf istana; jelas kemudian membuat Don bebas dalam masalah pajak dan kelancaran dagang perusahannya. Dilihat dari berbagai sudut, sangat jelas bahwa terjadi proses “pengkeluargaan” di sini; Presiden pun kemudian dapat “teratur” segala tindakannya oleh yang lain. Tentunya, antaranggoata keluarga harus saling dukung; Don dengan sumberdaya karena perusahaannya, Reagan dengan kewenangan dan politiknya.

Kasus di AS tersebut menjadi gambaran nyata perpolitikan Indonesia. Karut-marut pemerintahan yang membentuk “keluarganya” sendiri, biasa terlihat di Indonesia. Para elit membikin komunitasnya, di mana yang boleh masuk adalah siapapun yang dapat menyediakan dukungan baginya. Presiden dengan kabinetnya, merupakan contoh paling sederhana.

Para pejabat yang terhormat melupakan makna akan posisinya sebagai civil servant, sehingga pembentukan modal politik dengan penjalinan hubungan “kekeluargaan” menjadi prioritas. Persoalan ini menjadi lebih rumit pada saat Presiden sebagai tokoh yang duduk di dua kaki, sisi moral dan politis, tidak mengawali dengan mereformasi pola tingkah-lakunya sendiri. Dengan masa jabatannya yang maksimal dua periode ini, seharusnya Presiden dapat dengan “egois” mewujudkan visi kerakyatan, membangun negara dengan segala otoritasnya demi rakyat, dan membuang para politisi penjilat yang mengitarinya.

Selamat tahun baru…

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti, anak biologis pertama dari pasangan Achid BS dan Lala St. Wasilah. Saya adalah mantan vokal gitaris band (pernah single terlarisnya adalah "Kau adalah Bintangku", namun berhenti di saat hampir gol karena kegagalan memanajemen internal band). Pernah juga kuliah dan berstatus sebagai mahasiswa di Fisipol UGM. Pernah menggeluti beberapa organisasi, pergerakan mahasiswa (di PMII) dan pers mahasiswa (LPPM Sintesa). Suka membaca dan ngobrol soal karya sastra dan bersastra, karena yakin bahwa melakukan aktivitas sastra (dan aktivitas seni, pada umumnya) bukan hanya milik orang yang tahu teori2 atau juga yang paham dgn literatur2 itu. Punya hobi ngopi, mengobrol sambil mengopi dan merokok. Lebih asyik lagi jika dilakukan dengan banyak orang...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: