Nahdlatul Ulama: Dalam “Konflik”, Tradisi, dan Rekonsiliasi

Dalam Jurnal FIKRA vol.1/2010

Nahdlatul Ulama:

Dalam “Konflik”, Tradisi, dan Rekonsiliasi

oleh Sayfa Auliya Achidsti

Abstrak

“NU merupakan organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di dunia, NU merupakan sebuah “partai politik” yang kehilangan arah, NU merupakan ormas berhaluan dan pemikiran moderat, dan hebatnya lagi, NU merupakan kekuatan Indonesia dengan 40 juta simpatisannya  dari berbagai golongan semenjak tahun 60’an. Paling tidak hal tersebut yang sampai sekarang masih dapat dibanggakan oleh para sepuh NU jika menceritakan tentang organisasinya itu kepada anak-cucunya. Pentingnya sebuah Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa dibantah. NU merupakan faktor kunci panggung politik sejak Kemerdekaan, dan reorientasi pertama pada tahun 1984 disertai penerimaan definitif terhadap negara Indonesia berdasar Pancasila jelas-jelas merupakan sebuah timbangan ukur paling mudah bagaimana besarnya pengaruh NU dalam kehidupan sosial politik sampai pada kepentingan sekecil-kecilnya individu masyarakatnya. Namun bagaimana bisa, sekarang, NU seakan kehilangan taringnya? Apakah memang negara, dengan beberapa kekuatan oligarkhinya, seperti banyak argumen yang diasumsikan, yang benar-benar menekan NU sehingga konflik seakan tidak pernah lepas dari tubuh NU; atau apa?

A. Pendahuluan

Berbicara dalam konteks persoalan negara, yang oleh banyak ahli dan peneliti tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan NU, kajian mengenai NU sampai saat ini masih berkutat dengan proses politik kenegaraan dan tekanan sebuah bangunan imaji konspirasi. Dengan perkembangan dan aktivitas sosialnya—yang secara otomatis, konsekuensinya adalah keterlibatannya dalam proses politik—negara dan pihak non-NU seringkali menjadi tumbal kekecewaan para nahdliyyin (sebutan untuk orang-orang NU) atas kelesuan organisasi ini. Terlalu naif jika menganggap kekuatan NU yang terlalu besar itu mengakibatkan banyak pihak bekerjasama untuk selalu menjatuhkannya dan berhasil.

Lalu, apa hubungan antara negara dan NU? Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang selalu diwacanakan sebagai penganut konsep negara kesejahteraan. Walaupun menurut beberapa ahli secara kajian istilah, “kesejahteraan” sendiri sangat sulit didefinisikan,[1] secara sederhana dapat dikatakan bahwa Negara menunjukkan kuasa penuh negara atas kehidupan di masyarakatnya. Negara merupakan sebuah agen dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan segala kekuasaan dalam masyarakat.[2] Itulah sebenarnya yang menjadi ranah NU, paling tidak semenjak perkembangan konsep dalam tubuh NU sendiri yang mulai tidak berkonsentrasi dalam prinsip jam’iyah diniyah ijtima’iyyah-nya (organisasi sosial-kemasyarakatan). Hal ini dapat dilihat dengan contoh paling konkrit misalnya pada masa perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sudah santer diperbincangkan sejak pemerintahan Belanda tahun 1937 sampai dengan Desember 1973 dengan “kemenangan” NU yang terlihat dari mayoritas usulan yang dikodifikasikan dalam Undang-undang tersebut.

Secara keorganisasian, NU merupakan sebuah organisasi yang lahir secara “insidental” dengan adanya persoalan Kongres Internasional Al-Islam pada tahun 1922 di Cirebon yang menjadi panggung perdebatan yang cenderung bernuansa saling menjatuhkan antargolongan. Dengan keterpojokannya secara politis oleh dominannya kaum reformis dalam forum tersebut, aspirasi kaum tradisionalis menjadi tidak terdengar. Dengan kondisi urgen sebab kongres ulama internasional di Hijaz akan dilangsungkan tidak berapa lama lagi, pada tanggal 31 Januari 1926, sebuah kelompok yang terdiri dari lima belas kiai terkemuka berkumpul di kediaman Wahab Chasbullah dan membahas terbentuknya NU.[3] Muktamar pertama NU pada tahun 1926 dihadiri 96 kiai, Muktamar kedua, setahun kemudian dihadiri 146 kiai dan 242 peserta biasa. Perkembangan yang cukup progresif, pada tahun 1938, NU telah memiliki 99 cabang terdaftar dengan 100 ribu anggota resmi secara organisatoris. Pada masa kependudukan Jepang 1942, NU memiliki 120 cabang. [4]

Namun, kembali pada permasalahan keorganisasian, penurunan kekuatan politik dan organisasi tidak hanya dari segi permasalahan tekanan dari luar saja, yang sejak saat mulai terbentuknya pun, NU memang sudah mendapatkan tekanan berbagai pihak. Penurunan NU rupanya juga disebabkan oleh konflik internal organisasi yang pada perkembangannya ternyata amat mempengaruhi NU secara keorganisasian. Hal ini diperparah dengan adanya konflik Dewan Syuriah NU (Syuriyah) dan Dewan Tanfidziyah NU yang mulai mengemuka dan tampak semenjak reorganisasi NU era tahun 80’an. Masing-masing pihak menuding bahwa yang lain yang salah, antara Syuriyah dan Tanfidziyah tersebut. Dewan Syuriyah yang beranggotakan ulama sepuh (kiai senior) yang mempunyai otoritas menentukan arah organisasi dan keputusan permasalahan agama (masail diniyah) merasa mulai terusik oleh gerakan Tanfidziyah yang mulai tidak menghiraukan keputusan Syuriyah. Tanfidziyah yang mempunyai ranah gerak pada urusan profesionalisme dan teknis pada perkembangannya seringkali bergerak tanpa menunggu komando dari Syuriyah selaku pemegang otoritas keputusan organisasi. Pembagian antara kedua badan ini tidak begitu jelas. Akhirnya, pada tahun 1984, otoritas kiai secara resmi diakui dan diperkuat pada Muktamar Situbondo, dan Tanfidziyah dikembalikan ke tempatnya semula, di bawah kekuasaan Syuriyah.[5]

Dalam hal pembicaraan mengenai hubungan NU dengan gerakannya secara keseluruhan, akan sangat menarik jika melihat NU hari ini. Bagaimana bisa organisasi massa—bukan sekedar organisasi kemanajemenan biasa—yang semacam NU ini gerakannya seakan menjadi lesu? Indikatornya jelas—sekali lagi—sulit untuk menjelaskan apa capaian keberhasilan terukur menyangkut tujuan NU sebagai ormas yang bergerak untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun NU adalah organisasi besar, kemunculan kendala internal sangat mengganggu NU dalam gerakannya, di samping juga persoalan eksternal organisasi.

Sebuah catatan yang amat berharga dengan melihat refleksi muktamar. Muktamar merupakan sebuah acara di mana seluruh pengurus NU dari cabang, wilayah, hingga pengurus besar, datang dan berkumpul mengutarakan pendapatnya. Muktamar menjadi sebuah gambaran sederhana—walaupun pernyataan ini adalah pernyataan simplistis—mengenai kondisi NU. Hal itulah—persoalan kelesuan NU di tengah kekuatan dan modal besar NU—yang beberapa kali disampaikan oleh muktamirin pada Muktamar NU ke-32 di Makkasar beberapa saat lalu. Muktamar yang diadakan periodik dapat menjadi cerminan bagaimana gerak NU selama periode sebelumnya. Beberapa curhatan para utusan daerah menjadi sebuah rangkaian cerita dan gambaran kondisi NU dewasa ini. Pandangan dari utusan daerah dan rekomendasi organisasi telah sampai pada bentuk final dengan sidang pleno yang dilakukan menjelang selesainya Muktamar. Pada akhirnya, Muktamar Makkasar beberapa saat lalu itu sekaligus menentukan arah gerak NU untuk selanjutnya.

B. Kaderisasi dan Pengembangan NU

Berbagai pilihan kata dalam penyampaian uneg-uneg para peserta Muktamar (muktamirin) Makkasar pada dasarnya memiliki satu esensi yang sama: kepedulian sosial dan persoalan kader. Kepedulian sosial (dengan sifat klasikalnya) yang mencakup persoalan ekonomi, kesehatan, dan jaringan dengan mudah dicarikan solusinya. Namun, pada waktu muncul bahasan mengenai persoalan penjagaan umat dan kaderisasi, tidak ada jawaban lugas yang solutif. Beberapa mengatakan perlunya menonjolkan titel ‘NU’ di semua lembaga yang berafiliasi dengan NU, beberapa yang lain mengusulkan mengenai pembuatan Kartanu (Kartu Anggota NU) dengan harapan dapat digunakan sebagai database sekaligus sebagai pengakuan atas ke-NU-an para nahdliyin (masyarakat NU).

Yang disayangkan, dalam persoalan tersebut adalah tidak adanya resolusi yang cukup konkrit dan tepat. Penjagaan dan pengembangan kader tidak cukup hanya dengan pelabelan ‘NU’ di setiap lembaga dan adanya Kartanu. Perlu adanya perhatian lebih terhadap bidang yang satu ini yang pada dasarnya menjadi salah satu permasalahan pokok yang mengemuka dalam Muktamar. Menjadi paradoks pada saat persoalan kader dipermasalahkan namun pembahasan mengenai Badan Otonom, Lajnah, dan lembaga-lembaga NU yang ada kurang solutif dan substansial. Pembicaraan mengenai NU tidak hanya sekedar pada tataran kepengurusan NU tingkat Pengurus Besar, Wilayah, Cabang, dan seterusnya. Persoalan yang dibicarakan dalam NU pun bukan hanya sekedar program, rekomendasi, dan keputusan bahtsul masail yang menjadi sorotan media.

Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Tujjar, dan Tashwirul Afkar merupakan organisasi yang dapat dibilang sebagai cikal bakal NU. Ketiga organisasi tersebut juga  dapat pula dianalogikan sebagai gambaran sederhana dari NU di mana yang pertama adalah organisasi pengembangan kependidikan dan pemikiran, yang kedua adalah perkumpulan pedagang, dan yang ketiga adalah forum keagamaan. Bagaimanapun juga, jika kita perhatikan gerakan NU yang sekarang pun tak ubahnya merupakan pengembangan dan pelembagaan dari ketiga organisasi dan bidang tersebut. Banom, Lajnah, dan lembaga-lembaga NU-lah kepanjangan tangan dari NU dalam menyentuh persoalan-persoalan masyarakat. Terutama pada Banom, kinerjanya akan lebih bersentuhan secara langsung, karena Banom adalah “anak” NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.

Hal-hal tersebutlah yang sebenarnya merupakan pilar dari NU sebagai organisasi masyarakat sosial-keagamaan: sayap-sayap gerakan. Dan persoalan yang pertama dari tiga hal itu—mengenai pendidikan dan pemikiran—merupakan tonggak NU dalam perluasan gerakan secara taktis, strategis, dan wacana.

C. Nahdlatul Ulama

Dalam hal kajian dan penelitian mengenai NU, beberapa ahli telah melakukannya secara mendalam, di samping beberapa mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir dalam berbagai stratanya. Greg Fealy dalam bukunya Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967 mengulas mengenai NU secara historikal. Dalam bukunya tersebut, Fealy lebih banyak menekankan pada aspek sejarah pergerakan NU sejak tahun 1952 sampai tahun  1967 di mana terjadi banyak pergolakan nasional. Pada masa sekitaran dua dekade tersebut, NU terbilang sebagai ormas paling besar kekuatannya dengan massa mayoritas dari kalangan menengah ke bawah.

Lombard dalam bukunya yang secara khusus membahas mengenai Jawa serta hubungannya, pada salah satu bagiannya mengkaji mengenai unsur-unsur penggerak dalam Islam di Jawa. Dalam bukunya, Nusa Jawa Silang Budaya jilid II tersebut, beberapa kali —lebih banyak daripada pengulasan mengenai gerakan Islam lain yang cenderung hanya disebutkan mengenai tanggal kelahirannya saja— disebutkan mengenai Nahdlatul Ulama dan perannya dalam politik dan sosial di Indonesia.[6] Dalam jilid pertamanya, yang banyak berbicara mengenai seni, sedikit ulasan mengenai Lesbumi (Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia), salah satu organisasi anak NU yang bergerak dalam ranah seni dan budaya.[7]

Feillard dalam NU vis-à-vis Negara dengan judul asli Islam et Armee Dans L’indonesie Contemporaine Les pionniers de la Tradition, benar-benar menuliskan gerakan NU dalam hubungannya dengan aktivitas politik kenegaraannya. Walaupun dalam bahasannya, kesemua bab mengambil ranah kajian yang berbeda-beda, namun pada dasarnya seluruh kajian dalam bukunya tersebut selalu terhubung dalam konteks aktivitas politik kenegaraan dan perbenturan dengan organisasi politik lainnya. Beberapa kajian Feillard yang mengulas persoalan NU secara budaya organisasi dan komunikasi masyarakatnya tertulis secara acak dalam konteks penjelasan tema besarnya, yaitu aktivitas politik NU. Satu bagian yang terfokus dalam pembahasan mengenai budaya NU dan golongan nahdliyyin serta keorganisasian NU adalah mengenai komposisi sosiologis baru NU.[8] Pembahasan ini menjadi menarik dalam kaitan tema Feillard karena persoalan ini menjadi bagian dari gerak dan orientasi NU dalam posisinya di antara gerakan lain dalam politik kenegaraan Indonesia. Dalam ulasan mengenai hal tersebut, Feillard menganalisis bahwa perkembangan jaman ke arah kondisi modern telah membuat hubungan antara kiai dengan santri, dari hubungan paternalistik mejadi hubungan yang semakin fungsional.

Beberapa kali juga Feillard, secara tidak fokus, menyebutkan mengenai  budaya, nilai, dan “ritual” kaum nahdliyyin. Konsep mengenai “wali” dan “kebarokahan” misalnya. Hal itu pada perkembangannya membentuk sebuah nilai dan norma, di mana komunikasi dan aktivitas antara individu dalam organisasi sedikit banyak dipengaruhi. Sebagai contoh adalah mengenai Abdurrahman Wahid (yang akrab dipanggil “Gus Dur”) yang teramat leluasa untuk berekspresi di tengah lingkungan ulama konservatif. Gus Dur, dengan banyak pemikirannya yang oleh sebagaian ulama konservatif dianggap terlalu liberal, dengan leluasa mengeluarkan pernyataan-pernyataan kerasnya mengkritik NU dan melakukan aktivitas politik yang cukup kontroversial. Sebagai contoh adalah pada waktu Gus Dur mengatakan bahwa pengucapan salam dalam bahasa Arab bukan merupakan suatu keharusan optional bahasa, dan pengucapan “Selamat Pagi/Siang” juga merupakan esensi dari “Assalamu’alaikum”. Banyak ulama kaget dan tidak setuju dengan hal tersebut, namun mengingat bahwa Gus Dur adalah keturunan keluarga besar NU dan oleh beberapa pihak dianggap sebagai wali, maka kritik yang menjatuhkannya relatif cepat mereda. Walaupun bukan satu-satunya sebab, paling tidak hal tersebut dapat disebut sebagai salah satu sebab diantara beberapa yang lain, seperti memang sudah dikenalnya Gus Dur dalam dunia intelektual, pluralis, dan juga seorang ulama yang disegani karena kemampuan keagamaannya.

Mengenai Syuriah dan Tanfidziyah, Fealy sedikit memberikan ulasannya sebagai tambahan di tengah pembahasan mengenai gerak politik ulama dalam Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967. Dalam satu bagiannya, Fealy menyebutkan pembagian dua badan besar dalam organisasi NU, yaitu Syuriah dan Tanfidziyah. Syuriah merupakan sebuah badan keulamaan yang terdiri dari kaum ulama. Syuriyah diberi kewenangan sangat besar dalam bidang legislatif dan keagamaan. Tanfidziyah sendiri merupakan sebuah badan eksekutif yang sebagian besar terdiri atas muslim awam, yang memegang peran administratif.[9] Mungkin karena kebebasannya yang terlalu dalam hal hak individu anggota NU dalam aktivitasnya, dan juga golongan baru yang masuk Tanfidziyah NU yang notabene berasal dari latar belakang aktivis, menyebabkan distorsi di kemudian hari. Karenanyalah, Munas Situbondo tahun 1983 kemudian mengeluarkan rekomendasi melarang pengurus NU merangkap jabatan di organisasi politik.[10]

D. NU dan Proses Kelahirannya

Dalam pembentukannya, Nahdlatul Ulama yang pada kemudian hari lebih akrab dengan sebutan NU ini melalui beberapa tahapan dilematis. Hal tersebut disebabkan oleh karena beberapa hal, yang paling utama tentu saja persoalan politik, sama seperti pembentukan organisasi-organisasi yang lainnya. Walaupun dalam perkembangannya NU ini sering dikenal sebagai organisasi berbasis ideologi dan memang dalam pembentukannya kita tiak bisa menafikan faktor itu, rupanya persoalan politiklah yang menjadi titik akselerasi pembentukannya.

Pada mulanya, NU sebagai organisasi tidak ada sedikitpun kecenderungan untuk dibentuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena, yang pertama, sudah ada beberapa organisasi lain berlandaskan Islam yang sudah terbentuk dan mulai mapan. Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi yang mengenakan titel “Islam” yang pada perkembangannya bergerak cukup progres dan—walaupun memang tidak langsung besar secara cepat seperti NU pada tahun-tahun awalnya di kemudian hari—organisasi ini dapat sedikit memberikan rasa “nyaman” beberapa masyarakat Islam di sekelilingnya. Organisasi yang dibentuk pada dasawarsa awal abad ke-20 yang diprakarsai oleh Haji Samanhudi ini[11], menjadi agak berat dalam gerakannya karena dalam pembentukannya memang di-setting sebagai organisasi yang mengkoordinasi pedagang pribumi untuk bersaing dengan pedagang asing. Pada tahun 1912 dengan perubahan pemimpin dalam organisasi, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) dengan rasionalisasi yang paling utama supaya dapat menggerakkan dan merangkul lebih banyak umat Islam, bukan hanya dalam kaitannya dengan pedagang. Dalam beberapa hal, organisasi ini bergesekan dengan pemerintahan Hindia-Belanda, walaupun mungkin tidak secara frontal. Hal itu karena mungkin memang secara format awalpun, titel organisasi telah menunjukkan ranah kerjanya, yaitu perdagangan, dan pergesekan dalam perdagangan memang paling terlihat daripada pergesekan dalam hal lain, terlepas dari besar-kecilnya pergesekan tersebut.

Organisasi lain yang sudah ada sebelum pembentukan NU adalah Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Walaupun pada masa awal pembentukannya, Muhammadiyah, belum seperti sekarang dalam artian mapan secara organisasi dan manajemennya[12], organisasi ini menjadi salah satu juga yang menjadi organisasi bertitelkan Islam atau paling tidak bernuansa islami. Mungkin dalam hal ini, organisasi Muhammadiyah merupakan satu diantara beberapa yang dalam historikal pembentukan organisasinya benar-benar dilatarbelakangi persoalan ideologi. Muhammadiyah lahir karena faktor pemikiran Islam yang mulai berkembang pada waktu itu—yang di kemudian hari sering dianalogikan dengan istilah modernis dan tradisionalis. Alam pemikiran Muhammadiyah seringkali dikatakan sebagai modernisme Islam.[13] Gerakan modernisme dan pemurnian Islam yang merupakan konsep dari Muhammadiyah sendiri adalah berusaha mengembalikan Islam di masyarakat kepada al-Qur’an dan Hadist, yang oleh beberapa peneliti dan kalangan dianggap sedikit banyak terlalu menafikan adanya tradisi “tidak salah” yang berkembang dalam masyarakat.

Persoalan yang tidak direncanakan itulah, walaupun memang sudah laten dan terlihat jelas perlahan (baca: perkembangan dikotomi modernis dan tradisionalis), menjadikan titik yang memantik panasnya suasana politik dan komunikasi massa pada waktu itu. Dalam hal ini, pembahasan yang muncul terbagi menjadi dua konteks, yang pertama adalah persoalan pada tingkat bawah, dan yang kedua adalah persoalan di tingkat elit (atas). Lahir dan semakin eksisnya kaum modernis secara politik mulai membuat hubungan-hubungan dalam masyarakat agak mengalami entropi.

Pengaruh Muhammadiiyah dan Sarekat Islam yang meluas pada perkembangannya mulai memarjinalkan posisi kiai dalam masyarakat. Kiai merupakan “raja kecil” di setiap daerahnya. Hal in karena kiai mempunyai peran yang sangat sentral di samping memang utamanya adalah sebagai ahli agama. Penelitian Hiroko Horikoshi yang membahas mengenai kiai sangat menjadi referensi yang menyediakan banyak informasi mengenai hal itu. Patternalisme adalah sebuah pola komunikasi yang terjadi dalam hubungan antara masyarakat dengan kiai, di mana kiai pada perkembangannya berlaku sebagai patron dan masyarakat sebagai client.[14] Komunikasi kiai dengan masyarakat dalam konteks hubungan patron-klien tersebut mungkin akan kurang tepat jika disebut dengan hubungan eksploitatif di mana yang satu melindungi dan yang satu sebagai penyedia layanan sebagai bayarannya. Namun, dalam hubungan kiai dengan masyarakat itu, yang lebih terlihat adalah hubungan patron-klien dalam konteks bapak-anak di mana kiai merupakan panutan dalam hal agama, sosial, pelindung masyarakat[15], dan bahkan terkadang sebagai sandaran dalam hal ekonomi masyarakat sekitar. Dalam hal legitimasi, peran kiai menjadi semakin terasa dinomorsekiankan dengan semakin eksisnya para kaum pembaharu (modernis), yang sebelumnya merupakan satu-satunya pemimpin dan juru bicara komunitas muslim. Ajaran-ajaran kaum pembaharu sangat melemahkan mereka.[16]

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan NU adalah sebuah proses dilematis—dan mungkin dapat dikatakan dramatis—NU kemudian lahir merupakan sebuah wadah untuk mewakili suara pada kaum tradisionalis yang mulai agak kesulitan dalam hubungannya baik secara elit maupun komunikasi vis-à-vis pemerintah. Barulah alasan berikutnya menyangkut persoalan ideologi secara langsung, yaitu untuk menghambat perkembangan organisasi-organisasi pembaharu yang telah hadir terlebih dahulu (Bruinessen, 2008).

E. Perkembangan dan PErsoalan Internal NU dalam Keorganisasian

Setelah pembentukannya yang “dramatis” itu, NU dalam pergerakannya rupanya benar-benar memenuhi harapan dari para ulama tradisionalis. Sebut saja pada tahun-tahun awal pembentukannya—ambil saja lima belas tahun pertama—pertumbuhan NU secara organisasi sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa memang NU sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi umat nahdliyyin dan sebagai tempat yang merepresentasikan tradisi masyarakat Indonesia memang benar-benar ditunggu. Lihat saja, Muktamar NU yang pertama pada tahun 1926 dihadiri 146 kiai dan 242 peserta biasa. Muktamar 1928 dihadiri 260 kiai, dan pada saat itu jumlah cabang NU yang ada di daerah-daerah telah terbentuk.[17] Pada tahun berikutnya, NU memiliki 63 cabang, dan dalam muktamar tahunannya yang keempat hadir sekitar 1450 peserta dan peninjau. Pada tahun 1933, keanggotaannya diperkirakan sudah mencapai 40.000, dan setahun kemudian, sumber dari pemerintahan Belanda menyatakan bahwa 400 kiai telah bergabung dengan NU.[18] Tahun 1935, jumlah anggotanya mencapai 67.000 orang dan telah mempunyai 76 cabang. Pada tahun 1938, NU memiliki 99 cabang terdaftar dan anggotanya yang mencapai 100.000 anggota. Pada masa kependudukan Jepang, NU memiliki 120 cabang.[19]

Dalam hal politik—sedikit meloncat dalam pembahasan dan tidak memperbincangkan dinamika NU dalam kaitannya dengan Masyumi—NU yang bertransformasi menjadi partai politik setelah penentuan kebijakannya dapat diandaikan sebagai sebuah motor dengan bahan bakar yang seakan-akan tidak ada habisnya. Hal ini tentu tidak bisa dinafikan oleh sebab karena simpatisan—memang tidak ada yang menyangkal—yang  sangat besar. Pada Pemilu 1955, NU mendapatkan tambahan suara yang sungguh signifikan: dari yang tadinya hanya 8 kursi di DPR-S meningkat menjadi 45 kursi dengan perolehan suara 18,4%. Perolehan ini menjadi nomor tiga dalam pemetaan partai besar. Yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia (22,3%), Masyumi (20,9%), dan Partai Komunis Indonesia (16,4%).

Namun, menjadi sebuah hal yang ironi—bahkan dapat dibilang suatu keprihatinan—dengan melihat keberadaan NU sekarang, baik dalam segi perbandingan kekuatan, keutuhan, dan kharisma organisasi. NU dahulu tampil dalam panggung nasional sebagai sebuah organisasi massa besar, bahkan menjadi sebuah poros episentrum yang dapat mengubah beberapa hal krusial di sekitar—lihat saja Pemilu ’55 atau Piagam Jakarta, atau mungkin secara organisatoris yaitu meningkatnya jumlah cabang dalam waktu singkat. Hal itu menunjukkan bahwa NU merupakan sebuah organisasi yang potensial dan memang pada dasarnya memiliki modal awal yang kuat, yaitu basis massa. Meningkatnya jumlah cabang dalam waktu yang singkat saja misalnya, itu menunjukkan NU secara organisasi dahulu dapat dibilang cukup tertata, karena bagaimanapun tanpa ada kondisi ‘tertata’ itu, tidak mungkin cabang-cabang yang sedemikian banyak dapat dibentuk pada saat itu. Dengan pertimbangan umur organisasi, pencapaian seperti itu dapat menjadi salah satu indikator pergerakan NU yang efektif dan efisien dalam kerangka manajemen baik dalam ranah internal maupun eksternal.

Hal yang sekarang terjadi adalah sebaliknya, NU hanya berperan sebagai organisasi yang seakan-akan merupakan tempat bagi para ulama berkumpul—itu pun tidak banyak dan masif seperti dulu—untuk bersholawat dan ber-tahlil, sebagai tempat pelepas rindu ritual keagamaan—karena dalam kehidupan keseharian makin sedikit saja orang yang berkumpul untuk melakukannya—dan sebagai identitas saja untuk mempererat jalinan komunikasi sesama kiai. Itu saja. NU seakan kembali pada era akhir dasawarsa pertama abad ke-20 di mana NU belum terbentuk sehingga ulama sangat tersisih dalam pemetaan politik dan sosial padahal umat tradisional amat banyak waktu itu. Kita tak ubahnya kembali kepada tahun-tahun di mana kaum tradisionalis kembali pada masa yang ditekan dengan tidak adanya organisasi yang mengayominya. Berbagai kalangan yang mengatakan bahwa NU sedang ditekan oleh kekuatan politik lain seakan-akan menutup mata dan melupakan sejarah bahwa tahun-tahun pertama NU terbentuk kondisi politiknya beberapa kali lipat lebih panas daripada sekarang dan pada kenyataannya NU tetap berkembang pesat.

Jika sebenarnya bukan faktor eksternal yang masuk akal di sini sebagai faktor yang menyebabkan NU surut, lalu apa lagi? Hal yang sangat sulit dianalisis di mana kondisi yang terjadi dan pola pikir nahdliyyin masih dalam “koridor” peribahasa “Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak”. Kembali lagi muncul pertanyaan di tengah kebosanan menghakimi faktor eksternal organisasi sebagai biang keladi, “Apakah sebenarnya faktor internal organisasi yang menyebabkan surutnya kekuatan NU?”.

F. NU dan Organisasi: Pembagian Dua Dewan yang Tidak Akur (?)

Pada 31 Januari 1926, di kediaman Wahab Chasbullah, NU terbentuk. Pembentukan pada saat pada dasarnya “hanya” sedikit mengembangkan sebuah kondisi yang sebenarnya sedari awal sudah terbentuk dan tertata rapi: mem-“formal”-kan tatanan sosial dan jaringannya dalam bentuk resmi organisasi. Kembali pada perbincangan mengenai pembentukan NU, beberapa peneliti NU seperti Bruinessen misalnya, hampir senada mengatakan bahwa pembentukan organisasi NU—paling tidak—pada beberapa tahun awal kehadirannya, Hijaz tetap merupakan alasan tunggal pembentukannya (Bruinessen, 2008:29).

NU, secara faktual, merupakan sebuah bentuk formal dari rangkaian pesantren—sebagai representasi dari ulama dan masyarakat tradisionalis. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan gerakannya yang merupakan gerakan dari para ulama pesantren itu sendiri. Marilah kita lihat secara sederhana saja, dalam hal nama organisasi misalnya. Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Ulama menunjukkan bahwa NU secara format awal adalah organisasi ulama. Dalam NU, pembagian kerja dalam dua bentuk dewan adalah salah satu indikator bahwa ulama adalah pemeran utama organisasi NU, yang menentukan segala hal, baik dalam hal kesepakatan dan legitimasi keagamaan, politik, dan hal lainnya. NU seakan-akan tampak seperti sebuah pesantren, yaitu: sebuah poros kehidupan masyarakat di sekitarnya; kiai sebagai tempat mencari pencerahan agama; kiai sebagai pengayom masyarakat, baik dalam hal pengembangan ekonomi, sosial, pemberdayaan, dan perlindungan politik. NU secara sederhana dapat disebut sebagai pesantren yang amat besar dengan banyak kiai.

Dewan Syuriyah dan Tanfidziyah merupakan pembagian kerja yang sangat sederhana dalam NU. Dalam aplikasinya, kita memahami bahwa Dewan Syuriyah menjalankan peran legislatif, sedangkan Tanfidziyah merupakan pemegang ranah eksekutif. Satu lagi dewan dalam struktural NU adalah dewan Mustasyar sebagai dewan penasehat organisasi. Tanpa bermaksud mengesampingkan perannya—dan memang tidak bisa dikesampingkan—namun memang secara aplikasinya, dalam perkembangannya, dewan ini tidak begitu besar perannya dalam gerakan organisasi.[20]

Dalam AD/ART NU, dapat diketahui bahwa Syuriyah adalah pimpinan tertinggi organisasi. Dalam Anggaran Dasar NU pasal 11 disebutkan:

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 11

  1. 1. Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah.
  2. 2. Mustasyar adalah penasehat yang ada di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  3. 3. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
  4. 4. Tanfidziyah adalah pelaksana.
  5. 5. Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”

Dalam Anggaran Dasar NU, telah disebutkan bahwa Syuriyah adalah pimpinan tertinggi. Hal tersebut menimbulkan beberapa implikasi. Hal tersebut dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga NU:

BAB XVII

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 49

  1. 1. Mustasyar adalah ulama atau tokoh yang telah memberikan dedikasi, pengabdian dan loyalitasnya kepada Nahdlatul Ulama.
  2. 2. Mustasyar bertugas memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta atau tidak.

Pasal 50

  1. 1. Pengurus Syuriyah selaku pimpinan tertinggi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas dan wewenang:
    1. a. Menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama.
    2. b. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan pemahaman, pengamalan dan pengembangan ajaran Islam berdasar faham Ahlussunnah wal Jamaah, baik di bidang aqidah, syari’ah maupun akhlaq/tasawuf.
    3. c. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi sesuai dengan pertimbangan syar’i dan ketentuan organisasi.
    4. Membatalkan keputusan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 butir (d)Anggaran Dasar.[21]
  2. 2. Pembagian tugas di antara anggota pengurus Syuriah diatur dalam Peraturan Tata Kerja Organisasi

Pasal 51

  1. 1. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi.
  2. 2. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana mempunyai tugas:
    1. a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriyah.
    2. b. Melaksanakan program Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
    3. c. Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat Jam’iyah yang berada di bawahnya.
    4. d. Menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus Syuriyah tentang
    5. e. pelaksanaan tugasnya.
  3. 3. Dalam menggerakkan dan mengelola program, pengurus Tanfidziyah berwenang membentuk tim kerja tetap atau sementara sesuai kebutuhan.
  4. 4. Ketua Umum pengurus Besar, Ketua pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Cabang Istimewa, Ketua pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ketua pengurus Ranting karena jabatannya berhak menghadiri Rapat Harian dan Rapat Lengkap Pengurus Syuriyah sesuai dengan tingkatannya masingmasing.
  5. 5. Pembagian tugas diantara anggota Pengurus Tanfidziyah diatur dalam Peraturan Tata Kerja Organisasi.”

Terlihat jelas dalam AD/ART NU yang menempatkan ulama dalam posisi yang paling menentukan arah dan konsep organisasi. Tanfidziyah, dalam hal ini memang perperan sebagai pelaksana keputusan dan tidak berhak bergerak atau mengambil keputusan tanpa adanya garis komando dari Syuriyah terlebih dahulu. Dalam sejarah terbentuknya NU, seperti yang telah dijelaskan bahwa NU merupakan sebuah “pesantren besar”, ulama merupakan peran sentral di dalamnya. Ulama menjalankan peran politik, keagamaan, sosial, dan segala hal lain. Ulama, yang dalam kondisi politik pada saat itu, ditempatkan sebagai aktor tunggal. Rasionalisasinya sangat sederhana dan benar, bahwasanya ulama merupakan personal yang berkemampuan dan berkapasitas untuk melakukan semua hal tersebut, dan tidak dapat digantikan dengan orang lain/orang biasa karena memang seorang ulama harus mempunyai semua kemampuan tersebut, tidak bisa hanya ahli dalam satu hal saja.

Karena ulama yang memiliki peran sentral itulah, maka hal dan agenda yang harus dilakukan oleh ulama menjadi menggembung dan melebar sangat banyak—sedangkan, di sisi lain, ulama seringkali juga harus memikirkan pesantrennya—dan harus diselesaikan dalam satu waktu. Oleh karena itulah, ulama dibatasi perannya hanya membentuk konsep atau kalaupun terjun langsung hanya pada tataran elit yang strategis saja. Ulama tidak mungkin untuk membuat surat-surat, mengetik, mengurus persoalan pemesanan tempat sidang, dan hal-hal teknis lainnya. Pembentukan Tanfidziyah merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan “panitia teknis” yang mengakomodasi keperluan-keperluan ulama dalam menjalankan konsep dan arah kebijakannya. Maka tidak heran jika orang-orang yang direkrut ke dalam Tanfidziyah tidak harus kiai/ulama, melainkan—misalnya—lurah pondok, santri kepercayaan, bahkan profesional biasa yang sanggup menjalankan fungsi teknis dengan baik.

Kepengurusan NU setelah pembentukannya, menempatkan K.H. Hasjim Asj’arie sebagai Rais Syuriyah (ketua dewan Syuriyah), dan karena perannya yang memang tidak bisa dinafikan dalam pembentukan NU serta—tentunya—kharismanya, Hasjim menjabat sebagai rais Syuriyah sampai akhir hayatnya. Hasjim yang waktu itu mempunyai posisi sebagai rais Syuriyah, pada perkembangannya, disebut sebagai Rais Akbar NU (Ketua Tertinggi NU), yang pemberian gelar ini hanya satu-satunya diberikan kepada Hasjim atas jasa-jasa besarnya. Setelah itu, para penggantinya “hanya” bergelar Rais Aam (Ketua Umum)[22]. Istilah ‘rais’ sendiri yang secara bahasa berarti ‘ketua’ dalam aplikasinya digunakan untuk menyebut posisi dibawah rais aam (wakil-wakilnya).

Secara terbuka, dalam situs resmi NU (www.nu.or.id), tergambarkan jelas pembentukan dan pewacanaan (ulang?) mengenai ideal pembagian kerja antara Syuriyah dan Tanfidziyah:

Untuk tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

  1. 1. Mustasyar (Penasehat)
  2. 2. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
  3. 3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk tingkat Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

  1. 1. Syuriah (Pimpinan tertinggi)
  2. 2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

Dalam berbagai kesempatan, kondisi ideal mengenai posisi Syuriah-Tanfidziyah selalu dikemukakan dengan jelas bahwa hubungan antara keduanya merupakan bentuk hierarkhi dengan posisi Syuriyah di atas yang memberikan komando kepada pelaksana harian (Tanfidziyah) untuk diurus dalam segi teknis.[23] Namun, dalam berbagai kesempatan pula terlihat bahwa telah terjadi pergeseran wewenang antara keduanya. Perkembangan telah mengatakan dan mengubah idealitas struktur dalam organisasi NU. Konflik-konflik itu pada dasarnya terjadi dalam konteks bahwa Tanfidziyah seringkali melangkahi Syuriyah dalam pengambilan keputusan organisasi, di mana seharusnya Tanfidziyah bergerak dengan arahan konseptual dari “atasannya” (Syuriyah) terlebih dahulu. Dari pihak Tanfidziyah sendiri pun seringkali juga membela kondisi dengan argumennya bahwa Syuriyah yang ada terlalu lamban dalam mengambil keputusan, bahkan seringkali agak kurang cocok dengan kondisi lapangan. Kapabilitas ulama anggota-anggota Syuriyah oleh para Tanfidziyah dinilai kurang dalam hal pemetaan dan pemahaman lapangan. Kondisi seperti ini—dalam konteks struktur NU—mengakibatkan terjadinya gap secara komunikasi dan sikap antara dua jenis kepemimpinan yang pada akhirnya membawa pada sebuah ambiguitas dan krisis kewenangan antara keduanya.

Pengamatan Mitsuo Nakamura mengenai kondisi Muktamar Semarang 1979 sampai dengan Muktamar Situbondo 1984 menjadi referensi menarik untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan dan Syuriyah-Tanfidziyah NU.[24] Munas Alim Ulama 1983 diadakan di Pesantren Asembagus, Situbondo, Jawa Timur (diasuh oleh K.H. As’ad Syamsul Arifin) pada tanggal 18-21 Desember. ‘Kelompok Situbondo’[25] membuat serangkaian keputusan dalam konteks tujuan baru bagi NU.[26] Sebelumnya, perlu dijelaskan bahwa konflik internal NU seputar pro-kontra penurunan Idham menyebabkan munculnya polarisasi politik menjadi dua kelompok, yaitu ‘Kelompok Situbondo’ yang beranggotakan ulama sepuh dan ‘Kelompok Cipete’ yang beranggotakan pendukung Idham. Mengenai persoalan struktural yang sudah lama menjadi momok permasalahan NU dari dulu, Syuriyah-Tanfidziyah, mulai nampak mengemuka sejak dua dekade sebelumnya di mana Ketua Umum Tanfidziyah bertindak seakan-akan menjadi pemegang kekuasaan terakhir dalam NU (Nakamura, dalam Fealy dan Barton, 1997:79).

Dalam Munas di Asembagus tersebut dihasilkan beberapa keputusan—tiga hal yang sering dinilai paling penting dan berpengaruh ke depan—yaitu:pemulihan Khittah NU 1926, deklarasi hubungan Pancasila dan Islam, serta pembahasan isu dan rekomendasi mengenai larangan perangkapan jabatan pengurus NU dalam jabatan politik.[27] K.H. Achmad Shiddiq menuliskan buku yang menjelaskan mengenai kondisi NU dalam idealitas dan realitasnya, Khittah Nahdliyah yang terbit beberapa bulan sebelum Muktamar NU 1979 di Semarang. Dalam hal mengenai perbaikan organisasi, Achmad menuliskan:

“Sungguh penting merumuskan lebih lanjut posisi Syuriyah sebagai NU. Semua jajaran pengurus NU di segala lapisan yang menjadi anggota Syuriyah, hanya pimpinan Syuriyah yang dipilih melalui konferensi, para fungsionarisnya (yaitu anggota Tanfidziyah) diangkat dan diberhentikan oleh Syuriyah setelah melalui proses musyawaraj.  Karena itu, sangat pening artinya membuat kualifikasi calon Syuriyah secara ketat”.[28]

Muktamar pada tahun 1984 yang berlangsung di Situbondo tersebut berjalan pada tanggal 8-12 Desember, dan menghasilkan beberapa keputusan, yang terpenting di antaranya adalah:

1. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU.

2. Pemulihan keutamaan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Syuriyah atas Tanfidziyah dalam status dan hukum.

3. Pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan dalam bidang non-politik.[29]

G. Gus Dur dan Kepemimpina “Radikal”

Mungkin jika membahas mengenai Gus Dur (panggilan akrab untuk K.H. Abdurrahman Wahid), perlu dibuatkan satu bab tersendiri yang menjelaskan mengenainya karena memang jika mau ditelaah, tokoh yang satu ini hampir semua yang dilakukan menimbulkan perbincangan dan implikasi yang panjang. Namun, tentunya untuk sekarang saya hanya akan membahas secara singkat dan hal yang berkaitan langsung dengan persoalan keorganisasian—tentunya. Abdurrahman yang merupakan salah satu dari motor dalam ‘Kelompok Situbondo’, terpilih menjadi Ketua Umum Tanfidziyah NU pada Muktamar 1984 di Situbondo. Dalam kaitannya dengan persoalan Syuriyah-Tanfidziyah, Abdurrahman sendiri sebenarnya ingin menempati posisi Syuriyah agar bisa lebih berperan daripada hanya sebagai “pengelola saja”. Dalam kepemimpinannya, NU berkali-kali dibuat terkaget-kaget oleh keputusannya yang kontroversial. Pada tahun 1994 misalnya, dia pernah mengusulkan agar Tanfidziyah dihapuskan saja agar otoritas Syuriyah kembali meningkat. Selama dua periode kepemimpinannya, Gus Dur banyak menimbulkan isu kontroversial dan vokal dalam berbagai isu sensitif, misalnya saja penggunaan “Selamat pagi/siang” untuk menggantikan “Assalamualaikum” yang dinilai terlalu kebablasan dalam kebebasan persepsi.

Abdurrahman terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989 yang menandakan periode keduanya. Sedikit melompat menuju Muktamar tahun 1994 di Cipasung, yang di Pesantren milik K.H. Ilyas Ruhiat[30], menjadi muktamar yang panas dengan suhu politik yang sangat tinggi. Dengan proses pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah yang sangat alot dan berlangsung lama, secara dramatis Gus Dur terpilih kembali. Hal ini cukup menunjukkan kharisma dari Gus Dur di hadapan ulama-ulama lainnya.

Dalam hubungannya dengan jama’ah (umat), Gus Dur mempunyai kekuatan yang tercermin dalam lima hal.[31] Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Dalam hal ini, Gus Dur seringkali mengunjungi pesantren-pesantren dan cabang di daerah-daerah, bahkan ini dia lakukan tiap minggu. Hal ini lebih sering dilakukan Gus Dur terlebih mendekati Muktamar tahun 1989, yang kemudian hari diketahui bahwa mulai terbentuk rasa anti terhadapnya[32]. Kedua, keleluasaan yang diarahkan kepada warga NU dan pesantren di daerah untuk mengambil sikap-sikap pragmatis dalam hubngannya dengan pemerintah dan kekuatan oportunis, meskipun kepemimpinannya tetap mengambil jarak. Ketiga, kemampuan menfasilitasi proses intelektualisasi kalangan muda NU. Keempat, citra keunggulan melalui pembentukan jaringan internasional. Dan yang kelima adalah keseriusannya dalam perjuangan demokrasi. Namun, persoalan kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Kharisma Gus Dur yang besar ini bukan berarti sebuah keuntungan tanpa celah bagi NU secara keorganisasian. Aspek ketokohan Gus Dur, yang walaupun dia dalam jajaran yang menentang otoritas berlebih Tanfidziyah, membuat Tanfidziyah yang berada dalam manajemennya terkena “efek kharismanya”. Tanfidziyah yang seringkali diibaratkan Gus Dur itu mau tidak mau menjadi kuat secara kharismanya, dalam konteks komunikasi antarulama. Siapa yang berani menentang Gus Dur? Tidak ada.[33]

Gus Dur pun tak ubahnya menjadi semacam “panutan” bagi kalangan muda NU yang mulai tumbuh menggantikan angkatan sepuh NU. Kalangan muda NU ini pada perkembangannya turut serta dalam perkembangan NU baik secara pemikiran, konsep gerakan, dan juga tak ketinggalan persoalan klasik struktural NU. Gus Dur dan kepribadiannya sangat melekat di hati kaum muda NU yang identik dengan sikap nyeleneh, liberal, dan seadanya. Satu hal yang logis mengapa brand Gus Dur tersebut menjadi fenomena sosial dalam NU adalah dalam kaitannya dengan kharismanya. Kaum muda melihat dan mencontoh Gus Dur mungkin dengan asumsi yang kurang masuk akal di mana mereka mulai berani untuk menentang kaum tua (konservatif) dengan sikap nyeleneh—meniru Gus Dur—tanpa mengetahui dasar dan ilmu yang digunakan dan dikuasai Gus Dur sebelumnya. Mereka hanya asal meniru dan inilah yang menjadikan satu fenomena unik yang pada perkembangannya berimplikasi pada komposisi sosiologis yang baru dalam NU. Para aktivis muda paling menyukai ulama intelektual progresif yang tidak hanya menguasai agama namun juga pengetahuan umum dalam hal sosial.[34] Feillard dalam analisisnya mengatakan bahwa seiring dengan waktu, garis pembagian tugas antara kiai danaktivis semakin tidak jelas, aktivis yang jumlahnya lebih banyak menjadi motor utama penggerak kaum tradisionalis.[35]

H. Judgement Dinamika

NU telah banyak mengalami pergeseran dan format gerakan dalam perbandingan antara dulu pasca pembentukannya dengan sekarang. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, baik dari eksternal maupun internal organisasi. Dalam hal ini, kondisi kultural menempati posisi dan tanggung jawab paling besar dalam dinamika NU. Dengan membaca beberapa ulasan dalam mengenai pembentukan NU, kita dapat mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sebenarnya NU itu. Dalam analoginya, NU diibaratkan sebagai pesantren yang besar, dan tentunya pengasuh-patron yang berada dalam lingkaran pesantren adalah kiai/ulama. Maka oleh sebab itu, ulama pun diposisikan sebagai aktor tertinggi, direpresentasikan dengan adanya dewan Syuriyah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Syuriyah pun diidealkan sebagai NU itu sendiri. Tanfidziyah yang merupakan dewan pembantu hal teknis Syuriyah, pada perkembangannya mengalami dinamikanya sendiri sehingga secara gerakan dan kinerjanya seringkali melakukan off-side.

Konflik klasik yang sebenarnya sudah laten terjadi sejak awal pembentukan NU itu, hubungan Syuriyah-Tanfidziyah, yang selalu saja terjadi dan tidak kunjung usai dengan segala hormat seharusnyalah dijadikan alasan—tentunya bukan alasan tunggal, namun satu diantara alasan-alasan lain juga—mengapa NU terlihat lesu saat ini. Beberapa sebab terus terjadinya konflik antara kedua dewan NU tersebut adalah perkembangan pemikiran, kondisi politik, dan munculnya generasi baru dalam sayap gerakan pemikiran NU. Sebagai tambahan yang cukup determinan, Gus Dur dalam hal ini sedikit banyak—tidak bisa dilepaskan keberadannya—turut mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi dalam kultural organisasi NU.

Dalam hal ini, sebuah fenomena terjadi sebagai semacam “keharusan sejarah” di mana penyebab utama adalah realitas sosial di lingkungan NU, baik di luar maupun di dalam. Syuriyah-Tanfidzuyah tak dapat dinafikan memang sudah berubah dan bergeser dalam aplikasinya jauh dari idealitas. Walaupun demikian, sebuah pergeseran yang bersifat seperti ini, tak dapat dengan serta-merta ditunjuk siapa-siapa saja yang berperan dan menilai benar-salahnya. Sikap yang tidak bijak kiranya jika dengan mudahnya menghakimi bahwa sebuah aktor atau golongan telah bertindak salah dan merupakan penyebab pergeseran idealitas. Hal ini lebih kompleks permasalahannya daripada hanya sekedar memilah kategorisasi fenomena sosial yang terjadi dalam perkembangan NU. Akan terjadi sebuah pemikiran biner yang statis jika kita menarik garis demarkasi dengan konteks perbandingan masa lalu dengan masa sekarang dan langsung saja membandingkan dengan pembenar salah satunya.

Pergeseran dalam tubuh NU pun saya yakin bukan karena suatu kesengajaan karena faktor perubahan generasi dan arus pemikiran menjadi beberapa hal determinan dalam fenomena perubahan sosial NU, yang di satu sisi faktor seperti itu merupakan faktor yang sulit dimanipulasi. Semisal pun ada suatu usaha untuk mengembalikan NU kepada khittah-nya, itu bukan dalam rangka usaha untuk memperjelas bahwa satu hal benar dan yang lain adalah salah. Hal tersebut merupakan sebuah usaha kontekstualisasi struktur dengan realitas sosial-politik masyarakat. Dalam hal ini, dengan bahasa sederhana disebut dengan usaha penyesuaian kembali.


[1] Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 71.

[2] Umi Afifah dan Ahmad Dahlan, Konsep Negara Kesejahteraan (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hal. 24.

[3] Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama. Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKiS, cet. ketiga: 2007), hal. 21.

[4] Ibid., hal. 39.

[5] Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 359.

[6] Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya. Jaringan Asia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. keempat: 2008), hal. 138-148.

[7] Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya. Batas-Batas Pembaratan(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. keempat: 2008).

[8] Andree Feillard, 1999:354.

[9] Fealy, 2007:33.

[10] As’ad Said Ali, Pergolakan di Jantung Tradisi. NU yang Saya Amati (Jakarta: LP3ES, 2008), hal. 62.

[11] Tahun tepat dalam pembentukannya secara resmi memang kurang diketahui, namun banyak literatur mengatakan bahwa Sarekat Islam dibentuk pada tahun 1905

[12] Hal ini seperti yang seringkali mereka tekankan mengenai kelebihan dari organisasinya daripada organisasi kemasyarakatan Islam lain, Muhammadiyah, yang unggul dalam hal manajemen profesional.

[13] Lihat Haedar Nashir, Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000).

[14] Lihat Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1987), untuk lebih jelasnya buka halaman 174 buku tersebut.

[15] Banyak anggapan bahwa seorang kiai memiliki ilmu magis yang dapat diandalkan jika ada seseorang yang mengalami kesurupan (trance), kiai diyakini dapat mengusir roh-roh dan ahli dalam pengobatan. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah kiai dapat melindungi lingkungan dengan kekuatan pesantren dan santrinya, serta beberapa dalam hal kekuatan politik kiai bersangkutan.

[16] Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa. Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, cet. kelima: 2008), hal. 22.

[17] Tingkatan cabang NU ada di tiap kabupaten/kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota bersangkutan. Lihat Anggaran Rumah Tangga NU, BAB IV pasal 11.

[18] Lihat Fealy, 2007:39.

[19] Ibid.

[20] Peran Mustasyar sebagai penasehat organisasi memang tidak dapat dinafikan. Ingat pada waat Wahab pernah memilih untuk ditempatkan dalam dewan ini dan tetap saja dapat mempengaruhi dan “menasehati” organisasi.

[21] Anggaran Dasar pasal 19 butir d: “Segala hasil permusyawaratan dan kebijakan Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom dinyatakan tidak sah sepanjang bertentangan dengan Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar dan Musyawarah Pimpinan Nasional.”

[22] Daftar pimpinan NU: K.H. Mohammad Hasyim Asy’arie (19261947); K.H. Abdul Wahab Chasbullah (19471971); K.H. Bisri Syansuri (19721980); K.H. Muhammad Ali Maksum (19801984);  K.H. Achmad Muhammad Hasan Siddiq (19841991);  K.H. Ali Yafie (pjs) (19911992); K.H. Mohammad Ilyas Ruhiat (19921999); K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz 1999.

[23] Peneliti NU dari Jepang, Mitsuo Nakamura, mengatakan bahwa NU adalah konfederasi horizontal atau suatu aliansi kolegial para ulama yang memiliki otonom. Namun, yang dikatakan oleh Nakamura tersebut adalah dalam konteks hubungan NU dengan masyarakat dan ulama/kiai di daerah-daerah: tanpa ada struktur hierarkhi dengan posisi NU di atas ulama/kiai. Lihat Mitsuo Nakamura, “Tradisionalisme Radikal. Catatan Muktamar Semarang 1979”, dalam Fealy dan Barton, 1997.

[24] Mitsuo Nakamura, “Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984”, dalam Fealy dan Barton, 1996.

[25] Munculnya dua kelompok dalam politik kepentingan internal NU terjadi akibat permasalahan yang terjadi pada awal 1980, dengan meningkat tajamnya kritik mengenai kepemimpinan Idham Chalid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah dengan puncaknya pada tanggal 2 Mei 1982 Idham didatangi empat ulama senior NU (K.H. As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo, K.H. Ali Ma’shum dari Krapyak Yogyakarta, K.H. Mahrus Aly dari Lirboyo Jawa Timur, dan K.H. Masykur dari Jakarta) yang meminta Idham untuk mundur dari jabatannya. Idham tidak bisa menolaknya.

[26] Ibid., hal 80.

[27] Ibid.

[28] Ibid., hal. 81.

[29] Ibid., hal. 85.

[30] Pada waktu itu K.H. Ilyas Ruhiat menjabat sebagai Pjs. Rais Aam.

[31] Ini diutarakan oleh Affandi Mochtar, “Dialektika ‘Jamiyyah’ dan ‘Jamaah’. Nahdlatul Ulama dalam Kepemimpinan Gus Dur”, dalam Marzuki Wahid, Moqsith Ghazali, dan Suwendi, Dinamika NU. Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung 1994 ke Muktamar Kediri 1998 (Jakarta: KOMPAS dan LAKPESDAM NU, 1999), hal. xv.

[32] Greg Barton,. Biografi Gus Dur. The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 206.

[33] Paling tidak, penentangan terhadap Gus Dur secara terbuka tidak pernah dilakukan sendirian, harus dengan membuat polarisasi politik terlebih dahulu, seperti pada kasus ABG (Asal Bukan Gus Dur) yang muncul sebelum Muktamar NU di Cipasung.

[34] Feillard, 1999:359-360.

[35] Ibid., hal. 360.

About pikiranpemuda
Sayfa Auliya Achidsti, anak biologis pertama dari pasangan Achid BS dan Lala St. Wasilah. Saya adalah mantan vokal gitaris band (pernah single terlarisnya adalah "Kau adalah Bintangku", namun berhenti di saat hampir gol karena kegagalan memanajemen internal band). Pernah juga kuliah dan berstatus sebagai mahasiswa di Fisipol UGM. Pernah menggeluti beberapa organisasi, pergerakan mahasiswa (di PMII) dan pers mahasiswa (LPPM Sintesa). Suka membaca dan ngobrol soal karya sastra dan bersastra, karena yakin bahwa melakukan aktivitas sastra (dan aktivitas seni, pada umumnya) bukan hanya milik orang yang tahu teori2 atau juga yang paham dgn literatur2 itu. Punya hobi ngopi, mengobrol sambil mengopi dan merokok. Lebih asyik lagi jika dilakukan dengan banyak orang...

One Response to Nahdlatul Ulama: Dalam “Konflik”, Tradisi, dan Rekonsiliasi

  1. UAD BUSI says:

    Amazing. Inspiratif!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: